Hakim Sarankan Setya Novanto Cabut Praperadilan

1257

Metrobatam, Jakarta – Lantaran kasus korupsi proyek e-KTP segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim Tunggal Kusno menyarankan tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) untuk mencabut permohonan praperadilan kliennya demi efektivitas.

“Bukan saya mau perintah, saya beri kebebasan kepada pemohon (kuasa hukum Setnov) apa kalau praperadilan diteruskan ada manfaat atau tidak,” kata dia saat sidang prperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (8/12).

Pernyataan itu disampaikan Kusno setelah mendengar jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas permohonan Setnov, pada persidangan Setnov.

Ia mengatakan, pelimpahan berkas Setnov oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta itu harus jadi pertimbangan kedua belah pihak. Pasalnya, praperadilan akan gugur setelah sidang perdana pokok perkara, yang adalah kasus korupsi e-KTP. Terlebih, Pengadilan Tipikor sudah menerbitkan jadwal sidang kasus itu, yakni pada Rabu (13/12).

“Satu-satunya jalan ini kalau mau dihentikan bukan penetapan pengadilan, tapi insiatif dari pemohon (Novanto) untuk cabut pengajuan dan harus ada persetujuan termohon. Saya hanya sampaikan, kalau tidak dipenuhi, tidak ada masalah. Ini bisa dipertimbangkan sampai hari Senin (11/12) mendatang,” paparnya.

Kuasa Hukum Setnov, Ketut Mulya Arsana, menyatakan, pihaknya tetap ingin melanjutkan praperadilan demi hak asasi manusia kliennya. Ia bahkan meminta praperadilan diputus pada Rabu (13/12).

“Kami berkeyakinan proses pemeriksaan bisa kita selesaikan di hari Selasa (12/12), kalau mengacu urutan proses hari ini jawaban, kemudian bukti tertulis. Saksi dari kami, Senin (11/12), dan saksi dari KPK, Selasa (12/12), sehingga pemeriksaan selesai Selasa, sebelum tanggal 13 (Desember),” cetusnya.

Kusno merespons, ia akan tetap menjalankan sidang praperadilan sesuai prosedur, dan tidak keberatan memutus praperadilan pada Rabu (13/12) jika memungkinkan.

Saat ini sidang diskors sampai pukul 14:00 WIB untuk solat Jumat dan makan siang. Sidang akan dilanjutkan dengan pengajuan bukti dari Setnov dan KPK.

Sebelumnya, KPK telah membacakan jawaban atas permohonan Setnov selama dua jam. Kepala Biro Hukum KPK mengatakan, alasan mengenai Penyidik yang tidak sah menurut kuasa hukum Setnov tidak benar.

Hal itu ia katakan terkait tudingan tim kuasa hukum Setnov yang menyebut bahwa penetapan tersangka tidak sah karena ada salah satu Penyidik independen yang menyidik Setnov, yaitu Ambarita Damanik, karena bukan penyidik Polri atau PNS.

“Praperadilan untuk menguji mengenai sah atau tidak penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan. Maka dalil pemohon bukan lingkup praperadilan, sah atau tidak pengangkatan Penyidik bukan objek praperadilan, tapi (objek) PTUN,” jelas Setiadi.

Dia menambahkan bahwa keterlibatan Setnov dalam korupsi e-KTP sudah jelas setelah pengakuan terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi mengaku memberikan jam tangan Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar kepada Setnov.

Dalam kesempatan yang sama, anggota biro hukum KPK Evi Laila mengingatkan bahwa praperadilan gugur setelah ada sidang perdana perkara. Penjelasan itu mengacu pada pasal 82 huruf d KUHAP yang diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 102/PUU-XIII/2015.

Tak Akan Cabut Praperadilan

Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, memastikan tidak akan mencabut praperadilan kliennya yang menjadi tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Penyataan itu ia sampaikan menyusul saran Hakim Tunggal Kusno agar pihak Setnov mencabut gugatan praperadilan.

“Kami tidak akan mencabut praperadilan. Kami hanya mohon diselesaikan, apapun keputusannya, itu independensi yang mulia hakim tunggal kan nanti memutuskan,” kata Ketut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12).

Saran itu disampaikan Kusno karena KPK sudah melimpahkan berkas Setnov ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Pengadilan Tipikor pun telah menjadwalkan sidang perdana perkara Setnov berlangsung pada Rabu (13/12).

Kusno mengatakan, praperadilan akan gugur jika sidang pokok perkara dimulai. Penjelasan itu mengacu pada pasal 82 huruf d KUHAP yang diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 102/PUU-XIII/2015.

Putusan itu berbunyi: frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

“Bukan saya mau perintah, saya beri kebebasan kepada pemohon (kuasa hukum Setnov) apa kalau praperadilan diteruskan ada manfaat, enggak? Saya enggak bisa sampaikan kepada termohon (KPK) saksi harus hadir hari Selasa (12/12), kemarin saya beri kesempatan Rabu (13/12) terakhir ajukan saksi,” kata Kusno saat sidang.

Namun Ketut tetap ingin praperadilan dilanjutkan demi melindungi hak asasi Setnov. Menurutnya praperadilan harus diselesaikan dalam kondisi apa pun.

“Proses pemeriksaan praperadilan seharusnya bisa diselesaikan hari Selasa (12/12). Namun kita tidak melihat proses ini dari sisi kepentingan KPK, jadi KPK pasti akan mengulur. Ini menjadi problem kami,” kata Ketut. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

BMKG : Gempa Jabar akibat tumbukan Lempeng Indo Australia-Eurasia

Metrobatam.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengatakan gempa bumi dengan magnitudo 7,3 pada Jumat (15/12) pukul 23.47 WIB disebabkan aktivitas zona subduksi...

Bupati Bintan Serahkan Bantuan Kapal dan Asuransi Nelayan

Metrobatam.com, Batam - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos didampingi Wakil Bupati Bintan Drs Dalmasri Syam, Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara menyerahkan bantuan...

Dukun Pengganda Uang Kubur 2 Korbannya, 1 Dikubur Dalam Keadaan Masih Hidup

Metrobatam, Batang - Seorang pria di Batang, Jawa Tengah yang mengaku bisa menggandakan uang mengubur dua korbannya. Salah seorang korban terungkap dikubur dalam keadaan...

Dubes Saudi Harapkan Moratorium Pengiriman TKI Dicabut

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berlaku sejak...

Biadab, Pembunuh Sadis Ini Masih Perkosa Korbannya yang Sudah Mati

Metrobatam, Serang - Empat pelaku pembunuhan sadis di Serang ditangkap polisi. Jejak mereka terungkap usai jenazah korban, S, ditemukan warga di Sungai Cibongor, Cikeusal...

Soal Kumpul Kebo Tak Bisa Dipidana, Ketua MK: Despiritualisasi Hukum

Metrobatam, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan KUHP harus disesuaikan dengan semangat kebangsaan Indonesia. KUHP yang diimpor dari Belanda dinilai sangat...

Dedi Mulyadi: Golkar Terbuka Evaluasi Dukungan Pilkada Jabar

Metrobatam, Jakarta - Golkar tidak menutup kemungkinan menarik dukungannya terhadap Ridwan Kamil pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 2018. Hal itu disampaikan...

Bawa Ribuan Butir Ekstasi dan Sabu, Oknum TNI Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jambi - Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil mengamankan tiga orang laki-laki yang diduga membawa ribuan butir pil ekstasi dan sabu-sabu. Informasi...

Konflik Belum Usai, PKS Ajukan Kasasi Pemecatan Fahri Hamzah

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap tenang menyikapi keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding mereka terkait pemecatan terhadap Fahri Hamzah. Partai...

Partai Tommy Soeharto Tak Lolos Administrasi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan Partai Berkarya dan Partai Garuda dalam tahapan penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun...

Danlantamal IV Jalin Sinergitas dengan Kapolda Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., menjalin sinergitas dengan Kepala Kepolisian...

Bea Cukai-Kepolisian Tetapkan Tersangka 50 Ribu Botol Miras Ilegal Via Batam dari Singapura

Metrobatam.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Jenderal Bea-Cukai menetapkan tersangka dalam kasus penyelundupan 50 ribu botol minuman keras ilegal dari Singapura. Tersangka berinisial BT (43)...
BAGIKAN