Formappi Nilai Pengesahan Revisi UU MD3 Tanda Buruknya Kinerja DPR

1200

Metrobatam, Jakarta – Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pengesahan revisi Undang-Undang (RUU) MD3 sebagai tanda buruknya kinerja DPR. Hal ini tercermin dari pasal-pasal kontroversial yang seolah melindungi anggota Dewan dari kritik dan jeratan hukum.

“DPR kali ini menjadi yang terburuk dengan hasil kerja minim yang ditorehkan,” kata peneliti senior Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (13/2).

“Buruknya kualitas UU MD3 hasil revisi terakhir juga ditandai oleh kemunculan aturan-aturan kontroversial seperti upaya DPR menegaskan hak imunitas mereka sekalipun sudah ada keputusan MK yang telah berlaku,” imbuhnya.

Salah satu pasal dalam revisi UU MD3 yang mempertegas imunitas anggota DPR tertuang dalam Pasal 245. Pasal itu menyebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berwenang memberikan pertimbangan ketika seorang anggota Dewan terkena kasus hukum.

Lucius menilai pertimbangan MKD sebelum penerbitan izin Presiden dapat menghambat proses hukum. Ia khawatir revisi pasal ini dapat menimbulkan friksi antara lembaga eksekutif dan legislatif.

“Pertimbangan MKD merupakan langkah awal sebelum Presiden mengambil keputusan, sesungguhnya bisa berarti bahwa pertimbangan itu bisa merupakan usulan, rekomendasi atau perintah bagi Presiden, yang jika tidak diikuti akan berdampak pada ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif,” jelasnya.

Selain itu, Lucius juga mengkritik Pasal 122 yang mengatur kewenangan MKD lainnya. Pengkritik DPR, lewat pasal itu, dapat dipidanakan oleh MKD. “Kemudian DPR membuat aturan tambahan yang memberikan kewenangan kepada MKD untuk memproses orang-orang yang dianggap melakukan ‘contempt of parliament'” tuturnya.

“Ini juga menjadi simbol paripurnanya nafsu DPR untuk lari dari koridor demokrasi,” sambung Lucius.

Terakhir, soal penambahan kursi pimpinan DPR/MPR, Lucius menilai hal itu dilakukan secara sembarangan. Revisi penambahan kursi pimpinan itu, kata dia, hanya untuk memenuhi ambisi semata.

“Proses itu terlalu panjang untuk sebuah keputusan yang akhirnya kembali mengulangi kesalahan pada tahun 2014 yakni membuat pengaturan asal-asalan sekedar untuk memenuhi ambisi dan nafsu,” urainya.

UU MD3 disahkan (12/2) kemarin meski dua fraksi, Partai NasDem dan PPP, meminta pengesahan UU MD3 ditunda. Dua fraksi itu walk out dari sidang paripurna.

Sementara itu, delapan fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Belum Ditemukan Dugaan Sabu di Kapal Win Long BH2998

Metrobatam.com, Karimun - Petugas gabungan TNI, Polri dan Bea dan Cukai hingga Sabtu petang belum menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dibawa kapal asing,...

Ketua Korcab IV DJAB Serahkan Bantuan Kepada Yayasan Hang Tuah Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Kordinator Cabang (Korcab) IV Daerah Jalasenastri Armada Barat (DJAB) Ny. Irmelda R. Eko Suyatno selaku Anggota Pengawas Yayasan Hang Tuah...

Pelaku Penggelapan Ditangkap Polsek Batam Kota

Metrobatam.com, Batam - Jajaran Polsek Batam Kota berhasil mengamankan 1 (Satu) Orang Tersangka pelaku Tindak Pidana Penggelapan, Batam (24/02/2018) Tersangka merupakan karyawan toko King Of...

Hanya Tunjukan KTP, Bayi David Alfian dapat Fasilitas Berobat Gratis

Metrobatam.com, Bintan - David Alfian (5 bulan) Warga Kampung Bangun Rejo, Km.18 , Kecamatan Bintan Timur, Kijang. saat pertama kali datang ke RSUD Kabupaten...

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...
BAGIKAN