Gubernur Kepri Adakan Pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan

Metrobatam.com, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun berharap permasalahan TKI di luar negeri bisa semakin membaik dalam segala hal. Karena itu, Nurdin berharap segera didapatkan rumusan dan metode sehingga TKI yang keluar punya daya saing lebih baik, apapun profesinya. Menurut Nurdin, pemasalahan TKI di luar negeri sangat sering didengar. Kadang mereka berangkat dalam keadaan susah dan kembali dalam kondisi lebih menderita.

“Mudah-mudahan melalui pertemuan ini akan didapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Sesuai dengan judul yang disepakati komitmen bersama,” kata Nurdin dalam pertemuan tentang Komitmen Bersama Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan di Kepulauan Riau, yang diselenggarakan di Aula Lantai 4 Kantor Pemko Batam, Rabu (31/8/2016).

Menurut Nurdin, Kepri selalu membuka pintu terhadap masukan, arahan dan koordinasi agar pelayanan untuk masyarakat semakin baik. Terlebih lagi untuk pemberdayaan TKI. Kadang, kata Nurdin, dirinya iri melihat tenaga kerja negara lain, seperti Filipina yang kadang posisi dan penghasilannya lebih baik dari TKI. Karena itu, Nurdin menyambut baik upaya pemberdayaan para TKI sebelum mereka keluar.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan, Kepala BN2PKTI, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan sejumlah stakeholder lainnya. Dalam kesempatan itu, Basaria Panjaitan mengatakan, tujuan membangun komitmen bersama ini bagaimana negeri ini bisa mengelola TKI agar mereka bisa menerima apa yang mereka cita-citakan dan apa yg seharusnya menjadi hak mereka.

Menurut Basaria, kenapa KPK sampai pasang badan untuk ini, karena salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kementrian dan aparatur hukum. Juga melakukan pemberantasan pencegahan penindakan dan yg paling penting adalah KPK mempunyai tugas monitoring terhadap semua kementerian dan lembaga, membuat suatu kajian,lalu hasilnya diberikan pada kementerian atau lembaga bersangkutan.

Kalau kajian ini tidak dilaksanakan maka KPK juga perlu kewenangan untuk memberitahukan kepada pimpinan tertinggi, dalam hal ini Presiden, untuk membuat keputusan atau kebijakan apabila kajian tidak dilaksanakan.

Bagaimana hubungan dengan TKI? Menurut Basaria, pihaknya melihat banyak terjadi kasus yg berhubungan dengan korupsi di dalam pelaksanaan mulai dari rekrutmen pembuatan dokumen, penempatan sampai penyeberangan kembali, ada penyuapan gratifikasi dan pemerasan. Menurut Basaria, pada 2015, KPK dan Bareskrim sudah melanjutkan semacam sidak. “Apakah pemerasan sdh habis? Sampai skrg kok rasanya belum,” kata Basaria.

Basaria melihat, hampir tiap hari ada pemulangan TKI. Saat menjabat Direskrim Polda Kepri 10 tahun lalu, kata Basaria, selalu dia menemukan pemulangan TKI. Tapi mereka seperti tidak mau pulang. Karena ada sesuatu yang mereka cari, untuk makan, untuk hidup mereka. Karena itu, kata Basaria, dibuat layanan terpadu satu pintu.

“Kita mengharapkan PTSP ini tidak banyak jendelanya. Pintunya betul-betul satu. Jangan sampai ada jendela-jendela lain. Sama aja kalau begitu. Program ini sangat baik karena nanti bisa membantu TKI kita, mereka dengan dokumen lengkap tidak takut dirazia, ditangkap atau dipulangkan,” kata Basaria.

 

Mb/Kepriprov

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE