Hari Ini, Politikus Hanura Miryam S Haryani Hadapi Vonis

Metrobatam, Jakarta – Politikus Partai Hati Nurani Rakyat Miryam S Haryani akan menghadapi vonis hakim tindak pidana korupsi dalam perkara pemberian keterangan palsu dalam kasus korupsi. Miryam sebelumnya dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Kuasa hukum Miryam, Aga Khan berharap majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada kliennya vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa.

“Iya dong (bebas). Kalau nggak ya dihukum seringan-ringannya,” kata Aga kepada CNNIndonesia.com, Minggu (12/11) malam.

Aga menyatakan, Miryam sempat berkeluh kesah kepada dirinya menjelang vonis hakim. Menurut dia, kliennya menegaskan bahwa dirinya bukan tersangka korupsi.

Miryam, lanjutnya juga menyatakan bukan yang pertama mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam persidangan. “Jadi dia ingin membuka hati hakim untuk melihat, sejauh mana perbuatan itu dikategorikan seperti yang disangkakan atau tidak,” ujar Aga.

Pada sidang pledoi, Miryam tetap berkukuh bahwa dirinya mendapat tekanan dan ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan saat menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan Irman dan Sugiharto.

“Sejak awal pemeriksaan ini saya sudah merasa diintimidasi oleh saudara Novel Baswedan melalui pernyataan yang dilontarkannya kepada saya,” kata Miryam saat membacakan pembelaannya di hadapan majelis hakim, Kamis (2/11).

Tekanan dan ancaman mulai dirasakan Miryam saat diperiksa pada 1 Desember 2016. Ketika itu, klaim Miryam, Novel menyampaikan bahwa dirinya seharusnya sudah menjadi tahanan KPK sejak 2010.

Dalam pemeriksaan itu juga, Miryam mengklaim Novel memaksa dirinya untuk mengaku tentang keterlibatan tokoh penting dalam pusaran korupsi e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Kemudian dalam pemeriksaan selanjutnya, pada 7 Desember 2016, Miryam mengaku kembali dipaksa, kali ini mengakui sejumlah uang yang diduga diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait proyek e-KTP.

Selain itu, Miryam mengaku juga merasa dibuat tak nyaman dalam pemeriksaan pada 20 Januari 2017. Saat itu, menurut Miryam tercium baru durian dari aroma mulut Novel. Aroma duren yang menyengat itu membuat dirinya tak konsen saat diperiksa.

Karena kesaksian yang dituangkan di-BAP dalam kondisi penuh tekanan dan ancaman, Miryam mencabutnya saat bersaksi di persidangan korupsi e-KTP, pada 23 Maret 2017. Namun, jaksa KPK menilai alasan pencabutan BAP oleh Miryam tidak sah.

Saat membacakan tuntutan, jaksa KPK menilai perbuatan Miryam telah menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi e-KTP, tidak menghormati lembaga peradilan, dan merusak nilai-nilai kejujuran.

Jaksa menyatakan, Miryam terbukti mendapat arahan dari pihak lain sehingga mencabut BAP saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP. Padahal keterangan dalam BAP telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain di muka persidangan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

2018, Pemko Batam Optimis Kunjungan Wisman Tembus 2 Juta

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam optimis angka wisatawan mancanegara (Wisman) di 2018 ini akan tembus 2 juta kunjungan. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan...

Bupati Bintan Hadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menghadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan Kab Bintan Periode 2017-2022 di Relief Antam Kijang, Kec Bintan...

Masyarakat Desa Pengudang Antusias dan Semangat dalam Kegiatan TMMD ke 103

Metrobatam.com, Bintan - Antusiasme dan semangat masyarakat Desa Pengudang, Kecamatan Telok Sebong terlihat dalam pembangunan jalan didalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke...

Rizal Ramli Polisikan Surya Paloh, Tuntut Ganti Rugi Rp 1 T

Metrobatam, Jakarta - Rizal Ramli melaporkan Ketum NasDem Surya Paloh ke Bareskrim Polri. Rizal menuduh Paloh mencemarkan nama baiknya. Rizal Ramli datang ke Bareskrim bersama...

KPU: Kampanye Negatif Tak Sesuai Aturan

Metrobatam, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan tidak sepakat dengan anjuran taktik kampanye negatif dalam Pemilihan Umum 2019. Menurut dia...

Pemprov Aceh Digugat Rp 1 Triliun Terkait Bisnis Hotel di Menteng

Metrobatam, Aceh - Pemprov Aceh digugat Rp 1 triliun oleh AHM Indonesia terkait kerjasama bisnis hotel di Mentang, Jakarta. Gugatan ini masih bergulir di...

Di Perbakin, Penembak Gedung DPR Bisa Dimaafkan Kalau Tak Sengaja

Metrobatam, Jakarta - Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta, Irjen Setyo Wasisto, melihat tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus peluru nyasar yang dilontarkan...

Terjerat Suap Meikarta, Bupati Bekasi Punya Harta Rp73,4 M

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka suap terkait izin pembangunan proyek Meikarta, unit bisnis...

Viral Video Anak Sekolah Teriak Ganti Presiden, Ini Kata Risma

Metrobatam, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyesalkan video anak sekolah berseragam pramuka berteriak ganti presiden yang viral. Risma tak ingin anak dilibatkan...

Bawaslu Sebut Kampanye Negatif Bisa Kena Sanksi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan kampanye negatif selama tahapan pemilihan umum (Pemilu) dapat dikenai sanksi. Namun, kata Abhan, sanksi...

Mendagri Minta Kepala Daerah di Riau Klarifikasi Deklarasi

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan kepala daerah di Provinsi Riau memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, buat mengklarifikasi dugaan...

PPP Minta Kampanye di Rumah Kiai dan Pesantren Dibedakan

Metrobatam, Jakarta - KPU mengatur tempat pendidikan--termasuk pesantren--dan rumah ibadah tidak boleh dipakai untuk berkampanye. PPP meminta aturan itu dikaji mengingat pesantren merupakan sebuah...
SHARE