Fahri Hamzah, ‘Koboi Parlemen’ yang Tak Berpartai

1056

Metrobatam, Jakarta – Siapa tak kenal Fahri Hamzah? Wakil Ketua DPR itu kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu perdebatan publik. Kontroversi demi kontroversi yang dibuat Fahri, akhirnya mendorong Partai Keadilan Sejahtera memecatnya.

Fahri dipecat pada April 2016 karena dianggap tidak disiplin dan mengikuti aturan partai. Sejumlah hal yang disoroti di antaranya adalah pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ hingga dukungan pembubaran KPK. Sikap Fahri ini dianggap bertentangan dengan pendapat pimpinan PKS lainnya.

Tak terima dengan pemecatan tersebut, Fahri lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya hakim menyatakan Fahri masih sah sebagai anggota DPR dan Wakil Ketua DPR periode 2014–2019 dari PKS.

Satu tahun berlalu pascaputusan pengadilan. Fahri masih menjabat Wakil Ketua DPR. Namun polemik soal keabsahan status Fahri belum berhenti dipersoalkan PKS. Terakhir, anggota fraksi PKS walk out dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 pada Mei lalu.

Aksi walk out itu dilakukan lantaran PKS tak setuju rapat paripurna dipimpin Fahri yang dianggap tak lagi mewakili partai sehingga tak memiliki legitimasi politik. Namun upaya politik dari PKS itu tak mampu menjinakkan sikap dan pemikiran politik Fahri.

Fahri tak berubah. Di tengah statusnya yang masih abu-abu, ia masih menjadi sosok yang paling giat mewacanakan pembubaran KPK.

Politikus asal Utan, Sumba, Nusa Tenggara Barat itu juga mendukung pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk lembaga antirasuah. Dan, teranyar, ia menuding Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan konspirasi terkait kasus mega korupsi proyek e-KTP.

Dari segi hukum tata negara, pakar hukum Refly Harun mengatakan PKS masih memiliki hak untuk mencopot Fahri dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPR.

Refly membandingkan dengan Setya Novanto yang dengan mudah menjabat kembali sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin beberapa waktu lalu.

Kasus Setya itu, kata Refly, bisa terjadi karena jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR sepenuhnya ditentukan oleh partai. Dalam kasus Fahri dan Setya, jabatan itu ditentukan oleh keputusan PKS dan Partai Golkar.

“Ini mestinya jadi hak PKS untuk mengganti. Tidak ada masalah pun, jabatan itu bisa sewaktu-waktu diganti kok,” kata Refly kepada CNNIndonesia.com.

Adapun soal kemampuan Fahri mempertahankan jabatannya hingga detik ini, Refly menduga hal itu lebih disebabkan oleh faktor politik.

Refly menyebut Fahri mampu bertahan lantaran sejumlah pimpinan DPR kompak mempertahankannya sebagai Wakil Ketua DPR. “Harusnya (partai) tidak boleh dihalangi. Tapi ini jadi salah kaprah karena pimpinan DPR seperti kolaborasi mempertahankan Fahri,” ujarnya.

Ketegasan PKS

Pandangan berbeda dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar. Ia menilai bertahannya Fahri sebagai Wakil Ketua DPR lantaran tak ada kejelasan dan ketegasan dari PKS terkait pemecatan Fahri.

Seharusnya, kata Idil, PKS melakukan langkah yang sesuai aturan partai sehingga tak ada alasan bagi Fahri untuk menggugat keputusan partai. “Jadi, semestinya pimpinan PKS bisa lebih jelas dan tegas lagi,” ujar Idil.

Meski demikian, Idil juga mengakui jabatan Fahri saat ini tak lepas dari peran pimpinan DPR lainnya. Secara politik, Idil menyebut ada timbal balik dari pimpinan DPR untuk ‘menjaga’ Fahri.

“Karena Fahri sering bela pimpinan DPR lain sehingga mereka saling menjaga. Itu yang kemudian muncul timbal balik di antara keduanya,” tutunya.

Senada, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Soedjito nasib Fahri sepenuhnya menjadi keputusan PKS. Sebab, kata Arie, sesuai ketentuan undang-undang MD3, anggota dewan yang terpilih berasal dari partai tertentu.

Dengan dasar itu, jabatan seseorang di dewan otomatis akan gugur jika dipecat partai yang menaunginya. Untuk Fahri, Arie menyebut politikus berusia 45 tahun itu telah kehilangan legitimasi politik dari PKS. “Sebab, bagaimana pun parlemen tetap tergantung pada keputusan partai,” ucapnya.

Fahri sendiri berkukuh dirinya masih sah sebagai kader PKS. Ia merujuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatannya. PKS, kata Fahri, mestinya juga menaati putusan pengadilan.

“Secara UU kita harus tunduk pada putusan pengadilan yang sudah memenangkan saya. Kita ini hidup di negara hukum, jadi ini harus diikuti,” ujar Fahri singkat melalui rekaman video yang dikirimkan.

Dengan putusan pengadilan itu, polemik status Fahri masih jauh dari kata berakhir. Dan selama itu pula Fahri akan terus mewarnai kancah politik parlemen lewat pernyataan dan sikapnya yang kontroversial. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...

Helikopter Jatuh di Morowali, 1 Orang Tewas

Metrobatam, Jakarta - Sebuah helikopter jatuh di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Satu orang tewas dalam insiden itu, tetapi...
BAGIKAN