Fahri Hamzah, ‘Koboi Parlemen’ yang Tak Berpartai

Metrobatam, Jakarta – Siapa tak kenal Fahri Hamzah? Wakil Ketua DPR itu kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu perdebatan publik. Kontroversi demi kontroversi yang dibuat Fahri, akhirnya mendorong Partai Keadilan Sejahtera memecatnya.

Fahri dipecat pada April 2016 karena dianggap tidak disiplin dan mengikuti aturan partai. Sejumlah hal yang disoroti di antaranya adalah pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ hingga dukungan pembubaran KPK. Sikap Fahri ini dianggap bertentangan dengan pendapat pimpinan PKS lainnya.

Tak terima dengan pemecatan tersebut, Fahri lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya hakim menyatakan Fahri masih sah sebagai anggota DPR dan Wakil Ketua DPR periode 2014–2019 dari PKS.

Satu tahun berlalu pascaputusan pengadilan. Fahri masih menjabat Wakil Ketua DPR. Namun polemik soal keabsahan status Fahri belum berhenti dipersoalkan PKS. Terakhir, anggota fraksi PKS walk out dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 pada Mei lalu.

Aksi walk out itu dilakukan lantaran PKS tak setuju rapat paripurna dipimpin Fahri yang dianggap tak lagi mewakili partai sehingga tak memiliki legitimasi politik. Namun upaya politik dari PKS itu tak mampu menjinakkan sikap dan pemikiran politik Fahri.

Fahri tak berubah. Di tengah statusnya yang masih abu-abu, ia masih menjadi sosok yang paling giat mewacanakan pembubaran KPK.

Politikus asal Utan, Sumba, Nusa Tenggara Barat itu juga mendukung pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk lembaga antirasuah. Dan, teranyar, ia menuding Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan konspirasi terkait kasus mega korupsi proyek e-KTP.

Dari segi hukum tata negara, pakar hukum Refly Harun mengatakan PKS masih memiliki hak untuk mencopot Fahri dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPR.

Refly membandingkan dengan Setya Novanto yang dengan mudah menjabat kembali sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin beberapa waktu lalu.

Kasus Setya itu, kata Refly, bisa terjadi karena jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR sepenuhnya ditentukan oleh partai. Dalam kasus Fahri dan Setya, jabatan itu ditentukan oleh keputusan PKS dan Partai Golkar.

“Ini mestinya jadi hak PKS untuk mengganti. Tidak ada masalah pun, jabatan itu bisa sewaktu-waktu diganti kok,” kata Refly kepada CNNIndonesia.com.

Adapun soal kemampuan Fahri mempertahankan jabatannya hingga detik ini, Refly menduga hal itu lebih disebabkan oleh faktor politik.

Refly menyebut Fahri mampu bertahan lantaran sejumlah pimpinan DPR kompak mempertahankannya sebagai Wakil Ketua DPR. “Harusnya (partai) tidak boleh dihalangi. Tapi ini jadi salah kaprah karena pimpinan DPR seperti kolaborasi mempertahankan Fahri,” ujarnya.

Ketegasan PKS

Pandangan berbeda dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar. Ia menilai bertahannya Fahri sebagai Wakil Ketua DPR lantaran tak ada kejelasan dan ketegasan dari PKS terkait pemecatan Fahri.

Seharusnya, kata Idil, PKS melakukan langkah yang sesuai aturan partai sehingga tak ada alasan bagi Fahri untuk menggugat keputusan partai. “Jadi, semestinya pimpinan PKS bisa lebih jelas dan tegas lagi,” ujar Idil.

Meski demikian, Idil juga mengakui jabatan Fahri saat ini tak lepas dari peran pimpinan DPR lainnya. Secara politik, Idil menyebut ada timbal balik dari pimpinan DPR untuk ‘menjaga’ Fahri.

“Karena Fahri sering bela pimpinan DPR lain sehingga mereka saling menjaga. Itu yang kemudian muncul timbal balik di antara keduanya,” tutunya.

Senada, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Soedjito nasib Fahri sepenuhnya menjadi keputusan PKS. Sebab, kata Arie, sesuai ketentuan undang-undang MD3, anggota dewan yang terpilih berasal dari partai tertentu.

Dengan dasar itu, jabatan seseorang di dewan otomatis akan gugur jika dipecat partai yang menaunginya. Untuk Fahri, Arie menyebut politikus berusia 45 tahun itu telah kehilangan legitimasi politik dari PKS. “Sebab, bagaimana pun parlemen tetap tergantung pada keputusan partai,” ucapnya.

Fahri sendiri berkukuh dirinya masih sah sebagai kader PKS. Ia merujuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatannya. PKS, kata Fahri, mestinya juga menaati putusan pengadilan.

“Secara UU kita harus tunduk pada putusan pengadilan yang sudah memenangkan saya. Kita ini hidup di negara hukum, jadi ini harus diikuti,” ujar Fahri singkat melalui rekaman video yang dikirimkan.

Dengan putusan pengadilan itu, polemik status Fahri masih jauh dari kata berakhir. Dan selama itu pula Fahri akan terus mewarnai kancah politik parlemen lewat pernyataan dan sikapnya yang kontroversial. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE