Eggi Bilang ‘Presiden Bikin Miskin’, PKB: BPS Katakan Sebaliknya

965

Metrobatam, Jakarta – Eggi Sudjana berceramah soal ‘presiden bikin rakyat menjadi miskin’. Partai pendukung Jokowi, PKB, menyatakan data pemerintah menunjukkan hal sebaliknya: kemiskinan berkurang.

“Menurut data BPS, angka kemiskinan berkurang,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan, Senin (16/4).

Sebagaimana diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Indonesia sampai September 2017 mengalami penurunan 0,58% atau menjadi 10,12% dari yang enam bulan sebelumnya sebesar 10,64%.

“Kritik boleh, tapi harus berbasis data. Memuji-muji pun juga harus berbasis data,” kata Daniel.

Eggi juga menyampaikan sumber daya alam dikuasai oleh asing. Menurut Daniel, problem ketimpangan penguasaan sumber daya alam bukanlah murni salah Presiden Jokowi melainkan berasal dari dulu.

“Kalau penguasaan sumber daya alam itu kan warisan, bahkan itu warisan dari Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto),” kata Daniel.

Menurutnya, pemerintah kini sudah menjalankan program mengatasi ketimpangan itu salah satunya melalui politik agraria, meski tak selalu mulus berjalan. Hingga kini, pemerintahan Jokowi sedang menggalakkan sertifikasi tanah.

“Memang pemerintah ke depan harus melakukan politik agraria yang bisa mendistribusikan keadilan,” kata dia.

Daniel mengimbau agar kritikan disampaikan dengan simpatik dan berbasis data. Juga di tengah konteks politik, masyarakat perlu diberi keteduhan. “PKB menganggap ini (kritikan Eggi) sebagai pendorong semangat,” kata Daniel.

Sebelumnya, Eggi yang merupakan Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) ini memberikan ceramah soal presiden membuat rakyat semakin miskin lantaran sumber daya alam di Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang ia sebutkan itu, jangan sampai salah pilih seorang pemimpin.

“Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera,” ujar Eggi saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4).

“Pak Jokowi masih paling kuat sampai sekarang,” tanggap Daniel Johan.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan (Syarif Hasan) menyatakan kritikan harus dilandasi data statistik. “Kalau tidak pakai data, namanya ngawur,” kata Syarif kepada detikcom, Senin (16/4).

Dia lantas menjelaskan kritikan Eggi Sudjana tidak tepat bila ditujukan untuk SBY. Soalnya, selama 10 tahun SBY menjabat sebagai Presiden, angka kemiskinan berhasil diturunkan. “Kemiskinan dari 17% turun menjadi 10,9%. Ini data BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Syarif.

Dia mengamati, ada peningkatan angka kemiskinan di awal pemerintahan Presiden Jokowi. Namun kemudian angka itu mengalami penurunan. “Sekarang sudah turun sedikit, sedikit sekali,” kata Syarif.

Dia juga menyebut ada kelesuan daya beli dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dinilainya masih rendah, meski dia menyatakan barangkali Jokowi juga sudah berusaha.

“Mungkin sudah berusaha, tapi karena pertumbuhan ekonomi rendah, jadinya angka kemiskinan tidak turun-turun secara signifikan,” kata Syarif. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

DPRD Bintan akan Tinjau Pembendungan Bibir Pantai oleh Melia Resort Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bintan akan turun untuk melihat pembendungan bibir pantai yang dilakukan oleh Melia Resort Bintan. Hal tersebut ucapkan...

Bupati Bintan Kunker ke Tambelan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam, MM melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan...

Terungkap! Total Korban Abu Tours 96 Ribu Jemaah Umrah

Metrobatam, Makassar - Total jemaah yang menjadi korban Abu Tours mencapai 96.601 orang, sebelumnya disebut 86 ribu. Sedangkan uang yang dikumpulkan Abu Tours dari...

Indonesia Bakal Punya ‘Shinkansen’ Made in Madiun

Metrobatam, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) terus berupaya untuk mengembangkan industri perkeretaapian lokal menjadi lebih maju dan modern. Salah satu...

Ketua KPK Keluhkan Dosen Kampus Negeri Cenderung “Membela” Terdakwa Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluh mereka kesulitan mencari ahli dari kalangan dosen universitas negeri untuk membantu pembuktian kasus...

Jum’at Keliling, Polsek Batam Kota Lakukan Kegiatan Memakmurkan Masjid

Metrobatam.com, Batam -  Jumat (20/04/2018) pada pukul 12.15 WIB bertempat di Mesjid Al Hidayah Perum Kopkar PLN Kel Belian Kec Batam kota-Kota Batam telah...

Bos IMF: Kami Melihat Indonesia Jauh Lebih Baik Sekarang

Washington DC - Ekonomi dunia tengah dalam kondisi pemulihan dengan prospek yang cerah, meski mmiliki risiko yang tetap perlu diwaspadai. Risiko itu terkait potensi...

MA Perberat Hukuman Dua Terdakwa Korupsi e-KTP Jadi 15 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperberat hukuman dua terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto. Keduanya dijatuhi vonis menjadi...

Debat Jaksa KPK vs Fredrich: Dari Bakpao Hingga Sesendok Burjo

Metrobatam, Jakarta - Adu argumen kerap mewarnai persidangan Fredrich Yunadi. Mantan pengacara Setya Novanto itu hampir selalu menentang segala tudingan jaksa KPK padanya. Seringkali perdebatan...

Kisah Pilu TKW Aini yang Tak Jumpa Keluarga Sejak 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Tangis TKW Nur Aini (55) pecah saat melihat wajah keluarganya lewat sambungan video call dari kantor KBRI Riyadh, Arab Saudi. Nenek...

Ini Penjelasan Lengkap Menaker soal Polemik Perpres Tenaga Kerja Asing

Metrobatam, Jakarta - Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menuai polemik hingga berbuntut wacana pansus di DPR....

KPU: Tak Ada Alasan untuk Kembalikan Pilkada ke DPRD

Metrobatam,,Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan tidak ada alasan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD atau tidak dipilih secara...
BAGIKAN