Gus Mus Ingatkan PBNU: Tak Usah Bicara Politik di Kantor NU

Metrobatam, Jakarta – KH Mustofa Bisri (Gus Mus) mengingatkan para pengurus dan pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) untuk berhati-hati dalam memberi pernyataan terkait politik praktis. Gus Mus mengingatkan PBNU agar tidak bicara politik praktis di kantor PBNU.

“Para pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis,” tulis Gus Mus dalam akun Twitternya @gusmusgusmu Kamis (9/8).

“Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah elite NU yang terdiri dari Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin, Ketum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan sejumlah tokoh lain, sore tadi melakukan pertemuan di Kantor PBNU. Robikin pun menyebut tidak memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan calon di Pilpres jika cawapres bukan dari kader NU.

Bacaan Lainnya

“Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas mengungkap isi pertemuan elite-elite NU di PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakpus, Rabu (8/8).

Robikin bicara harapan agar Jokowi mengambil kader NU sebagai cawapres. Mahfud Md, yang disebut-sebut menjadi cawapres terkuat, disebutnya bukanlah kader NU.

“Itu sudah dibicarakan berkali-kali tidak termasuk yang disebut,” kata Robikin menjawab pertanyaan apakah Mahfud Md termasuk tokoh yang diterima oleh PBNU.

Dari kisi-kisi cawapres Jokowi yang diungkapkan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy), Mahfud Md memiliki semua unsur kisi-kisi tersebut, salah satunya lekat dengan image sebagai tokoh NU.

Namun status Mahfud Md yang disebut sebagai tokoh NU mendapat penolakan dari Pengurus Besar NU. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil mengatakan Mahfud Md belum pernah menjadi kader NU.

“Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU, pernah di IPNU, juga belum pernah. Walaupun background keluarganya NU, secara kultural NU, tapi belum pernah jadi aktivis NU,” kata Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (8/8).

Meskipun Mahfud Md tidak pernah menjadi kader NU, Said Aqil menyebut sikap PBNU tidak mendukung siapa pun capres ataupun cawapres pada Pilpres 2019. Ia juga enggan berbicara lebih terkait itu.

“Kalau NU nggak dukung-dukungan, wong NU ngedukung. Partai politik yang dukung itu, kalau NU mendoakan, NU kan bagian itu, istigasah,” imbuhnya.

Sementara Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid), menyambut baik menguatnya nama Mahfud Md jadi cawapres Joko Widodo. Menurutnya, masyarakat NU akan gembira.

“Kalau saya mewakili warga NU dan keluarga besar NU, kalau memang Pak Mahfud dengan izin Allah dipercaya jadi pendamping Pak Jokowi, tentunya masyarakat NU akan sangat bergembira,” ucap Yenny di restoran Tugu Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/8).

“Tentunya akan sangat terima kasih kalau memang itu yang jadi keputusan Pak Jokowi,” sambungnya.

Yenny berharap Jokowi memilih cawapres yang tepat dan punya kecakapan. Dia juga menegaskan PBNU seharusnya tidak ancam-mengancam dalam menentukan capres-cawapres.

“PBNU sendiri, kalau kita membaca sikap atau kalimat-kalimat dari Kiai Said Aqil Siroj, kemudian Kiai Ma’ruf Amin, itu kan justru menyatakan PBNU nggak ada ancam-mengancam, PBNU bukan partai politik. PBNU membebaskan Presiden untuk memilih calon wakilnya. Memang ada pengurus partai yang jadi pengurus PBNU, itu yang seolah-olah wakili PBNU,” paparnya.

“Kalau ditanya kepada orang NU di tingkat akar rumput, saya rasa mereka punya pandangan beda terhadap Pak Mahfud, mereka sangat dukung,” sambung Yenny.

PKB Bantah Pengaruhi Sikap PBNU

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan partainya tak mempengaruhi sikap politik jajaran PBNU terkait dukungan terhadap Joko Widodo di pilpres 2019.

Ia membantah pernyataan putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid yang menyebut sikap politik PBNU di pilpres 2019 hanya klaim politikus PKB. “Oh enggak, enggak, jadi enggak ada ininya, enggak ada basis argumennya,” kata Karding saat dikonfirmasi pada Kamis (9/8).

Karding mengatakan seluruh pengurus PBNU merupakan tokoh yang memiliki kapasitas dan idealisme yang tinggi dalam keseharian dan tindakannya.

Oleh karena itu, ia menegaskan seluruh jajaran PBNU tentu tak mudah dipengaruhi kelompok manapun terlebih lagi untuk kepentingan politik praktis.

“Para pengurus PBNU itu sudah pada dewasa, mereka juga bukan anak kecil, yang gampang dijual, yang gampang dipingpong,” kata dia.

Selain itu, Karding juga menegaskan PKB dan NU telah memiliki akar hubungan dan historis yang erat satu sama lain sejak partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu dibentuk pada 1998.

Karding mengatakan PKB merupakan bagian dari komponen NU karena arah perjuangan politik PKB telah dirancang untuk memperjuangkan warga Nahdliyin dalam kancah perpolitikan tanah air.

“Sejarahnya jelas dan kenapa PKB dilahirkan? Memperjuangkan NU, memperjuangkan Islam ahlussunah wal jamaah, selain NKRI dan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia menilai tak salah apabila sikap pengurus PBNU menginginkan pasangan atau cawapres Jokowi harus berasal dari kalangan Nahdliyin.

Menurutnya, sejak awal para kiai NU, warga Nahdliyin dan PKB sendiri sepakat dan menyarankan agar Jokowi menggandeng salah satu kader NU sebagai cawapresnya.

“Sejak awal komponen NU itu bersatu untuk mendukung kader NU. Komponen itu terdiri dari PKB, NU sendiri, dan kiai-kiai pondok pesantren itu memang menginginkan satu nama didorongkan ke Pak Jokowi,” pungkasnya. (mb/detik)

Pos terkait