Hanura: Arcandra Tak Jujur, Tak Layak Jadi Menteri Lagi

Metrobatam, Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly memberikan pengukuhan terhadap status WNI Arcandra Tahar. Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding tidak memberikan respon positif terhadap keputusan tersebut.

“Penjelasan saya terima dari Yasonna. Tapi ada ketidakjujuran dari yang bersangkutan,” ungkap Sudding dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Pernyataan Sudding merujuk saat Arcandra dikonfirmasi wartawan soal status kewarganegaraannya. Arcandra saat itu menyiratkan bukan WN Amerika Serikat.

“Ketidakjujurannya ketika ditanya teman-teman media tentang kewarganegarannya, dia menunjuk bahwa dia masih fasih Bahasa Indonesia dan mukanya asli orang Padang padahal dia memegang Paspor AS,” ujar Sudding.

“Persoalan kewarganegaraan bukan persoalan fisik tapi persoalan hukum,” lanjut politisi Hanura itu.

Yasonna Laoly meneguhkan status WNI Arcandra dengan alasan bahwa aturan di Indonesia tidak menganut azas stateless (tidak memiliki kewarganegaraan). Ini menyusul pelepasan status WN Amerika Serikat yang dilakukan oleh Arcandra.

Peneguhan status WNI Arcandra pun melebar. Isu menyebut, pria kelahiran 1970 tersebut mendapat status WNI karena hendak diangkat kembali menjadi Menteri ESDM. Hingga saat ini Presiden Joko Widodo memang belum menunjuk pengganti Arcandra.
Luhut B Pandjaitan yang merangkap sebagai Plt Menteri ESDM menyebut pergantian akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Ketika yang bersangkutan memegang Paspor asing dan sudah mengucapkan sumpah dan janji setia sebagai WN AS, maka sesuai Pasal 23 UU Kewarganegaraan, yang bersangkutan kehilangan WNI,” ucap Sudding usai RDP.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura MPR itu juga tidak setuju jika Arcandra kembali ditunjuk sebagai menteri. Sikap tidak jujur Arcandra dinilai sudah menjadi contoh buruk yang tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat negara.

“Ada ketidakjujuran yang bersangkutan sehingga sangat tidak layak dan pantas untuk menduduki posisi jabatan di Indonesia, apalagi sebagai menteri,” tutup Sudding. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Prabowo Bertemu Puan, PKS Tak Cemas Ditinggal Gerindra

Metrobatam, Jakarta - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengaku tak khawatir apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beralih dari koalisi setelah...

Heboh Sapi Berkepala 2 di Riau, Ini Penjelasan Ilmiahnya

Metrobatam, Jakarta - Bayi sapi di Desa Alang Kepayang, Rengat Barat, Riau membuat heboh warga setempat. Penampakan sapi tak seperti pada umumnya. Sapi ini...

Hanya Beberapa Saat sebelum Serah Terima, Anies Pecat 2 Wali Kota Melalui Telepon

Metrobatam, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi hanya melalui...

Penyelundupan 7 Kg Sabu Jaringan Internasional Digagalkan, Salah Satu Pelaku Oknum Polisi

Metrobatam, Jambi - Jajaran Ditresnarkoba Polda Jambi beserta Resnarkoba Polres Tanjungjabung Barat, Jambi serta di-back up dari Mabes Polri berhasil mengamankan 7 kantong plastik...

Penumpang Bercanda Bawa Bom, Penerbangan Batik Air dari El Tari Kupang-Soetta Tertunda

Metrobatam, Kupang – Seorang penumpang pesawat Batik Air bercanda membawa bom, mengakibatkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional El Tari ke Soekarno-Hatta, tertunda selama satu...

Pramono Sebut Jokowi Izinkan Johan Budi Daftar Caleg PDIP

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi rencana Juru Bicara Presiden Johan Budi ikut mendaftar jadi calon legislatif untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan...

Politisasi Identitas Agama Diprediksi Makin Keras hingga 2019

Metrobatam, Jakarta - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, menyebut munculnya politisasi keagamaan disebabkan pola koalisi yang terbentuk di antara partai politik. Ia...

Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan...

Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi kritikan keras beberapa pihak yang menilai perjanjian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)....

Nilai Proyek PLTU Riau 1 yang Tersandung Kasus Suap Capai Rp 12 T

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1. Proyek itupun untuk sementara dihentikan. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir...

Fakta Baru Kasus Abu Tours soal Tiket Makassar-Arab Saudi

Metrobatam, Makassar - Polda Sulsel telah menyita sejumlah aset milik bos Abu Tours Hamzah Mamba di sejumlah daerah di Indonesia. Namun Saudi Arabian Airlines...

Laporan Keuangan Anies ‘Janggal’, DPRD DKI Tolak Tandatangan

Metrobatam, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ketua...
BAGIKAN