DPRD KKA Soroti Penurunan PAD dalam 5 TahunTerakhir

Metrobatam.com, Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyoroti Pendapatan Asli Daerah  (PAD) yang mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Menurunnya  PAD merupakan salah satu dari  8  persoalan yang disorot kalangan dewan  terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati KKA tahun Anggaran 2015.Hal ini merupakan  bukti dari lemahnya manajemen keuangan dalam meningkatkan pendapatan.

Yusli,  Anggota Pansus DPRD KKA yang membacakan Laporan Kerja Panitia Khusus DPRD mengatakan,  pihaknya sangat terkejut ketika mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) KKA yang dalam lima tahun terakhir terus menurun, dan secara nyata pihaknya sangat heran dengan PAD tahun 2015 yang hanya tinggal Rp17 M dan angka tersebut turun Rp5M dari pendapatan tahun 2014  yang sebesar Rp22 M.

“Angka-angka ini semakin turun dari tahun anggaran 2011 Rp38 M.2012 Rp33M, dan tahun 2013 Rp31 M,” kata Yusli pada Rapat Paripurna DPRD KKA terkait LKPJ KKA tahun anggaran 2015 di ruang Rapat DPRD,  Selasa (31/5).

Bacaan Lainnya

Tak dapat dipungkiri kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, penurunan PAD setiap tahunnya merupakan langkah mundur Anambas dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk membiayai pembangunan.

Bahkan kata Yusli,  Pansus belum melihat upaya serius pemerintah untuk meningkatkan PAD. “Hal ini perlu ada jalan keluar berpikir Out of the Box atau diliar konteks serta inovasi agar kita segera keluar dari belunggu PAD ini,” jelasnya.

Lebih jauh Yusli menambahkan,  bukan hanya itu saja, rendahnya realiasasi anggaran yang menurun hingga 19 persen perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, lihat saja pada tahun 2014 realisasi Anggaran mencapai 84,34 persen sedangkan ditahun 2015 hanya 65,05 persen.

“Bukan hanya itu DPRD juga menilai saat ini terjadi penurunan kwalitas pelayanan Publik dan pembangunan karena kekosongan dan rangkap jabatan Eselon II yang terjadi saat ini,” jelasnya

Pansus kata Yusli,  menyoroti  8 item pada LKPJ Bupati tahun 2015 diantaranya yakni tahun transisi pemerintah dan menjaga kesinambungan  pembangunan, perbaikan kualitas Laporan  Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati, tindak lanjuti terhadap rekomendasi Pansus dan perbaikan perencanaan  yang perlu ditingkatkan, perolehan PAD yang terus menurun dalam 5 tahun terakhir.

Kekeliruan penyampaian  data belanja  APBD dan LKPJ, rendahnya penyerapan dan realisasi APBD KKA tahun 2015, evaluasi status kelanjutan dan mengambil keputusan terhadap proyek proyek-proyek APBD yang bersifat Multiyear, dan terakhir menurunnya kualitas pelayanan Publik dan pembangunan karena kekosongan atau rangkap jabatan Eselon II,

Dari hal itu pihaknya menyarankan dan merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaika agar terjadi perubahan yang signifikan dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

“Sebanyak 21 Saran dan rekomendasi kita berikan kepada Pemerintah daerah sebagai penguat peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada eksekutif,” tutupnya.

 

(Mb/Haluankepri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *