ICW: Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Langgar UUD 1945

1819

Metrobatam, Jakarta – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyatakan bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, larangan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, KPU mencantumkan larangan bagi eks koruptor yang ingin menjadi caleg pada Pemilu 2019 dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

“Tidak bertentangan dengan UUD (1945) dan UU No. 7 tahun 2017,” tutur Donal kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Larangan tersebut, menurut Donal, bukan bentuk pencabutan hak politik terhadap eks koruptor. Oleh karenanya, larangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Donal menjelaskan bahwa makna pencabutan hak politik adalah ketika seseorang tidak dapat memperoleh dua jenis hak. Dua hak yang dimaksud Donal, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Apabila dilarang menjadi caleg, eks koruptor memang kehilangan hak untuk dipilih. Namun, masih dapat memperoleh haknya untuk memilih. Dengan demikian, larangan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai pencabutan hak politik.

“Larangan eks koruptor yang ingin menjadi caleg itu sebuah pembatasan dalam proses demokrasi. Bukan pencabutan hak politik,” katanya.

Donal mengapresiasi KPU yang inisiatif menambahkan larangan tersebut meski tidak tercantum dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, langkah KPU itu cenderung progresif dan layak didukung oleh masyarakat.

Sementara itu, Donal juga meminta seluruh partai politik menyetujui larangan tersebut menjadi salah satu aturan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Dia berharap, Komisi II DPR dan pemerintah mengesahkan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD dengan tidak menghapus larangan eks koruptor menjadi caleg.

“Partai politik tidak perlu resisten dengan wacana ini terkecuali jika partai mereka berencana akan merekrut koruptor menjadi caleg,” ucap Donal.

Diketahui, KPU memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Larangan itu termaktub dalam rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Pasal 8 ayat (1) huruf j. Dalam beleid tersebut, tidak hanya mantan napi korupsi, tetapi mantan napi kasus Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak juga dilarang menjadi caleg.

“Kalau ada penolakan, ini berarti termasuk bagian yang tidak mau bersih,” ucap Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Hingga kini, PKPU yang memuat larangan itu masih dalam tahap rancangan. KPU akan membahas lebih lanjut bersama Komisi II DPR dan pemerintah pada Senin mendatang (8/4). (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Polisi Tetapkan Tekong dan 4 ABK Pembawa TKI Ilegal Jadi Tersangka

Metrobatam.com, Batam - Telah berlangsung Konferensi Pers kasus izin pelayaran dengan 5 tersangka di Mako Dirpolair Polda Kepri, Sekupang, Batam, Jumat (20/4/2018). 5 orang yang terdiri...

Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...
BAGIKAN