DPR Minta BNPT dan MUI Tindaklanjuti Temuan 41 Masjid Terpapar Radikalisme

Metrobatam, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendalami temuan Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Di mana, P3M mendapati 41 dari 100 masjid di lingkungan pemerintahan baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga negara, maupun kementerian terindikasi disusupi paham radikal.

“Untuk melakukan tindakan pencegahan apabila benar ditemukan adanya paham radikal,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan, Senin (9/7/2018).

Menurut Bamsoet, temuan P3M harus menjadi pengingat bagi BNPT, kementerian/lembaga (KL) dan BUMN untuk selalu mewaspadai radikalisme. Selain itu, harus ada klarifikasi atas temuan tersebut dan diikuti tindakan-tindakan antisipatif.

“Meminta BNPT, BUMN, lembaga negara, dan seluruh kementerian di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan di dalam rumah ibadah di lingkungannya dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika,” tutur mantan Ketua Komisi III itu.

Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan, sambung Bamsoet, juga harus menindaklanjuti temuan itu dengan menggelar rapat kerja bersama menteri agama. “Undang pula P3M untuk meminta penjelasan mengenai sejumlah masjid yang disusupi paham radikal tersebut,” katanya.

Menurutnya, Kementerian Agama juga mesti berperan untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada para tokoh agama dan ulama. Terutama yang biasa menyampaikan ceramah keagamaan.

“Agar ceramah yang disampaikan bisa memupuk rasa damai dan kekeluargaan antar-umat beragama,” pungkasnya.

Wakapolri Membantah

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin membantah hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bersama dan Rumah Kebangsaan, yang menyebut ada puluhan masjid di kantor Pemerintahan, lembaga negara dan BUMN di Jakarta terpapar radikalisme.

Menurut dia, masjid merupakan tempat suci yang dijadikan tempat ibadah oleh umat Islam. Ia meminta lembaga yang melakukan penilaian agar menggunakan standar yang jelas.

“Masjid itu benda, tempat suci, tidak mungkin radikal itu. Kalau toh ada radikal, pasti orang, pasti bukan masjid. Makanya hati-hati, jangan sampai dilaknat oleh Allah menuduh-nuduh masjid radikal,” kata Syafruddin yang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/7).

Ia menegaskan, kalau ada yang berminat melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu membedakan antara masjid dengan orang yang berada dalam masjid itu sendiri. Kalau yang dimaksud terpapar radikalisme itu, orang-orangnya atau yang mengisi kegiatan dalam masjid masih memungkinkan terpapar radikalisme.

“Makanya, kalau melakukan penelitian buat konsep yang jelas. Kalau berbicara masjid (yang terpapar paham radikalisme) saya bantah itu,” ujar Syafruddin.

Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan. dan Rumah Kebangsaan merilis hasil temuannya terkait adanya 41 masjid terpapar radikalisme. Penelitian dilakukan pada 100 masjid yang ada kantor kementerian, kantor lembaga negara dan kantor BUMN yang ada di Jakarta.

Penelitian dilakukan selama satu bulan sejak 29 September hingga 21 Oktober 2017 atau enam bulan pasca pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, dengan sampel 100 masjid, dengan rincian 35 masjid di kementerian, 28 masjid lembaga negara dan 37 masjid yang ada di lembaga BUMN.

P3M dan Rumah Kebangsaan meneliti khutbah Salat Jumat serta bahan-bahan bacaan yang ada di masjid tersebut. Setiap masjid didatangi oleh satu orang relawan untuk merekam video dan audio khutbah dan mengambil gambar brosur, buletin dan bahan bacaan lain yang ada di masjid. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE