DPRD Cecar Anak Buah Anies soal Janji 50 Ribu Unit Rumah

Metrobatam, Jakarta – Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta mencecar perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal janji penyediaan ratusan ribu unit rumah selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Hal itu terjadi saat pembahasan revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2018-2022, Senin (9/4).

Pada draf RPJMD, pemprov menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah vertikal per tahun. Sehingga, menghasilkan 250 ribu unit dalam lima tahun.

Anggota dewan menilai janji penyediaan 250 ribu unit rumah itu tidak realistis karena keterbatasan lahan. Adapun Pemprov DKI menganggarkan Rp13,125 triliun untuk dukungan uang muka rumah uang muka (down payment/DP) nol dari tahun 2018-2022.

“Berapa kebutuhan lahan dari Rp13 triliun tahun 2018-2022 itu? Lahan yang dibutuhkan ini dari mana? Karena pertumbuhan lahan belum digambarkan di RPJMD,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Zinnun.

Menurut Yusriah, mekanisme rumah DP nol harus jelas karena merupakan janji Anies dan wakil gubernur Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada DKI lalu.

“Mohon maaf, kenapa rumah DP nol kita agak kencang, karena ini janji gubernur yang selalu disampaikan ke mana-mana. Jangan sampai nanti janji gubernur tidak terealisasi. Kalau bicara apakah RPJMD apakah memenuhi target atau tidak, Itu belakangan,” ujar dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Turut menimpali, Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik menyatakan keraguannya kepada Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan yang ikut hadir.

“Pak Kadis Perumahan, tolong kasih gambaran (bagaimana) Anda bisa bangun 50 ribu unit per tahun itu,” kata Taufik.

Belum sempat Agustino menyelesaikan jawabannya, Taufik kembali memotong. “Bapak enggak usah jawab angkanya deh. Angkanya kita yang itung, (tetapi) jelaskan soal bagaimana membangun 50 ribu unit itu? Kasih gambaran. Bagaimana Anda bangun 50 ribu unit per tahun?” ujarnya.

Seakan tak mampu menjawab lebih, Agustino mengakui ketidakmampuan instansinya. “Kalau pelaksanaannya sampai 50 ribu unit, tidak mungkin sendirian, Pak.”

Dengan demikian, 50 ribu unit per tahun itu berdasarkan kerjasama dengan swasta dan pemerintah pusat. “Nah, ini 50 ribu unit bapak targetnya. Apa yang bapak cantumkan ini kalau tidak bisa 50 ribu unit?” Tanya Taufik.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus juga bertanya kepada Agustino. “Prestasi tertinggi Dinas Perumahan selama ada di DKI bisa membangun berapa unit setahun?”

Agustino menjawab, “41 tower. Satu tahun rasio 13 tower dikali 250 unit, (hasilnya) sekitar tiga ribu unit.”

“Tiga ribu? Bagaimana meningkatkannya menjadi 50 ribu unit? Maksud saya itu, jangan sampai nanti Pak Gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD. Kesalahan bukan hanya di kepala dinas nantinya, tetapi kita semua (salah) yang menyepakati RPJMD ini,” kata Ketua Fraksi NasDem DKI itu.

Buku Saku

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menerbitkan buku saku atau pocket book berisi penjelasan teknis soal penjualan rumah uang muka (down payment/DP) nol Rupiah. Hal itu untuk menambah pengetahuan publik soal program rumah yang menjadi andalannya bersama Gubernur Anies Baswedan sejak masa kampanye dulu.

“Hari ini tiga orang warga yang mengeluhkan mengenai masalah pertanahan yang sekarang ini kita lihat di wilayah Jakarta, banyak permintaan warga untuk rumah dengan DP nol rupiah,” kata Sandi.

Pemprov DKI batal membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) terkait pelaksanaan program rumah dp nol. Sebagai gantinya, pemerintah sedang menggodok pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) untuk mengelola hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

“Oleh karena itu, mengantisipasi nanti rencananya bulan ini kita tuntaskan UPT dan nanti melanjutkan BLUD untuk rumah DP nol rupiah, kita luncurkan pocket book rumah dengan DP nol rupiah ini,” kata Sandi.

Penerbitan buku saku dalam bentuk cetak dan elektronik itu, kata Sandi, supaya publik dan media bisa mengerti koridor-koridor rumah DP nol rupiah

“Kami harapkan apa yang disampaikan warga mengenai optimalisasi lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemprov maupun swasta, bisa menghadirkan solusi rumah dengan harga terjangkau,” kata Sandi.

Adapun hal-hal yang tercantum dalam buku saku tersebut antara lain soal latar belakang pembangunan rumah DP nol, landasan hukumnya, tujuan, persyaratan dasar untuk pemohon, serta skema penyelenggaran.

Dalam buku saku itu dijelaskan, tahapan pelaksanaan program rumah DP nol dimulai ketika pengembang atau developer membangun hunian vertikal. Jika hunian sudah tersedia, warga bisa mengajukan permohonan rumah dan bantuan pembiayaan kepada BLUD terkait. BLUD pun akan melakukan pemeriksaan awal dokumen sesuai persyaratan.

Kemudian, dokumen akan dikirimkan ke lembaga bank/non bank setelah disetujui BLUD. Lembaga bank/non bank akan melakukan verifikasi keuangan dari pemohon kredit.

Apabila disetujui, akan dilanjutkan proses perjanjian. Proses perjanjian dilanjutkan setelah persetujuan lembaga bank/non bank.

Saat ini, rumah DP nol yang sudah dibangun Pemprov DKI berlokasi Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah bertajuk Klapa Village itu berdiri di atas tanah seluas 5.680 meter persegi dengan tipe 21 dan tipe 36 dan jumlah 703 unit. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T

Metrobatam, Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Salah satu...

Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja...

Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan peluru yang menyasar ke ruang kerja dua anggota DPR...

Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat membela kadernya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief terkait kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam kicaunya Andi...

Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa

Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara menanggapi adanya dua sesar aktif di yang berada di Kota Surabaya. Risma mengaku dirinya...

Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Salah satu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kembali membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu. Buat memuluskan niatnya, dia mengajukan...

Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia jaya luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Anggota Tim Kampanye Daerah Joko...

Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan...

Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif

Metrobatam, Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menyatakan tim sukses (Timses) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan mengikuti...

Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan

Metrobatam, Pekanbaru - Satu keluarga dikabarkan tinggal di sebuah hutan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka terpaksa tinggal di...

Prabowo Tuding Pemerintahan Jokowi Ugal-ugalan Kelola Negara

Metrobatam, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa mimpi mengembalikan kejayaan Indonesia di masa silam menjadi luntur karena negara dikelola...

JK: Kampanye Negatif Kadang Tak Bisa Dihindari

Metrobatam, Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman mempersilakan kader-kadernya melakukan kampanye negatif. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kampanye negatif memang kadang-kadang tak bisa...
SHARE