Gerindra dan PKS Buat Kabinet Bayangan untuk Ambil Alih Pemerintahan Bila Tumbang

Metrobatam, Jakarta – Partai Gerindra mengungkapkan pihaknya membuat kabinet bayangan yang disiagakan untuk mengambil alih pemerintahan bila sewaktu-waktu pemerintahan yang sah tumbang. Partai pendukung pemerintah, Partai NasDem menilai pernyataan Gerindra berlebihan.

“Orang tidak boleh bermain-main secara tidak konstitusional. Itu berlebihan dan ‘offside’,” kata Anggota Majelis Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/10).

Baginya, tak patut ada partai di Indonesia menyatakan hal demikian. Apalagi, Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial yang tak mengenal oposisi dengan penyiagaan kabinet bayangan, Indonesia bukanlah bersistem parlementer.

“Itu tidak patut dalam sebuah negara yang sedemikian lama telah melaksanakan demokrasi. Tidak patut karena itu sama dengan memprovokasi,” tuturnya.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan presiden Indonesia bisa dimakzulkan lewat aturan yang sudah ditetapkan sesuai konstitusi. Bila ada gerakan inkonstitusional menumbangkan pemerintahan, jelas itu tidak benar.

“Kalau tidak konstitusional, itu namanya membuat kerusuhan. Itu berlebihan,” kata Taufiq.

Namun dia tak menilai Gerindra mengupayakan makar. Dia hanya melihat Gerindra tak paham konstitusi di negara bersistem presidensial. “Kalau membikin kabinet bayangan, itu bukan dalam presidensial, tapi dalam sistem parlementer,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyatakan pihaknya bersama PKS masih mengusung sikap oposisi. Pihaknya punya kabinet bayangan, berjaga sewaktu-waktu bila pemerintahan tumbang secara konstitusional maupun tidak konstitusional, maka kabinet bayangan bisa mengambil alih pemerintahan.

“Sebagai oposisi, kami juga punya ‘shadow cabinet’. Jadi di seluruh dunia, oposisi itu punya kabinet bayangan, karena harus siap mengambil alih baik secara konstitusional maupun tidak, karena kita harus mempersiapkan diri mana tahu kekuasaan itu harus digantikan,” Ferry Juliantono dalam diskusi Diklatnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) IV, di Gedung Panca Gatra Lembaga Ketahanan Nasional, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

“Sekarang Koaisi Merah Putih sudah tidak ada. Yang di oposisi cuma kami dan PKS,” ujarnya sambil menambahkan, pihak oposisi ini punya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tandingan. Ini adalah sikap lanjutan dari penolakan Gerindra atas APBN pemerintah.

“Dan dengan itu sekarang Gerindra dan PKS membuat semacam APBN tandingan,” ujarnya.

Buat apa? Supaya bila sewaktu-waktu kabinet sekarang tumbang, maka oposisi ini bisa mengambil alih jalannya roda pemerintahan.(mb/detik)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *