Gandeng 5 Kementerian, KPK Cabut 2.500 Izin Tambang Bermasalah

1671

Metrobatam, Jakarta – KPK memetakan ada 2.509 izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Untuk itu, KPK bersama 5 kementerian melakukan penertiban terhadap IUP yang tidak berstatus clean and clear (CnC) tersebut.

Pemblokiran IUP itu dilakukan atas koordinasi dan supervisi sektor mineral dan batubara (minerba) KPK. Direktorat Jenderal Minerba juga sudah melakukan penertiban terhadap IUP yang tidak CnC tersebut.

“Kita ingin permasalahan IUP ini segera selesai karena sudah dibahas dan saya yakin progresnya sudah baik, tetapi ini masalahnya kompleks,” ucap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).

Menurut Pahala, ada banyak perusahaan yang memprotes pencabutan IUP itu. Namun penataan terhadap IUP itu penting agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Yang terakhir di Sulteng, akhirnya setelah keputusan di PT pun Gubernur Sulteng malah mencabut SK penataan dari awal. Jadi memang dari sejak awal Gubernur Sulteng berkata, ‘Saya menata ini, Pak. Lima overlap plus 1 ini dalam 1 area’,” tutur Pahala.

Untuk mengatasi IUP bermasalah itu, KPK menggandeng 5 kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perhubungan. Mereka melakukan sejumlah koordinasi hingga mengeluarkan beberapa keputusan.

“Pertama, kita harus selesaikan berbasis provinsi rekomendasi IUP yang sudah terlambat disampaikan provinsi setelah 31 Desember 2017. Ini kita juga berjalan di lapangan. Tapi dalam rangka efisiensi, rekomendasi dari provinsi terlambat, ada Kalteng 130, dari Aceh 8, Jabar 17. Jadi Kalteng yang akan jadi prioritas kenapa terlambat. Dari Kalteng sebenarnya 31 belum clear, tapi ternyata direkomendasikan (oleh pemerintah provinsi),” kata Pahala.

Setelah itu, Pahala menyebut dari Administrasi Hukum Umum (AHU) akan memastikan secara perdata perusahaan mana saja yang SK-nya habis dan belum berpredikat CnC per 31 Desember mendatang. Dari sana akan ada koordinasi dengan Bea Cukai dan Perdagangan Luar Negeri untuk menghentikan pelayanan ekspor dan impor perusahaan-perusahaan tersebut.

“Selanjutnya dari Dirjen Keuangan akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak. Karena memang sudah didata sehingga entitas yang bermasalah atau ada kewajiban di Bea Cukai, bisa diinformasikan ke Dirjen Pajak,” tutur Pahala.

“Untuk CnC yang tumpang-tindih atau sengketa, atau masih ada utangnya, dari Daglu (Perdagangan Luar Negeri) dan KLHK, ini akan pergi ke provinsi yang paling banyak ini. Akan diselesaikan bersama-sama di sini,” imbuhnya.

Yang terakhir, Dirjen Perhubungan Laut akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Daglu, bertindak di sektor pelayanan dan perkapalan. Untuk Ombudsman di provinsi sendiri juga akan turut serta dengan mengecek kembali pengaduan dari perusahaan. Jika memang ada perusahaan yang sudah mengurus administrasi perizinan, namun belum mendapat rekomendasi dari provinsi.

Selain koordinasi, akan ada penagihan PBB senilai Rp 4,3 triliun dari perusahaan-perusahaan itu. Harus dipastikan apakah sudah jatuh tempo atau belum. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi, tidak menggugurkan kewajibannya. Sekalipun jika perusahaan itu berganti nama.

“Tapi ending-nya akan ada penghentian semua jenis pelayanan dan sharing data dengan instansi terkait termasuk Dirjen Pajak. Kita harapkan, perusahaan yang masih punya kewajiban, tapi tidak dilakukan dari AHU, pajak, dan sebagainya, kita akan diinformasikan beneficial ownership-nya,” pungkasnya.

Dalam acara rapat koordinasi ini turut hadir Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Dirjen AHU Kemenkum-HAM Fredi Haris, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, serta Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

BMKG : Gempa Jabar akibat tumbukan Lempeng Indo Australia-Eurasia

Metrobatam.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengatakan gempa bumi dengan magnitudo 7,3 pada Jumat (15/12) pukul 23.47 WIB disebabkan aktivitas zona subduksi...

Bupati Bintan Serahkan Bantuan Kapal dan Asuransi Nelayan

Metrobatam.com, Batam - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos didampingi Wakil Bupati Bintan Drs Dalmasri Syam, Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara menyerahkan bantuan...

Dukun Pengganda Uang Kubur 2 Korbannya, 1 Dikubur Dalam Keadaan Masih Hidup

Metrobatam, Batang - Seorang pria di Batang, Jawa Tengah yang mengaku bisa menggandakan uang mengubur dua korbannya. Salah seorang korban terungkap dikubur dalam keadaan...

Dubes Saudi Harapkan Moratorium Pengiriman TKI Dicabut

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berlaku sejak...

Biadab, Pembunuh Sadis Ini Masih Perkosa Korbannya yang Sudah Mati

Metrobatam, Serang - Empat pelaku pembunuhan sadis di Serang ditangkap polisi. Jejak mereka terungkap usai jenazah korban, S, ditemukan warga di Sungai Cibongor, Cikeusal...

Soal Kumpul Kebo Tak Bisa Dipidana, Ketua MK: Despiritualisasi Hukum

Metrobatam, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan KUHP harus disesuaikan dengan semangat kebangsaan Indonesia. KUHP yang diimpor dari Belanda dinilai sangat...

Dedi Mulyadi: Golkar Terbuka Evaluasi Dukungan Pilkada Jabar

Metrobatam, Jakarta - Golkar tidak menutup kemungkinan menarik dukungannya terhadap Ridwan Kamil pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 2018. Hal itu disampaikan...

Bawa Ribuan Butir Ekstasi dan Sabu, Oknum TNI Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jambi - Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil mengamankan tiga orang laki-laki yang diduga membawa ribuan butir pil ekstasi dan sabu-sabu. Informasi...

Konflik Belum Usai, PKS Ajukan Kasasi Pemecatan Fahri Hamzah

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap tenang menyikapi keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding mereka terkait pemecatan terhadap Fahri Hamzah. Partai...

Partai Tommy Soeharto Tak Lolos Administrasi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan Partai Berkarya dan Partai Garuda dalam tahapan penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun...

Danlantamal IV Jalin Sinergitas dengan Kapolda Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., menjalin sinergitas dengan Kepala Kepolisian...

Bea Cukai-Kepolisian Tetapkan Tersangka 50 Ribu Botol Miras Ilegal Via Batam dari Singapura

Metrobatam.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Jenderal Bea-Cukai menetapkan tersangka dalam kasus penyelundupan 50 ribu botol minuman keras ilegal dari Singapura. Tersangka berinisial BT (43)...
BAGIKAN