ICW: Selama Ketua MK Masih Arief Hidayat Kami Tak Akan Gugat UU MD3

4136

Metrobatam, Jakarta – Indonesian Corruption Watch (ICW) menyayangkan revisi UU MD3 yang baru saja disahkan DPR. Meski begitu, ICW menegaskan tidak akan menggugat pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), kenapa?

“Kami tidak akan gugat UU MD3, kita enggan melakukan gugatan sepanjang Arief Hidayat masih menjadi Ketua MK,” ujar Koordinator Politik ICW, Donal Faris, saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (13/2).

Donal menerangkan, gugatan itu tidak akan dilakukan karena Arief Hidayat sudah 2 kali melanggar kode etik. Terlebih Arief Hidayat juga diisukan melakukan lobi-lobi dengan anggota DPR di sebuah hotel.

Donal juga menilai ada beberapa putusan MK yang tidak objektif dan seolah memihak ke DPR. Putusan yang dimaksud Donal adalah gugatan UU MD3 tentang wewenang DPR menjadikan KPK sebagai objek angket.

“Kalau MK sekarang tidak objektif gimana mau meluruskan masalah konstitusi? MK ini kan pintu terakhir untuk meluruskan konstitusi, tapi kalau yang terjadi di MK malah lobi-lobi mau gimana lagi? Intinya kita enggan mengajukan gugatan kalau Arief masih jadi Ketua!” tegasnya.

Menurutnya gugatan UU MD3 versi revisi ini juga bisa dijadikan bahan lobi-lobi baru bagi hakim MK. “Gugatan ini juga berpotensi dilobi lagi oleh hakim MK,” kata Donal.

Terkait isu lobi-lobi, Arief Hidayat sudah menepis isu lobi-lobi terkait perpanjangan masa kerjanya sebagai hakim konstitusi ke fraksi-fraksi partai yang ada di DPR.

“Nggak ada lobi-lobi itu. Saya datang ke sini undangan resmi,” ujar Arief usai uji kepatutan dan kelayakan hakim konstitusi di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12).

Dewan etik MK juga menyatakan Arief Hidayat tak melakukan lobi-lobi. Namun, Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat.

Arief pun diberikan sanksi ringan atas perbuatannya menemui anggota DPR. Ini merupakan sanksi kedua Arief setelah sebelumnya Arief disanksi terkait kasus ketebelece di kejaksaan.

Tidak Layak Jadi Ketua MK

Di tempat terpisah politikus Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, menilai wajar desakan sejumlah pihak agar Arief Hidayat mundur dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai dari sudut etika Arief sudah tak layak menjabat hakim konstitusi maupun Ketua MK. “Secara etika orang itu tidak layak,” kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2).

Desmond menyebut Arief saat ini mempertahankan posisinya karena mementingkan kekuasaan daripada etik. “Berarti tidak layak kan dia,” katanya lagi.

Desmond kembali menyinggung soal dugaan lobi-lobi politik yang dilakukan Arief dengan komisi III DPR saat periode jabatan hakim konstitusinya hampir habis.

Jika saat itu Arief tak dipilih kembali, kata Desmond, maka opsi paling kuat untuk ketua MK adalah Saldi Isra.

“Saldi Isra dianggap oleh orang-orang berpihak pada KPK, jadi dia (Arief) seperti memberikan penjelasan agar dipilih kembali,” ungkap Desmond.

Desmond berharap Presiden RI Joko Widodo mencabut kebijakan jika telah mengeluarkan keputusan presiden (keppres) atas pengangkatan Arief. Jika belum ada, Desmond meminta Jokowi tidak mengeluarkan keppres tersebut.

“Contohnya Pak Budi Gunawan sudah dipilih oleh komisi III, keppresnya tidak jadi turun dan tidak jadi Kapolri. Sekarang tinggal di tangan pak Jokowi,” tutur Desmond.

Arief telah terbukti melakukan pelanggaran ringan kode etik hakim terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi yang dilaporkan sejumlah LSM ke Dewan Etik MK.

Dewan etik yang dipimpin mantan hakim MK, Achmad Roestandi, menjatuhkan saksi berupa teguran lisan kepada Arief karena telah menjalin pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di sebuah hotel sebelum menjalani uji kelayakan hakim MK.

Sejumlah LSM kini kembali mendesak Arief mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Mereka menganggap Arief tak mampu menjaga moral dan etika untuk mengemban amanah sebagai pemimpin hakim konstitusi.

Selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief sudah dua kali dijatuhi sanksi ringan. Sesuai Peraturan MK 2/2014, jika ada hakim MK yang dua kali melanggar kode etik hakim konstitusi, maka pelanggaran ketiga akan langsung dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran berat. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Belum Ditemukan Dugaan Sabu di Kapal Win Long BH2998

Metrobatam.com, Karimun - Petugas gabungan TNI, Polri dan Bea dan Cukai hingga Sabtu petang belum menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dibawa kapal asing,...

Ketua Korcab IV DJAB Serahkan Bantuan Kepada Yayasan Hang Tuah Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua Kordinator Cabang (Korcab) IV Daerah Jalasenastri Armada Barat (DJAB) Ny. Irmelda R. Eko Suyatno selaku Anggota Pengawas Yayasan Hang Tuah...

Pelaku Penggelapan Ditangkap Polsek Batam Kota

Metrobatam.com, Batam - Jajaran Polsek Batam Kota berhasil mengamankan 1 (Satu) Orang Tersangka pelaku Tindak Pidana Penggelapan, Batam (24/02/2018) Tersangka merupakan karyawan toko King Of...

Hanya Tunjukan KTP, Bayi David Alfian dapat Fasilitas Berobat Gratis

Metrobatam.com, Bintan - David Alfian (5 bulan) Warga Kampung Bangun Rejo, Km.18 , Kecamatan Bintan Timur, Kijang. saat pertama kali datang ke RSUD Kabupaten...

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...
BAGIKAN