Gamawan Fauzi, Pendekar Anti-Korupsi di Pusaran Kasus e-KTP

2153

Metrobatam.com, Jakarta – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi disebut menerima US$4,5 juta dan Rp50 juta dari proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Masuknya nama Gamawan cukup menarik perhatian lantaran dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti-korupsi yang disematkan oleh komunitas Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2004 silam.

Peraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini mendapatkan penghargaan BHACA saat menjabat sebagai Bupati Solok, Sumatera Barat. Kala itu, ia disematkan sebagai tokoh anti-korupsi bersama ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra.

BHACA adalah penghargaan yang diberikan oleh komunitas yang sadar mengenai bahaya-bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa.

BHACA memilik semangat dan tekad untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mendorong, memberdayakan, dan melindungi para pejuang anti-korupsi. Komunitas BHACA berdiri pada 9 April 2003 dan telah memberikan penghargaan pada 15 tokoh.

Gamawan menjabat sebagai Bupati Solok selama 10 tahun, 1995 hingga 2005. Setelah itu, ia sukses keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada 2005. Saat itu ia berduet bersama Marlis Rahman sebagai calon wakil gubernur dengan dukungan dua partai politik, PDIP dan PBB.

Namun, belum habis masa baktinya, Gamawan langsung ditunjuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengisi pos Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Berbagai penghargaan pernah diraih oleh ayah dari tiga orang anak ini. Selain penghargaan tokoh anti-korupsi yang disematkan BHACA, Gamawan pernah meraih Bintang Mahaputra Utama pada 2009, Charta Politika Award untuk kategori pemimpin kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berpengaruh di media pada 2010, serta penghargaan dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada 2012.

Gamawan menjadi salah satu nama ‘besar’ yang disebut menerima aliran dana dalam proyek pengadaan e-KTP. Pada proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut, pria kelahiran Solok 59 tahun silam itu diduga menerima uang sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta, atau lebih dari Rp60 miliar.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

“Selain memperkaya diri sendiri, kedua terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi,” ujar jaksa KPK Irene Putri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3). (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Antisipasi Gejala DBD, Bupati Bintan Himbau Masyarakat Jaga Lingkungan Bersih

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada terkait munculnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, disaat...

Terkait Praperadilan Setnov, KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Bawas MA Terhadap Hakim Cepi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim Cepi Iskandar, yang menangani praperadilan Ketua...

Dituntut 8 Tahun Penjara, Miryam Haryani Kecewa

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum menuntut politikus Hanura Miryam S Haryani delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidier enam bulan kurungan. Miryam...

Kebakaran Hutan Landa 4 Kecamatan di Aceh Barat

Metrobatam, Aceh Barat - Kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat, Aceh, terus menyebar. Hingga saat ini, ada empat kecamatan yang mengalami kebakaran terparah,...

Setelah 20 Tahun, Penyelundupan Miras dari Malaysia dan Singapura ke Batam Akhirnya Terungkap

Metrobatam, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan KWK, F, dan S telah menyelundupkan...

Pimpinan KPK Rembukan Nasib Aris Budiman dan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggodok hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK soal dugaan pelanggaran etik Direktur Penyidikan...

Berikan Arahan, Hari Ini Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati dan wali kota di...

Kisah Polisi Fiji yang Jabat Posisi Penting Berkat Pendidikan Kepolisian di Indonesia

Metrobatam, Bandung - Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak hanya sukses mencetak pimpinan lembaga kepolisian dalam negeri, namun juga berhasil...

AS Beri Lampu Hijau, Panglima TNI Tunggu Instruksi Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih belum memutuskan untuk kembali berangkat ke Amerika Serikat setelah insiden penolakan sesaat sebelum bertolak, Sabtu...

Ini Rapor Kualitas Transportasi RI di Tingkat Dunia, Memuaskan?

Metrobatam, Jakarta - Sustainable Mobility for All (SuM4All) sebuah lembaga yang dibentuk atas inisiasi Bank Dunia (The World Bank) baru saja merilis publikasi 'Global...

Laporkan KPU ke Bawaslu, Rhoma Singgung Partainya Tommy dan PSI

Metrobatam, Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gara-gara pendaftaran partainya sebagai peserta Pemilu 2019 ditolak. Rhoma...

Kagetkan Warga, 3 Tornado Waterspout Muncul di Kepulauan Seribu

Metrobatam, Jakarta - Kemunculan angin tornado waterspout mengagetkan warga Kepulauan Seribu. Hal ini dialami oleh warga Pulau Tidung, Hilmansyah, yang tengah menuju Pulau Kelapa. "Tadi...
BAGIKAN