Indeks Pembangunan Manusia 2018 Naik, Tapi Masih ‘Jomplang’

Metrobatam, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di angka 71,39 sepanjang 2018. Angka tersebut meningkat sekitar 0,82 dibanding sebelumnya sebesar 70,81 pada 2017.

Berdasarkan standar Badan Program Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP), indeks tersebut menunjukkan IPM Indonesia berada di level yang tinggi.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan IPM Indonesia berhasil meningkat karena empat indikator yang menjadi tolak ukur indeks tersebut mengalami peningkatan pencapaian. Pertama, indikator umur harapan hidup atau rata-rata usia tertua masyarakat meningkat dari 71,06 tahun menjadi 71,2 tahun.

Kedua, indikator harapan lama sekolah turut meningkat dari 12,85 tahun menjadi 12,91 tahun. Ketiga, rata-rata lama sekolah naik dari 8,1 tahun menjadi 8,17 tahun.

Bacaan Lainnya

“Kenaikan indikator lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah, meski tingkat lama sekolah tidak merata di semua tingkatan pendidikan,” ujarnya di Kantor BPS, Senin (15/4).

Menurut dia, tingkat lama sekolah anak berusia 7-12 tahun atau yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) mencapai 99 persen. Artinya, hampir seluruh anak di Indonesia menempuh pendidikan SD. Namun, partisipasi mereka tergerus begitu memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan rentang usia 12-15 tahun, yaitu menjadi 95 persen.

“Angka partisipasi terus menurun untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi, bahkan rata-rata hanya menyelesaikan hingga kelas IX,” katanya.

Keempat, tingkat standar hidup layak alias pendapatan per kapita juga meningkat dari Rp10,66 juta per tahun menjadi Rp11,06 juta per tahun. Menurut dia, tingkat pendapatan menentukan IPM lantaran mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat.

Kendati IPM berhasil meningkat, namun ia menggarisbawahi kondisi pembangunan manusia di Tanah Air masih ‘jomplang’ alias belum merata di masing-masing provinsi, kabupaten, hingga kota.

Hal ini, katanya, tak lepas dari pertumbuhan keempat indikator yang berbeda-beda. Selain itu, adapula faktor program pengembangan pembangunan manusia yang tidak sama di masing-masing daerah.

Berdasarkan provinsi, IPM Indonesia tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai mencapai 80,47. Setelah itu, diikuti oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 79,53, Provinsi Kalimantan Timur 75,83, Provinsi Kepulauan Riau 74,84, dan Provinsi Bali 74,77.

Sementara provinsi dengan IPM terendah, yaitu Papua sebesar 60,06. Diikuti Provinsi Papua Barat 63,74, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 64,39, Provinsi Sulawesi Barat 65,1, dan Provinsi Kalimantan Barat 66,98.

“Meski begitu, Provinsi Papua sudah meningkat levelnya dari kategori IPM rendah menjadi sedang. Namun, disparitas di sana masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” katanya. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait