Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan buruh dan pekerja yang tergabung dalam FSPMI di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Sekupang ( Foto : batamxinwen.com)

Metrobatam.com, Batam – DPRD Kota Batam mendesak Wali Kota Batam segera menuntaskan persoalan upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam 2018. Sebab, bila dibiarkan terus berlarut-larut akan terus menjadi ketidakpastian bagi pekerja di Batam.

“Pemko harus respon cepat. Apalagi kemarin Gubernur sudah menyampaikan bahwa penetapan UMS tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang benar,” kata Aman, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (4/4).

Penetapan UMS sendiri harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penetapan UMS dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Kota.

“Kalau memang tidak sesuai ya mesti harus ada pembahasan ulang. Dan ini harus segera diselesaikan,” tuturnya.

Jikapun ini dilakukan, pembahasan ulang harus melibatkan semua pihak. Kepentingan pengusaha dan pekerjapun sejatinya harus sama-sama diutamakan. Sehingga angka yang disetujui sesuai regulasi PP 78 2015 serta kesepakan kedua belah pihak.

“Baik pengusaha atau pekerja, dua-duanya harus dipertimbangkan,” lanjut Aman.

Bila melihat saat ini, tambah dia, tidak ada kepastian bagi pekerja sektorral. Mereka masih terkatung-katung akibat nilai pengupahan yang masih mengambang. Bahkan, UMS yang ditetapkan wali kota Batam ditolak karena tak sesuai prosedur.

“Yang pasti pekerja menunggu angka ini. Kita khawatir jika ini terlalu lama diputuskan, pekerja akan mengambil langkah demontrasi, yang akhirnya berimbas pada kondusifitas kota dan iklim inventasi sendiri,” jelas Aman.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menolak usulan UMS yang disampaikan wali kota Batam, beberapa waktu lalu. Gubernur menilai ada rambu-rambu yang ditabrak dalam pembahasan UMS Batam 2018. Sehingga angka tersebut dikembalikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu mengatakan, sandaran hukum pembahasan dan penetapan UMS tetap mengacu pada PP 78 Tahun 2015. Berdasarkan pasal 49 ayat 2 PP, penetapan UMS dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kota sesuai kewenangannya.

“Makanya dikembalikan lagi,” ujar Tagor.

Selain melanggar aturan itu, Tagor menyebut wali kota Batam juga mengabaikan Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dalam pembahasan UMS. Karenanya, Gubernur meminta pembahasan UMS diulang dan diselesaikan dengan pihak terkait.

“Karena tidak sesuai aturan, makanya surat Wali Kota Batam dengan nomor 86/TK/III/2018 (tentang usulan UMS Batam 2018, red) kami kembalikan lagi,” tegas Tagor.

(Sumber : Batampos.co.id)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Babinsa Kelurahan Tanjungpinang Barat Ikut Antarkan Jenasah Wak Tole ke TPU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dandim 0315/Bintan Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa melalui Babinsa Kelurahan Tanjungpinang Barat Serda Marsiin ikut mengantarkan Jenasah Musran. Pria...

Ini Daftar Makanan yang Sebaiknya Tidak Dimasukan di Ruangan Pembeku di Kulkas

Metrobatam.com, (Mb) - Freezer membuat bahan makanan jadi awet lebih lama sehingga bisa dikonsumsi kapan pun Anda inginkan. Makanan yang dimasak bisa disimpan untuk...

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Rumahnya di Kelurahan Tanjungpinang Barat

Metrobtam.com, Tanjungpinang - Musran (64) Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di Kediaman adik ipar di Jalan Usman Harun plantar Hasan Awang, RT 3...

Dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Demokrat, Rina Febriani Raih Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Rina Febriani, Calon Anggota Legislatif Caleg nomor urut 9 dari Partai Demokrat, dipastikan duduk sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilhan...

Jusri Sabri Berpeluang dapat Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tanjungpinang, dari PDIP, Jusri Sabri, berpeluang mendapatkan kursi dewan kota. Hasil penghitungan suara sementara, pria penggiat...

Konsumsi BBM dan LPG Sumbagut Meningkat Selama Periode Pemilu

Metrobatam.com, Batam - Masih dalam rangka semangat pelaksanaan Pemilu 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I melaksanakan pengamanan pasokan BBM dan LPG melalui Satuan...

Pemko Batam Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Selam

Metrobatam.com, Batam - Delapan warga Pulau Abang terlihat mendengarkan penjelasan instruktur selam dari Max’s Dive Centre (MDC) saat berlatih di kolam renang Hotel Vista,...

Bayar Klaim Faskes, Kesehatan Batam Gelontorkan Rp 91 Miliar

Metrobatam.com, Batam - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam telah menyelesaikan pembayaran klaim yang jatuh tempo terhitung 8 April. Jumlah klaim yang...

KPU : 2.249 TPS akan Melaksanakan Pemungutan Suara Susulan

Metrobatam.com, Jakarta - KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan karena keterlambatan distribusi logistik dan terkendala...

Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019

Metrobatam.com, Bintan - Usai menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Jalan Alumina, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan, Rabu (17/4) pagi, Bupati...

Cegah Politik Uang, Polisi Lakukan Patroli pada Masa Tenang

Metrobatam.com, Jakarta - Polisi turut melakukan patroli bersama pengawas pemilu untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi pada masa tenang Pemilu 2019. "'H-1' ini kami...

Liga Champions : Juventus Disingkirkan Ajax Amsterdam

Metrobatam.com, Turin - Juventus kalah 1-2 dari Ajax Amsterdamdalam laga leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Allianz, Turin, Selasa (16/4/2019) waktu setempat atau Rabu dini hari...