Hakim Putuskan Abu Tours Wajib Kembalikan Uang Jamaah Umrah

Metrobatam, Makassar – Hakim ketua Pengadilan Niaga Makassar menerima tuntutan pemohon di sidang kasus dugaan penyalahgunaan dana jamaah umrah yang dilakukan Chief Executive Officer (CEO) PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) yakni Muhammad Hamzah Mamba.

Hakim mengatakan, kasus yang hampir serupa dengan biro perjalanan ibadah First Travel ini masih menunggu putusan perkara untuk pengembalian uang jamaah umrah korban penipuan.

Ridwan Makar, kuasa hukum pihak pemohon yang terdiri dari sembilan agen, menyatakan sangat mengapresiasi putusan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi putusan Pengadilan Niaga. Yang jelas terbaca dan mengabulkan seluruh pemohon yang diajukan pemohon dan menetapkan PT Abu Tours sebagai badan hukum dalam masa PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) 45 hari,” ucap Ridwan saat ditemui, Kamis (5/4).

Hingga kini, jelas Ridwan, berdasarkan putusan hakim, para jamaah kemudian akan diberangkatkan dengan dua opsi tawaran.

“Dua opsi diberangkatkan, ada kepastian, dikembalikan uang. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, bisa diperpanjang dalam tenggat waktu 27 hari,” bebernya.

Dalam putusan PKPU tersebut telah didapati kesepakatan bersama, sehingga pengadilan terus melakukan upaya lanjutan ke depannya. “Dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka akan dirembukkan kembali hasilnya,” jelas dia.

Sidang PKPU Abu Tours hari ini sendiri menghadirkan sembilan agen yang dengan total jamaah sedikitnya 3.000 orang. Mereka kemudian menuntut PT Abu Tours mengembalikan anggaran jamaah sekira Rp1,4 triliun.

Hingga kini berdasarkan audit yang dilakukan Kementerian Agama, pihak Abu Tours diyakini tidak bisa mengembalikan dana milik 80.000 lebih jamaah. Pihak kepolisian pun melakukan penyitaan terhadap aset CEO Hamzah Mamba guna mengembalikan uang para jamaah.

Sita Rumah Mewah

Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan terus melacak aset tersangka penggelapan dan penipuan jasa perjalanan umroh Abu Tours, Hamzah Mamba (35). Mereka menyita kantor cabang ABU Tours di daerah Depok, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan penyegelan dan penyitaan aset kembali dilakukan dalam operas pelacakan aset. Sebab, Hamzah juga dijerat dengan delik pencucian uang.

“Kemarin sore itu dua aset disita, mobil dan rumah mewah. Pagi ini, kembali kantor cabangnya disita oleh penyidik di Jalan Cinere Raya nomor 102 E Cinere,” kata Dicky di Makassar, dilansir Antara, Kamis (5/4).

Dicky mengatakan, proses penyitaan itu dibantu oleh anggota Bareskrim Polri dan anggota Polres setempat.

Bukan cuma itu, penyidik Polda Sulsel juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait jumlah korban Abu Tour gagal berangkat ke Jeddah, Arab Saudi.

“Koordinasi itu pasti karena korbannya tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia. Makanya, koordinasi sangat penting,” kata Dicky.

Pada Rabu (4/4) sekitar pukul 17.00 WIB kemarin, penyidik juga menyita harta senilai milik Hamza senilai Rp8,2 miliar.

Aset itu terdiri dari sebuah rumah mewah seharga Rp7 miliar dan satu unit mobil Toyota Vellfire seharga Rp1,2 miliar. Penyitaan itu dilakukan di Jalan Bukit Cinere, Perumahan Kartika Residence Blok A Nomor 7 Kelurahan Cinere, Depok.

Dicky mengakui, penyelidikan dan penelusuran sejumlah harta benda milik bos PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours juga melibatkan banyak kepolisian di berbagai daerah di Indonesia.

“Untuk cabang Abu Tours sendiri yang kita ketahui itu ada di 15 provinsi dan otomatis asetnya juga berada di 15 provinsi itu. Penelusuran aset ini juga kita lakukan ke daerah lainnya agar memudahkan penyidik,” ujar Dicky.

Hamzah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Maret lalu, karena tidak mampu memberangkatkan 86.720 orang pergi umrah ke Arab Saudi. Total kerugian 86.720 jamaah umrah itu diperkirakan lebih dari Rp1,8 triliun.

Hamzah dijerat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jo Pasal 372 dan 378 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan, serta Pasal 45 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hamzah terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE