DPRD Kota Batam Desak Pemko Tuntaskan Persoalan Upah Minimum Sektoral

1245
Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan buruh dan pekerja yang tergabung dalam FSPMI di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Sekupang ( Foto : batamxinwen.com)

Metrobatam.com, Batam – DPRD Kota Batam mendesak Wali Kota Batam segera menuntaskan persoalan upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam 2018. Sebab, bila dibiarkan terus berlarut-larut akan terus menjadi ketidakpastian bagi pekerja di Batam.

“Pemko harus respon cepat. Apalagi kemarin Gubernur sudah menyampaikan bahwa penetapan UMS tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang benar,” kata Aman, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (4/4).

Penetapan UMS sendiri harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penetapan UMS dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Kota.

“Kalau memang tidak sesuai ya mesti harus ada pembahasan ulang. Dan ini harus segera diselesaikan,” tuturnya.

Jikapun ini dilakukan, pembahasan ulang harus melibatkan semua pihak. Kepentingan pengusaha dan pekerjapun sejatinya harus sama-sama diutamakan. Sehingga angka yang disetujui sesuai regulasi PP 78 2015 serta kesepakan kedua belah pihak.

“Baik pengusaha atau pekerja, dua-duanya harus dipertimbangkan,” lanjut Aman.

Bila melihat saat ini, tambah dia, tidak ada kepastian bagi pekerja sektorral. Mereka masih terkatung-katung akibat nilai pengupahan yang masih mengambang. Bahkan, UMS yang ditetapkan wali kota Batam ditolak karena tak sesuai prosedur.

“Yang pasti pekerja menunggu angka ini. Kita khawatir jika ini terlalu lama diputuskan, pekerja akan mengambil langkah demontrasi, yang akhirnya berimbas pada kondusifitas kota dan iklim inventasi sendiri,” jelas Aman.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menolak usulan UMS yang disampaikan wali kota Batam, beberapa waktu lalu. Gubernur menilai ada rambu-rambu yang ditabrak dalam pembahasan UMS Batam 2018. Sehingga angka tersebut dikembalikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu mengatakan, sandaran hukum pembahasan dan penetapan UMS tetap mengacu pada PP 78 Tahun 2015. Berdasarkan pasal 49 ayat 2 PP, penetapan UMS dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kota sesuai kewenangannya.

“Makanya dikembalikan lagi,” ujar Tagor.

Selain melanggar aturan itu, Tagor menyebut wali kota Batam juga mengabaikan Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dalam pembahasan UMS. Karenanya, Gubernur meminta pembahasan UMS diulang dan diselesaikan dengan pihak terkait.

“Karena tidak sesuai aturan, makanya surat Wali Kota Batam dengan nomor 86/TK/III/2018 (tentang usulan UMS Batam 2018, red) kami kembalikan lagi,” tegas Tagor.

(Sumber : Batampos.co.id)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...

Helikopter Jatuh di Morowali, 1 Orang Tewas

Metrobatam, Jakarta - Sebuah helikopter jatuh di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Satu orang tewas dalam insiden itu, tetapi...

Mensesneg: Perpres Tak Mudahkan TKA Masuk ke RI

Metrobatam, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) menuai polemik lantaran dianggap membuka peluang tenaga kerja asing...

Ini 5 Tanda Anda Susah Jadi Orang Kaya

Metrobatam, Jakarta - Anda tentu tahu kunci untuk hidup sukses atau menjadi kaya salah satunya adalah dengan menabung. Tetapi, jika anda memiliki 5 tanda...

Ingin Ketemu, Amien Sebut Jokowi Otoriter dan Lebih Militer dari Prabowo

Metrobatam, Jakarta – Meski dirinya mengaku ingin ketemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Amien menilai Jokowi sebagai tokoh sipil berwatak otoriter. Sedangkan Ketua Umum...
BAGIKAN