Metrobatam, Jakarta – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyatakan bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, larangan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, KPU mencantumkan larangan bagi eks koruptor yang ingin menjadi caleg pada Pemilu 2019 dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

“Tidak bertentangan dengan UUD (1945) dan UU No. 7 tahun 2017,” tutur Donal kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Larangan tersebut, menurut Donal, bukan bentuk pencabutan hak politik terhadap eks koruptor. Oleh karenanya, larangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Donal menjelaskan bahwa makna pencabutan hak politik adalah ketika seseorang tidak dapat memperoleh dua jenis hak. Dua hak yang dimaksud Donal, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Apabila dilarang menjadi caleg, eks koruptor memang kehilangan hak untuk dipilih. Namun, masih dapat memperoleh haknya untuk memilih. Dengan demikian, larangan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai pencabutan hak politik.

“Larangan eks koruptor yang ingin menjadi caleg itu sebuah pembatasan dalam proses demokrasi. Bukan pencabutan hak politik,” katanya.

Donal mengapresiasi KPU yang inisiatif menambahkan larangan tersebut meski tidak tercantum dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, langkah KPU itu cenderung progresif dan layak didukung oleh masyarakat.

Sementara itu, Donal juga meminta seluruh partai politik menyetujui larangan tersebut menjadi salah satu aturan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Dia berharap, Komisi II DPR dan pemerintah mengesahkan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD dengan tidak menghapus larangan eks koruptor menjadi caleg.

“Partai politik tidak perlu resisten dengan wacana ini terkecuali jika partai mereka berencana akan merekrut koruptor menjadi caleg,” ucap Donal.

Diketahui, KPU memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Larangan itu termaktub dalam rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Pasal 8 ayat (1) huruf j. Dalam beleid tersebut, tidak hanya mantan napi korupsi, tetapi mantan napi kasus Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak juga dilarang menjadi caleg.

“Kalau ada penolakan, ini berarti termasuk bagian yang tidak mau bersih,” ucap Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Hingga kini, PKPU yang memuat larangan itu masih dalam tahap rancangan. KPU akan membahas lebih lanjut bersama Komisi II DPR dan pemerintah pada Senin mendatang (8/4). (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Babinsa Kelurahan Tanjungpinang Barat Ikut Antarkan Jenasah Wak Tole ke TPU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dandim 0315/Bintan Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa melalui Babinsa Kelurahan Tanjungpinang Barat Serda Marsiin ikut mengantarkan Jenasah Musran. Pria...

Ini Daftar Makanan yang Sebaiknya Tidak Dimasukan di Ruangan Pembeku di Kulkas

Metrobatam.com, (Mb) - Freezer membuat bahan makanan jadi awet lebih lama sehingga bisa dikonsumsi kapan pun Anda inginkan. Makanan yang dimasak bisa disimpan untuk...

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Rumahnya di Kelurahan Tanjungpinang Barat

Metrobtam.com, Tanjungpinang - Musran (64) Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di Kediaman adik ipar di Jalan Usman Harun plantar Hasan Awang, RT 3...

Dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Demokrat, Rina Febriani Raih Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Rina Febriani, Calon Anggota Legislatif Caleg nomor urut 9 dari Partai Demokrat, dipastikan duduk sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilhan...

Jusri Sabri Berpeluang dapat Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tanjungpinang, dari PDIP, Jusri Sabri, berpeluang mendapatkan kursi dewan kota. Hasil penghitungan suara sementara, pria penggiat...

Konsumsi BBM dan LPG Sumbagut Meningkat Selama Periode Pemilu

Metrobatam.com, Batam - Masih dalam rangka semangat pelaksanaan Pemilu 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I melaksanakan pengamanan pasokan BBM dan LPG melalui Satuan...

Pemko Batam Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Selam

Metrobatam.com, Batam - Delapan warga Pulau Abang terlihat mendengarkan penjelasan instruktur selam dari Max’s Dive Centre (MDC) saat berlatih di kolam renang Hotel Vista,...

Bayar Klaim Faskes, Kesehatan Batam Gelontorkan Rp 91 Miliar

Metrobatam.com, Batam - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam telah menyelesaikan pembayaran klaim yang jatuh tempo terhitung 8 April. Jumlah klaim yang...

KPU : 2.249 TPS akan Melaksanakan Pemungutan Suara Susulan

Metrobatam.com, Jakarta - KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan karena keterlambatan distribusi logistik dan terkendala...

Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019

Metrobatam.com, Bintan - Usai menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Jalan Alumina, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan, Rabu (17/4) pagi, Bupati...

Cegah Politik Uang, Polisi Lakukan Patroli pada Masa Tenang

Metrobatam.com, Jakarta - Polisi turut melakukan patroli bersama pengawas pemilu untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi pada masa tenang Pemilu 2019. "'H-1' ini kami...

Liga Champions : Juventus Disingkirkan Ajax Amsterdam

Metrobatam.com, Turin - Juventus kalah 1-2 dari Ajax Amsterdamdalam laga leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Allianz, Turin, Selasa (16/4/2019) waktu setempat atau Rabu dini hari...