Formappi Nilai Pengesahan Revisi UU MD3 Tanda Buruknya Kinerja DPR

Metrobatam, Jakarta – Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pengesahan revisi Undang-Undang (RUU) MD3 sebagai tanda buruknya kinerja DPR. Hal ini tercermin dari pasal-pasal kontroversial yang seolah melindungi anggota Dewan dari kritik dan jeratan hukum.

“DPR kali ini menjadi yang terburuk dengan hasil kerja minim yang ditorehkan,” kata peneliti senior Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (13/2).

“Buruknya kualitas UU MD3 hasil revisi terakhir juga ditandai oleh kemunculan aturan-aturan kontroversial seperti upaya DPR menegaskan hak imunitas mereka sekalipun sudah ada keputusan MK yang telah berlaku,” imbuhnya.

Salah satu pasal dalam revisi UU MD3 yang mempertegas imunitas anggota DPR tertuang dalam Pasal 245. Pasal itu menyebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berwenang memberikan pertimbangan ketika seorang anggota Dewan terkena kasus hukum.

Lucius menilai pertimbangan MKD sebelum penerbitan izin Presiden dapat menghambat proses hukum. Ia khawatir revisi pasal ini dapat menimbulkan friksi antara lembaga eksekutif dan legislatif.

“Pertimbangan MKD merupakan langkah awal sebelum Presiden mengambil keputusan, sesungguhnya bisa berarti bahwa pertimbangan itu bisa merupakan usulan, rekomendasi atau perintah bagi Presiden, yang jika tidak diikuti akan berdampak pada ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif,” jelasnya.

Selain itu, Lucius juga mengkritik Pasal 122 yang mengatur kewenangan MKD lainnya. Pengkritik DPR, lewat pasal itu, dapat dipidanakan oleh MKD. “Kemudian DPR membuat aturan tambahan yang memberikan kewenangan kepada MKD untuk memproses orang-orang yang dianggap melakukan ‘contempt of parliament'” tuturnya.

“Ini juga menjadi simbol paripurnanya nafsu DPR untuk lari dari koridor demokrasi,” sambung Lucius.

Terakhir, soal penambahan kursi pimpinan DPR/MPR, Lucius menilai hal itu dilakukan secara sembarangan. Revisi penambahan kursi pimpinan itu, kata dia, hanya untuk memenuhi ambisi semata.

“Proses itu terlalu panjang untuk sebuah keputusan yang akhirnya kembali mengulangi kesalahan pada tahun 2014 yakni membuat pengaturan asal-asalan sekedar untuk memenuhi ambisi dan nafsu,” urainya.

UU MD3 disahkan (12/2) kemarin meski dua fraksi, Partai NasDem dan PPP, meminta pengesahan UU MD3 ditunda. Dua fraksi itu walk out dari sidang paripurna.

Sementara itu, delapan fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Warga Malaysia Diajak Menggalang Dana Menalangi Utang Negara Rp 3.570 T

Metrobatam.com, Kuala Lumpur - Warga Malaysia ramai-ramai diajak untuk menggalang dana menalangi utang negara yang sudah menembus 1 triliun RM (Ringgit Malaysia) atau sekitar...

Terkait KEK, Pengusaha Ngadu ke DPRD Kota Batam

Metrobatam.com, Batam - Nuryanto, SH,MH memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyampaian aspirasi dari para pengusaha dan asosiasi Kota Batam melalui Kadin yang...

Bea dan Cukai Batam : Pengawasan Barang di FTZ Lebih Sulit Dibanding KEK

Metrobatam.com, Batam - Pengawasan barang di Free Trade Zone (FTZ) lebih sulit dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dampak lainnya juga menjadikan Batam tepat untuk...

Tangkal Terorisme, Pengajar Harus Belajar Nilai Kebangsaan

Metrobatam, Jakarta - Akademisi Muslim Azyumardi Azra mengimbau tenaga pengajar di kampus mendapat pelatihan kembali soal kebangsaan. Tuntutan Azyumardi itu terkait dengan temuan sejumlah...

Jelang Final Liga Champions: Zinedine Yazid Zidane vs Juergen Norbert Klopp

Metrobatam, Jakarta - Juergen Klopp senang hanya bertemu Zinedine Zidane setelah dia jadi pelatih. Genius sebagai peraci strategi, jalan karier keduanya memang beda jauh. "Dia...

JK Sebut Daftar Mubalig Dibuat Agar Tak Sembarangan Ceramah

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar 200 nama mubalig. Menurut JK, daftar nama itu berguna mengatur...

Ketua KPK Sindir DPR yang Dukung Eks Koruptor Nyaleg

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyindir pihak-pihak yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019....

Penyidik Sebut Fredrich Minta Kerjaan: Dia Bilang KPK Kan Banyak OTT

Metrobatam, Jakarta - Fredrich Yunadi disebut pernah meminta agar dibagi kasus pada seorang penyidik senior KPK. Ambarita Damanik. Namun, permintaan Fredrich itu disampaikan sembari...

Soal Ekonomi RI Lampu Kuning, Ini Penjelasan BI

Metrobatam, Jakarta - Beberapa kalangan menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam lampu kuning. Menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah hingga...

UU Terorisme Beri Kompensasi Korban hingga Peristiwa Bom Bali

Metrobatam, Jakarta - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan DPR mengatur tentang pemberian kompensasi bagi korban aksi...

Moeldoko Sebut Perpres Korupsi Tinggal Diteken Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah...

Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden

Metrobatam, Jakarta - Pembagian takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. Pendukung Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pembagian takjil...
BAGIKAN