Dugaan Kunker Fiktif Rp 945 Miliar Guncang DPR

177

Metrobatam.com, Jakarta – Sebuah surat dari Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryantomengungkap adanya temuan dari audit BPK terkait laporan penggunaan dana kunjungan kerja para anggota DPR yang meragukan. Totalnya cukup fantastis Rp 945.465.000.000 potensi kerugian negara.

Nyaris Rp 1 triliun uang rakyat tak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh para wakil mereka di Senayan. Sejumlah fraksi pun ramai-ramai membantah dan menegaskan anggota mereka mempertanggungjawabkan pemakaian dana kunjungan kerja.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno yang dikonfirmasi membenarkan ada surat tersebut. Menurut Hendrawan, sebelumnya BPK telah melakukan audit dan uji sampling.

“Ternyata ada laporan yang tidak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi, apakah memang kegiatan yang dilakukan anggota dewan itu bisa dibuktikan atau tidak gitu loh,” kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (12/5).

Hendrawan menduga, kemungkinan besar ada foto-foto dan staf yang sama digunakan untuk memenuhi laporan keuangan. Hal ini yang bagi BPK akuntabilitasnya tidak memadai.

“Itu bukan untuk PDIP, seluruh fraksi. PDIP dalam rapat Jumat terakhir sebelum reses, membuat format laporan untuk dipenuhi seluruh anggota fraksi. Kemarin (10 Mei) diingatkan kembali oleh sekretaris fraksi Bambang Wuryanto, supaya dalam satu tahun terakhir, semua akan disusun ulang,” tuturnya.

Meski begitu, Hendrawan memastikan tak ada anggota fraksinya yang melakukan manipulasi tersebut. Namun dia juga tidak membantah jika selama ini anggota dewan kebanyakan mempercayakan kegiatannya pada tenaga ahli.

“Jadi artinya, aktivitas anggota dewan itu menurut audit BPK, tidak bisa dipertanggungjawabkan lah secara keuangan,” ungkapnya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz yang dikonfirmasi terpisah mengakui adanya audit terhadap laporan keuangan Kunjungan Kerja (Kunker) DPR. Namun Harry tidak tahu persis berapa angka kerugian negara yang timbul dari hasil audit terhadap kunker fiktif.

“Itu bagian dari audit lembaga DPR, keuangan DPR juga kita audit. Tapi jumlahnya saya belum tahu,” kata Harry saat dihubungi, Kamis (12/5).

Harry juga menegaskan bahwa pihaknya melakukan audit dalam semua aspek, termasuk dalam hal Kunker anggota DPR. Namun audit yang sudah ada hanya dilakukan untuk periode tahun anggaran 2015 kemarin.

“Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015,” tuturnya.

Hasil audit itu sudah dilaporkan dan tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 BPK atas 666 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

Terkait temuan ini, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini buru-buru membantah dan yakin anggotanya tidak terlibat kunker fiktif. Jazuli mengaku telah menyisir catatan atau laporan Kunker anggota Fraksi PKS. “Terkait dugaan kunker fiktif yang ditemukan BPK saya sudah cek tidak ada laporan atau catatan terkait Anggota F-PKS. Jadi F-PKS clear,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).

“Saya sebagai Ketua Fraksi telah memberikan arahan agar seluruh anggota FPKS selalu disiplin dalam membuat laporan kunker reses paling lambat satu pekan setelah masuk masa sidang (harus sudah terkumpul) dan diserahkan pada pihak terkait,” ungkapnya.

Demikian juga dengan Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana yang menyatakan pihaknya akan mengklarifikasi langsung kepada anggotanya. “Tentu kita akan cek, mana anggota yang perlu melengkapi laporan kegiatan. Saya yakin kegiatan itu pasti ada kalau melihat intensitas kegiatan para anggota DPR, tetapi rata-rata di pelaporan banyak sekali yang lemah,” kata Dadang saat dihubungi, Kamis (12/5).

Dia juga menegaskan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. “Ya kita tentu akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan membuat surat lanjutan kepada anggota,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Platte. “(kami) Akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang termasuk reses anggota,” kata Johnny saat dihubungi, Kamis (12/5).

Menurutnya, selama ini laporan anggota fraksinya sudah sesuai prosedur dan selalu disampaikan ke Sekjen DPR dan ke pimpinan fraksi. “Laporan disertai daftar hadir masyarakat, foto kegiatan dan substansi dialog dan aspirasi masyarakat. Juga disertai dengan copy berita¬†koran dan media online yang ada di daerah atau yang diberitakan media nasional baik cetak maupun elektronik. Ada juga yang memasukkan upload di youtube,” bebernya.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum. Selain itu, mendorong agar Fraksi menghukum anggotanya yang tidak melaporkan hasil kunker berupa laporan keuangan dan program.

Menurut Yenny, Beberapa modus di antaranya adalah banyaknya anggota DPR yang tidak melaporkan hasil kunjungan kerja baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan. Maka dari itu harusnya alur pertanggungjawaban anggota dengan melaporkan kepada Sekjen DPR dan kemudian dilakukan audit.

“Anggota DPR tidak berkomitmen dalam laporan Kunker, sehingga menguatkan bahwa Kunker hanya plesiran semata. Ini pemborosan anggaran,” kata Yenny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).

Selain itu Yenny menilai ada kelemahan internal DPR dalam transparansi dan akuntabilitas yaitu seharusnya Sekjen memaksa anggota, melalui Fraksi atau Komisi untuk melaporkan. Kelemahan ini juga tanggung jawab Sekjen DPR.

“Fraksi secara politik juga kurang berkomitmen mendorong akuntabilitas politik di DPR, seharusnya ini bentuk menjaga lembaga DPR yang kepercayaannya terus tergerus di mata masyarakat,” tuturnya.

“Metode keuangan Kunker berupa lumsum juga harus dirubah karena ini menguntungkan anggota DPR dan model ini tidak akuntabel. Moratorium dan reformasi anggaran di DPR menjadi kebutuhan yang mendesak,” pungkasnya.(Mb/Merdeka)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Sidang Korupsi E-KTP, Nazaruddin Sebut Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Kecipratan US$ 4,5 Juta

Metrobatam, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meyakini keterlibatan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) periode 2009-2014, Gamawan Fauzi dalam korupsi pengadaan...

Kolega Imbau Setnov Cerita Soal Dugaan Korupsi e-KTP ke KPK

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengimbau Ketua DPR Setya Novantomenceritakan informasi seputar kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP kepada...

9 Pasangan Mesum dan Lesbian Terjaring Razia di Kota Palembang

Metrobatam, Palembang - Razia gabungan TNI, Polri bersama Satpol PP Kota Palembang merazia sejumlah penginapan dan tempat hiburan. Sebanyak sembilan pasangan mesum dan pasangan...

Hari Ini, Kahiyang Ayu akan Diberi Marga Siregar

Metrobatam, Jakarta - Putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu, akan diberi marga Siregar hari ini. Marga ini diberikan lewat prosesi Mangalehan Marga. Istri Bobby...

Astaga! Seorang Aktivis Ditangkap karena Sodomi 9 Remaja

Metrobatam, Balikpapan - Seorang aktivis lingkungan berinsial PDW menjadi tersangka atas kasus pencabulan sesama jenis. Tersangka yang juga fasilitator anak berskala internasional itu ditangkap...

‘Juve Lawan Barca akan Jadi Permainan Taktik dan Fisik’

Turin - Juventus akan menjamu Barcelona di lanjutan Liga Champions. Pertandingan itu dinilai akan menjadi permainan yang penuh dengan adu taktik dan fisik. Dalam pertemuan...

Merasa Dibohongi, Belasan Penumpang Lion Air di Batam Ngamuk

Metrobatam, Batam - Sebanyak 16 penumpang Lion Air dari Pekanbaru tujuan Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) terlantar di Bandara Hang Nadim Batam, Provinsi Kepulauan Riau....

Liga Arab Nyatakan Hizbullah Sebagai Teroris, Hamas Menolak

Gaza City - Liga Arab melabeli organisasi Islamis Syiah di Libanon, Hizbullah, sebagai kelompok teror. Namun Hamas, kelompok gerakan Islamis Sunni di Palestina, menolak...

Setnov Dibui, Airlangga Hartato Digadang-Gadang Jadi Ketum Golkar

Metrobatam, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartato membenarkan bahwa dirinya salah satu orang yang digadang-gadang akan menggantikan Setya Novanto usai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi...

Tikam Warga, Orang Gila Ditembak Polisi

Metrobatam, Pekanbaru - Warga Sungai Beringin Parit 15 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil, Riau, diresahkan dengan adanya orang gila yang berkeliaran. Orang...

Ketua MPR: Akan Baik Kalau Novanto Mundur dari Ketua DPR

Metrobatam, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan ikut bicara soal kursi Ketua DPR yang masih diduduki tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto. Zulkifli...

Edan! Oknum PNS Masukkan Terong dan Timun ke Kemaluan Istri 3 Kali Seminggu

Metrobatam, Deli Serdang - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara berinisial RR harus menghadapi proses hukum lantaran dilaporkan istrinya...
BAGIKAN