Gema Lingga Unjuk Rasa, Tuntut Masalah Tambang

Metrobatam.com, Lingga – Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gema Lingga melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, menuntut Pansus Tambang segera menyelesaian kasus 23 Izin Usaha Pertambang (IUP) yang diduga kuat bermasalah.

“Kami minta Pansus Tambang DPRD segera menyelesaikan pekerjaannya. Sampai saat ini, pansus yang dibentuk terkesan tidak bekerja. Sementara SK perpanjangan dikeluarkan,” kata Zuhardi, Ketua Ormas Gema Lingga yang memimpin barisan demonstrans, di kantor DPRD Lingga, Rabu.

Dalam orasinya, Zuhardi mengatakan pansus seharusnya sudah memiliki hasil rekomendasi atas segala bentuk penyalahan aturan penerbitan SK IUP 23 perusahaan pertambangan, yang dikeluarkan Mantan Bupati Lingga Daria dan Penjabat Bupati Lingga Edi Irawan pada tahun 2014 hingga 2015 lalu.

Karena hal itu jelas telah menyalahi berbagai macam prosedur dan landasan aturan penerbitan izin seperti yang tertuang dalam UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta Permendagri tentang batasan wewenang seorang PJ Bupati.

Bahkan, menurut Zuhardi, hampir seluruh tambang yang beroperasi di Kabupaten Lingga tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yang menyebabkan kerugian negara dari tegakan kayu.

“Kami minta pemerintah segera mencabut semua izin pertambangan bermasalah yang dikeluarkan mantan Bupati dan PJ Bupati Lingga. Izin itu menyebabkan kesengsaraan masyarakat,” tuturnya.

Dia juga menyebutkan, upaya Bupati Lingga Alias Wello membekukan sementara usaha pertambangan yang disinyalir bermasalah tersebut, tidak diindahkan oleh salah satu perusahaan tambang pasir yang ada di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat.

Saat ini, perusahaan atas nama PT Growa Indonesia justru disebut-sebut telah mengantongi rekomendasi dari Dinas Pertambangan Provinsi Kepri, untuk menjalankan aktivitas produksi.

Padahal, IUP yang dimiliki perusahaan itu diduga merupakan salah satu dari 23 izin yang dikeluarkan PJ Bupati Lingga.

“Harusnya DPRD mengawasi hal ini. Jangan sampai daerah kami ini kembali dirugikan oleh aktivitas pertambangan yang tak sesuai prosedur,” ungkapnya.

Unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP setempat. Demonstran mendapatkan kesempatan menyampaikan langsung tuntutannya kepada Ketua Pansus Tambang DPRD Lingga, Khairil Anwar.

“Saat ini yang menjadi kendala daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena wewenang perizinan sudah berpindah ke Provinsi, sesuai UU no 23 tahun 2014,” kata Khairil Anwar, saat menjawab tuntutan para demonstrans.

Dia menjelaskan, tujuan dibentuknya pansus tambang adalah mendapatkan titik permasalahan pada penerbitan 23 perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah sepanjang tahun 2014 hingga 2015 lalu. Sehingga nantinya dapat direkomendasikan kepada Bupati Lingga untuk disampaikan ke pihak Provinsi.

“Kabupaten tidak ada hak diurusan pertambangan, izin langsug dari Provinsi. Dan itu yang buat kami selalu pusing. Pansus juga hanya mampu merekomendasi Bupati untuk minta disampaikan kepada Gubernur Kepri,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, permasalahan tambang yang telah menyandera peluang investasi sehat masuk ke Lingga hari ini, sudah beberapa kali pihaknya pelajari bersama Dinas Pertambangan Provinsi Kepri.

“Pihak Dinas Pertambangan Provinsi Kepri sedang menelaah prosedur perizinan ini. Pansus menunggu hasilnya,” singkat anggota dewan dari Fraksi Demokrat yang juga menjabat sebagai ketua Komisi II DPRD Lingga.

Dia berjanji, pansus tambang akan segera mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Lingga agar menjadi acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan menyelesaikan kasus peetambangan yang tak kunjung selesai tersebut.

Pantauan Antara, unjuk rasa yang dilakukan ormas Gema Lingga diikuti sedikitnya 80 orang demonstrans. Selain kantor DPRD, ormas Gema Lingga juga melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati dan turut mendapat pengawalan dari petegas kepolisian dan Satpol PP setempat.

Demo berlangsung hingga pukul 11.00 WIB pagi. Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam orasi, ditampung dan ditanggapi oleh Sekda Lingga Said Parman. Dirinya berjanji untuk segera menindak lanjuti permintaan demonstrans.

Mb/Antara

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

2018, Pemko Batam Optimis Kunjungan Wisman Tembus 2 Juta

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam optimis angka wisatawan mancanegara (Wisman) di 2018 ini akan tembus 2 juta kunjungan. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan...

Bupati Bintan Hadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menghadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan Kab Bintan Periode 2017-2022 di Relief Antam Kijang, Kec Bintan...

Masyarakat Desa Pengudang Antusias dan Semangat dalam Kegiatan TMMD ke 103

Metrobatam.com, Bintan - Antusiasme dan semangat masyarakat Desa Pengudang, Kecamatan Telok Sebong terlihat dalam pembangunan jalan didalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke...

Rizal Ramli Polisikan Surya Paloh, Tuntut Ganti Rugi Rp 1 T

Metrobatam, Jakarta - Rizal Ramli melaporkan Ketum NasDem Surya Paloh ke Bareskrim Polri. Rizal menuduh Paloh mencemarkan nama baiknya. Rizal Ramli datang ke Bareskrim bersama...

KPU: Kampanye Negatif Tak Sesuai Aturan

Metrobatam, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan tidak sepakat dengan anjuran taktik kampanye negatif dalam Pemilihan Umum 2019. Menurut dia...

Pemprov Aceh Digugat Rp 1 Triliun Terkait Bisnis Hotel di Menteng

Metrobatam, Aceh - Pemprov Aceh digugat Rp 1 triliun oleh AHM Indonesia terkait kerjasama bisnis hotel di Mentang, Jakarta. Gugatan ini masih bergulir di...

Di Perbakin, Penembak Gedung DPR Bisa Dimaafkan Kalau Tak Sengaja

Metrobatam, Jakarta - Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta, Irjen Setyo Wasisto, melihat tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus peluru nyasar yang dilontarkan...

Terjerat Suap Meikarta, Bupati Bekasi Punya Harta Rp73,4 M

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka suap terkait izin pembangunan proyek Meikarta, unit bisnis...

Viral Video Anak Sekolah Teriak Ganti Presiden, Ini Kata Risma

Metrobatam, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyesalkan video anak sekolah berseragam pramuka berteriak ganti presiden yang viral. Risma tak ingin anak dilibatkan...

Bawaslu Sebut Kampanye Negatif Bisa Kena Sanksi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan kampanye negatif selama tahapan pemilihan umum (Pemilu) dapat dikenai sanksi. Namun, kata Abhan, sanksi...

Mendagri Minta Kepala Daerah di Riau Klarifikasi Deklarasi

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan kepala daerah di Provinsi Riau memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, buat mengklarifikasi dugaan...

PPP Minta Kampanye di Rumah Kiai dan Pesantren Dibedakan

Metrobatam, Jakarta - KPU mengatur tempat pendidikan--termasuk pesantren--dan rumah ibadah tidak boleh dipakai untuk berkampanye. PPP meminta aturan itu dikaji mengingat pesantren merupakan sebuah...
SHARE