Hak Imunitas DPR Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi

Metrobatam, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim menyoroti pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan DPR. Pasal kontroversial yang disahkan DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Pasal yang dimaksud yakni pasal antikritik dan pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus seizin presiden. Menurut Hifdzil, penetapan pasal tersebut adalah sebuah kekeliruan.

“Kalau sampai pengkritik itu dalam menyampaikan pendapat yang berbeda kepada pemerintah dan DPR kemudian dia menyampaikan argumenya, oleh karena itu dianggap melecehkan DPR saya kira ini penentuan pasal yang sangat keliru. Ini sangat bertentangan dengan konstitusi karena kita memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada lembaga negara termasuk kepada DPR,” kata Hifdzil, kepada detikcom, Selasa (13/2).

Menurutnya Pasal 122 huruf k UU MD3 tersebut keliru karena kritik merupakan hak masyarakat kepada DPR dan pemerintah, bukan berarti melecehkan. Hak imunitas menurutnya bisa dipakai sepanjang tidak melakukan tindak pidana dan tidak melanggar etika.

“Ini bukan pilihan yang sangat bijak bagi DPR, setiap pengkritik DPR adalah perbuatan tercela yang melecehkan DPR, hak imunitas tidak dipakai untuk itu, hak imunitas dipakai oleh dewan, atau legislatif, legislator sepanjang dia menjalankan fungsinya sebagai legislatif artinya dalam hal dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pelecehan atau melanggar etika, maka hak imunitas tetap dijalankan. Namun ketika dia korupsi, atau melanggar etika, melakukan tindak pidana lainya hak imunitas tak bisa melekat pada dirinya,” katanya.

Selain itu dia berpendapat soal Pasal 245 UU MD3 yang mengatur aparat penegak hukum harus izin ke presiden atas rekomendasi MKD jika memanggil anggota DPR. Menurutnya hal itu bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang pernah membatalkan hal tersebut.

“Kalau pasal itu putuskan di paripurna bahwa harus melalui MKD, itu bertentangan dengan MK, ini menjadi situasi yang sangat rumit dan tidak menyenangkan bagi penegakan hukum sebetulnya karena semua pihak akan berdiri pada posisinya masing-masing, DPR akan berdiri di putusan itu, penegak hukum berdiir di putusam MK. Menurut saya ini akan sangat rumit dan meragukan, baik kepada DPR atau penegak hukum,” sambungnya.

Sementara terkait Pasal 73 UU MD3 yang mengatur polisi wajib membantu DPR memanggil individu atau lembaga, menurut Hifdzil aturan tersebut harus dicermati secara komprehensif. Polisi diminta untuk berlaku profesional dalam pemanggilan karena jika terkait ini dan jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan DPR.

“Polisi bisa membuat kebijakan bahwa dia menjalankan amanat UU untuk melindungi masyarakat, dia harus memberikan pengayoman masyarakat, dia harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan polisi juga harus memberikan pendidikan kepada masyarakat, artinya kalau polisi digunakan untuk mendukung kerja DPR yang bertetangan dengan kepentimgam konstitusi dan bertentangan dengan rakyat. saya kira pasal itu ada gak masalah tapi penerapannya harus dilihat dengan komprehensif, tidak bisa dibaca dengan kacaamata kuda tapi harus dilihat dulu konteksnya, dan harus dilihat dulu situasinya, polisi pernah melakukan itu dan berhasil,” sambungnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kelebihan Kapasitas, Imigrasi Batam Ganti Server Data di Pelabuhan

Metrobatam.com, Batam - Kepala Imigrasi Klas I Khusus Batam, Lucky Agung melakukan inspeksi kesiapan arus mudik di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jumat (25/5) malam....

10.169 RTS dan 1.804 PMKS Terima Bantuan Sembako dari Dinsos Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 10.169 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan 1.804 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di wilayah Kota Tanjungpinang, mendapat bantuan paket...

Jalan Gajah Mada Sekupang akan Dilebarkan Menjadi Lima Lajur pada 2020

Metrobatam.com, Batam - Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pada 2020 mendatang pelebaran jalan akan menyentuh kawasan Sekupang. Jalan Gajah Mada, jalan utama di kawasan...

Koarmada I Tangkap Dua Kapal SPOB Muat BBM Ilegal di Perairan Lampung

Metrobatam.com, Jakarta - Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksamana Muda TNI Yudo Margono, S.E., M.M., memberikan keterangan kepada insan pers dalam konfrensi pers...

Kampus Terpapar Radikalisme, PBNU Ingatkan Rektor Pantau Mahasiswa dan Dosen

Metrobatam, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan hampir semua perguruan tinggi negeri sudah terpapar paham radikalisme. Fakta itu harus segera disikapi sebelum...

Beredar Luas Video Porno Mirip Anggota DPR Aryo Djojohadikusumo, Ini Kata MKD

Metrobatam, Jakarta - Sebuah video syur dengan pemeran pria disebut-sebut mirip Anggota DPR Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusumo beredar luas di dunia maya. Apa tanggapan...

Ketua Komisi II DPR Minta e-KTP Rusak di Bogor Segera Dimusnahkan

Metrobatam, Jakarta - Kemendagri memastikan satu dus dan seperempat karung e-KTP yang tercecer di Bogor merupakan e-KTP rusak. Komisi II DPR mendorong agar e-KTP...

KN Belut Laut Bakamla Tangkap Kapal Muatan Kabel Optik Ilegal di Perairan Bintan

Metrobatam, Bintan - KN Belut Laut 4806 Bakamla menangkap kapal bermuatan 5 ton kabel optik diduga hasil jarahan dari bawah laut, di perairan sebelah...

Suriah Deportasi Seorang Mahasiswi yang Diduga Terlibat ISIS

Metrobatam, Jakarta - Seorang mahasiswi IAIN Tulungagung, Jawa Timur, dilaporkan telah dideportasi dari negara Suriah menggunakan pesawat Turkish Airlines TK-056 karena diduga terlibat jaringan...

Soal Gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP, PDIP: Megawati Tak Pernah Berpikir Gaji

Metrobatam, Jakarta - Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digaji Rp 112 juta per bulan. PDIP menegaskan Mega tak...

Ini Nyanyian Juergen Klopp Usai Gagal di Final Liga Champions

Kiev - Juergen Klopp tak berlama-lama larut dalam kekecewaan usai Liverpool gagal di final Liga Champions 2018. Klopp asyik menyanyi sebelum kembali ke markas...

118 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia Melalui PLBN Entikong

Metrobatam, Sanggau - Sebanyak 118 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diduga ilegal dideportasi dari Sarawak, Malaysia hari ini. Para TKI laki-laki dan perempuan ini dipulangkan...
BAGIKAN