DPR Bakal Panggil Pihak RSPAD hingga IDI Terkait Dokter Terawan

Metrobatam, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, akan mengali informasi mengenai masalah pemecatan terhadap Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI Terawan Agus Putranto atau dokter Terawan. Untuk itu, semua pihak akan dipanggil untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

“Komisi IX, karena kita cukup padat ada kunjungan kerja, Senin saya akan panggil pihak terkait, IDI, MKEK, RSPAD, dokter Terawan, KKI (konsil kedokteran) yang mengurus dokter. KKI akan menyatakan sebetulnya gimana mendudukkan masalah ini,” kata Dede di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4).

Menurut Dede, terpenting bagi masyarakat itu bukan etik, namun tindakannya bisa memberi manfaat atau tidak, sembuh atau tidak. Politikus Demokrat itu pun khawatir masalah tersebut bisa berbuah pemikiran negatif.

“Jangan sampai di publik ada semacam pemikiran negatif, jangan-jangan ribuan orang yang diselamatkan ini salah semua. Kita ingin pemerintah memberikan jawaban Senin. Mudah-mudahan kita dapat jawaban yang pasti,” ungkapnya.

Terkait dengan metode baru Digital Substraction Angiogram (DSA) atau sering disebut metode cuci otak yang disebut sebagai pokok permasalahan menurut Dede, dalam dunia kedokteran metode baru selalu muncul setiap tahun.

Ia mencontohkan, seperti stem sell, rompi antikanker, cangkok ginjal, untuk itu katanya setiap metode itu harus ada payung hukumnya agar tidak jadi masalah di kemudian hari.

“Karena ketika sudah digunakan oleh puluhan hingga ribuan orang, tentu harus ada payung hukum. Enggak bisa serta merta menyatakan ada kode etik dokter yang menyalahi, yang dibuat oleh dokter dan hanya dokter yang tahu,” terangnya.

Apalagi, sambung Dede, sejauh ini pengobatan tersebut bermanfaat untuk rakyat, terjangkau, tidak memberatkan, dan belum ditemukan ada korban. “Sampai sekarang belum ada laporan korban DSA. Oleh karena itu, kta dorong di-approve saja,” tukasnya.

Kenapa IDI Baru Bergerak?

Menurut Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Profesor Dr Sangkot Marzuki apa yang dialami oleh dr Terawan Agus Putranto dengan pemecatan sementaranya di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah masalah kompleks. Pemecatan itu memunculkan kembali kontroversi soal terapi cuci otak yang dipopulerkannya.

Prof Sangkot mengaitkan kontroversi seperti ini dengan keengganan para pemegang keputusan untuk bertindak sebelum sebuah penelitian menjadi besar dan menyangkut banyak orang.

Diketahui, dr Terawan merupakan dokter yang mempopulerkan metode ‘cuci otak’ untuk stroke dan menjadikannya bahan disertasi doktoralnya di Universitas Hasanudin tahun 2016 lalu. Para pasien dr Terawan merasa bisa sembuh oleh metode tersebut dengan beberapa di antaranya termasuk tokoh besar seperti Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Mantan Kepala BIN Hendropriyono, dan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

“Kompleksitas kita itu di Indonesia tidak berani mengatakan hitam itu hitam, putih itu putih. Bukan cuma kasus ini aja kan masih banyak kasus yang lain,” kata Prof Sangkot ketika ditemui detikHealth di Kantor AIPI, Komplek Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

“Kalau IDI mau bergerak, kenapa sekarang?” lanjutnya.

Menurut Sekretaris Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dr Pukovisa Prawiroharjo pemecatan sementara dr Terawan dilakukan karena ia dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik yang berat. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE