Hakim Sarankan Setya Novanto Cabut Praperadilan

Metrobatam, Jakarta – Lantaran kasus korupsi proyek e-KTP segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim Tunggal Kusno menyarankan tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) untuk mencabut permohonan praperadilan kliennya demi efektivitas.

“Bukan saya mau perintah, saya beri kebebasan kepada pemohon (kuasa hukum Setnov) apa kalau praperadilan diteruskan ada manfaat atau tidak,” kata dia saat sidang prperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (8/12).

Pernyataan itu disampaikan Kusno setelah mendengar jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas permohonan Setnov, pada persidangan Setnov.

Ia mengatakan, pelimpahan berkas Setnov oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta itu harus jadi pertimbangan kedua belah pihak. Pasalnya, praperadilan akan gugur setelah sidang perdana pokok perkara, yang adalah kasus korupsi e-KTP. Terlebih, Pengadilan Tipikor sudah menerbitkan jadwal sidang kasus itu, yakni pada Rabu (13/12).

“Satu-satunya jalan ini kalau mau dihentikan bukan penetapan pengadilan, tapi insiatif dari pemohon (Novanto) untuk cabut pengajuan dan harus ada persetujuan termohon. Saya hanya sampaikan, kalau tidak dipenuhi, tidak ada masalah. Ini bisa dipertimbangkan sampai hari Senin (11/12) mendatang,” paparnya.

Kuasa Hukum Setnov, Ketut Mulya Arsana, menyatakan, pihaknya tetap ingin melanjutkan praperadilan demi hak asasi manusia kliennya. Ia bahkan meminta praperadilan diputus pada Rabu (13/12).

“Kami berkeyakinan proses pemeriksaan bisa kita selesaikan di hari Selasa (12/12), kalau mengacu urutan proses hari ini jawaban, kemudian bukti tertulis. Saksi dari kami, Senin (11/12), dan saksi dari KPK, Selasa (12/12), sehingga pemeriksaan selesai Selasa, sebelum tanggal 13 (Desember),” cetusnya.

Kusno merespons, ia akan tetap menjalankan sidang praperadilan sesuai prosedur, dan tidak keberatan memutus praperadilan pada Rabu (13/12) jika memungkinkan.

Saat ini sidang diskors sampai pukul 14:00 WIB untuk solat Jumat dan makan siang. Sidang akan dilanjutkan dengan pengajuan bukti dari Setnov dan KPK.

Sebelumnya, KPK telah membacakan jawaban atas permohonan Setnov selama dua jam. Kepala Biro Hukum KPK mengatakan, alasan mengenai Penyidik yang tidak sah menurut kuasa hukum Setnov tidak benar.

Hal itu ia katakan terkait tudingan tim kuasa hukum Setnov yang menyebut bahwa penetapan tersangka tidak sah karena ada salah satu Penyidik independen yang menyidik Setnov, yaitu Ambarita Damanik, karena bukan penyidik Polri atau PNS.

“Praperadilan untuk menguji mengenai sah atau tidak penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan. Maka dalil pemohon bukan lingkup praperadilan, sah atau tidak pengangkatan Penyidik bukan objek praperadilan, tapi (objek) PTUN,” jelas Setiadi.

Dia menambahkan bahwa keterlibatan Setnov dalam korupsi e-KTP sudah jelas setelah pengakuan terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi mengaku memberikan jam tangan Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar kepada Setnov.

Dalam kesempatan yang sama, anggota biro hukum KPK Evi Laila mengingatkan bahwa praperadilan gugur setelah ada sidang perdana perkara. Penjelasan itu mengacu pada pasal 82 huruf d KUHAP yang diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 102/PUU-XIII/2015.

Tak Akan Cabut Praperadilan

Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, memastikan tidak akan mencabut praperadilan kliennya yang menjadi tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Penyataan itu ia sampaikan menyusul saran Hakim Tunggal Kusno agar pihak Setnov mencabut gugatan praperadilan.

“Kami tidak akan mencabut praperadilan. Kami hanya mohon diselesaikan, apapun keputusannya, itu independensi yang mulia hakim tunggal kan nanti memutuskan,” kata Ketut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12).

Saran itu disampaikan Kusno karena KPK sudah melimpahkan berkas Setnov ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Pengadilan Tipikor pun telah menjadwalkan sidang perdana perkara Setnov berlangsung pada Rabu (13/12).

Kusno mengatakan, praperadilan akan gugur jika sidang pokok perkara dimulai. Penjelasan itu mengacu pada pasal 82 huruf d KUHAP yang diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 102/PUU-XIII/2015.

Putusan itu berbunyi: frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

“Bukan saya mau perintah, saya beri kebebasan kepada pemohon (kuasa hukum Setnov) apa kalau praperadilan diteruskan ada manfaat, enggak? Saya enggak bisa sampaikan kepada termohon (KPK) saksi harus hadir hari Selasa (12/12), kemarin saya beri kesempatan Rabu (13/12) terakhir ajukan saksi,” kata Kusno saat sidang.

Namun Ketut tetap ingin praperadilan dilanjutkan demi melindungi hak asasi Setnov. Menurutnya praperadilan harus diselesaikan dalam kondisi apa pun.

“Proses pemeriksaan praperadilan seharusnya bisa diselesaikan hari Selasa (12/12). Namun kita tidak melihat proses ini dari sisi kepentingan KPK, jadi KPK pasti akan mengulur. Ini menjadi problem kami,” kata Ketut. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Anggota DPR RI Dwi Ria Latifa Apresiasi Halal Bi Halal Warga Punggowo

Metrobatam.com , Batam - Anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP, Dwi Ria Latifa mengapresiasi atas pelaksanaan halal bi halal Keluarga besar Punggowo Kota Batam...

Ocarina Batam Fasilitas Segala Permainan dan Hiburan Nyaman Sambil Mengadakan Gebyar Undian Hadiah Pemenang

Metrobatam.com - Batam Agus supryanto general manager ocarina menerangkan "dengan adanya memumumkan gebyar mega wisata new ocarina sudah ada pemenang nya, pemenang hasil undian...

Lantamal IV Gagalkan Penyeludupan TKI Ilegal ke Malaysia

Metrobatam.com - Tanjungpinang, 14 Juli 2018,…. Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama Angakatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang kembali menangkap 12 Tenaga Kerja...

Penindakan Satwa Dan Tumbuhan Kpu Bea Dan Cukai Tipe B Batam

Metrobatam.com - Batam Batam, KPU BC Batam konferensi pers kepada awak media mengenai hasil tindakan satwa dan tumbuhan, Jumat (13/07). Susila Brata Kepala Kantor KPU BC...

Hanura: Yang Sering Komporin Masyarakat Amien Rais

Metrobatam, Jakarta - Presiden Jokowi menilai ada 'politikus kompor' yang memanas-manasi suasana politik jelang pemilu 2019. Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebutkan...

Geledah 5 Lokasi, KPK Sita Dokumen Keuangan Proyek PLTU Riau

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total menggeledah lima tempat terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi...

Polisi Periksa Sejumlah Saksi Terkait Pembantaian Ratusan Buaya di Sorong

Metrobatam, Jakarta - Polisi akan memeriksa sejumlah saksi terkait pembantaian terhadap 292 ekor buaya di penangkaran milik CV. Mitra Lestari Abadi, Provinsi Papua Barat....

Bagikan Bahan Pakaian untuk Menangkan Cagub Riau, Timses Ini Dibui

Metrobatam, Pekanbaru - Pihak Sentra Gakkumdu (Penegagakan Hukum Terpadu) Provinsi Riau memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap warga berinisial DS. Pria tersebut ditahan karena diduga...

Modric: Tak Ada Penyesalan, Kroasia Lebih Baik dari Prancis

Moskow - Luka Modric berpendapat bahwa Kroasia bisa bangga sekalipun dikalahkan Prancis di final Piala Dunia 2018. Kroasia bermain lebih baik sekalipun gagal juara. Kroasia...

Wakapolri Klaim Punya Alat Canggih Tangkal Terorisme

Metrobatam, Jakarta - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan saat ini Polri telah memiliki alat canggih guna menangkal aksi terorisme di Indonesia. Menurutnya, saat ini Polri...

Keluarga Lalu Zohri Tak Pernah Menolak Renovasi Rumah

Metrobatam, Jakarta - Kakak kandung Lalu Muhammad Zohri, Baiq Fazila, menyangkal jika keluarganya menolak bantuan renovasi rumah mereka di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pihaknya...

Pertimbangan PD Merapat ke Jokowi, Cawapres Harus Bersahabat

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat (PD) menanti pengumuman dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan siapa sosok cawapresnya di Pilpres 2019. Sosok cawapres Jokowi akan...
BAGIKAN