Ini Alasanya, 21 Anggota DPRD Karimun Dilaporkan ke Polisi Oleh Ketua DPRD

rakyatmediapers

Metrobatam.com, Karimun – Sebanyak 21 anggota DPRD Karimun dilaporkan ke polisi oleh Ketua DPRD setempat Muhammad Asyura ke Polres Karimun, Jumat (1/7) siang. Ke-21 anggota dewan itu dituduh telah mengunci ruangan kerjanya sehingga ia tidak bisa melakukan aktivitasnya.

“Tadi (kemarin) sekitar pukul 14.00 WIB, saya bersama beberapa pengurus Partai Golkar mendatangi Mapolres Karimun untuk membuat laporan dan didampingi kuasa hukum saya, Bambang Hardijusno.

Inti laporan kami nomor laporan polisi LP-B/135/VII/2016 adalah penguncian ruangan serta dikeluarkannya saya dari Badan Musyawarah (Banmus). Prosesnya saya sudah dimintai keterangan dan akan berlanjut nanti malam pukul 22.00 WIB, karena masih banyak yang perlu disampaikan,” kata Asyura.

Asyura mengaku kecewa karena tidak dibenarkan masuk ke ruangan untuk mengikuti jalannya kegiatan di Bamus. “Jadi tadi Wakil Ketua, Azmi dalam memimpin rapat Banmus bersama seluruh yang hadir tidak mengizinkan saya masuk, alasannya nama saya tidak ada, sehingga saya disuruh keluar,” katanya.

Asyura pun mempertanyakan surat yang dibuat Fraksi Golkar yang menempatkan dirinya di Komisi. Padahal surat itu tanpa stempel partai dan tidak ada surat pengantar dari Partai Golkar. Jadi dia menganggap surat itu tidak sah.

Diberitakan sebelumnya,  21 orang anggota DPRD Karimun yang melakukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Muhammad Asyura diduga sebagai pelaku yang mengunci ruang kerja Asyura.

“Siapa yang kunci ya cari saja sendiri, silahkan tanya yang lain siapa pelakunya. Ya, bisa saja kami-kami ini, 21 orang yang melakukan mosi tidak percaya itu. Bisa saja saya, bisa juga yang lain karena memang kami semuanya sudah tidak suka lagi,” kata anggota DPRD Karimun, Zainudin Ahmad.

Alasan, ruangan kerja Asyura dikunci kata Zainudin karena Asyura dinilai tidak lagi jadi Ketua DPRD sejak ada SK Gubernur Kepri yang telah melengserkan Asyura. Dengan kata lain masa jabatan Asyura sudah habis dan itu berdasarkan keputusan dari Gubernur Kepri. Selain itu katanya, pada 23 Mei telah keluar surat dari Fraksi Partai Golkar yang menyatakan Asyura sudah di tempatkan di Komisi II. Ia menunjukkan salinan surat dari Fraksi Golkar kepada Haluan Kepri.

“Kami kan berdasarkan SK. Bahkan sudah di Paripurnakan. Artinya kan habis dan dia tidak jadi Ketua DPRD. Untung saja cuma ruangan yang dikunci. Sebetulnya fasilitas yang lain atas nama Ketua DPRD itu harus dia kembalikan,” kata Zainudin yang biasa disapa Capt Din.

Disinggung  PTUN telah mengeluarkan putusan sela dan mengembalikan Asyura ke posisinya  sebagai Ketua DPRD Karimun, Capt Din mengaku putusan sela itu tidak ada dan sampai hari ini DPRD Karimun tidak menerima berkas yang menyatakan tentang putusan sela tersebut.

“Sampai sekarang putusan sela itu belum kami terima, harusnya kan PTUN langsung menyerahkan putusan itu kepada kami. Sekarang hanya Asyura sendiri yang membawanya dan itu pun copyan. Kemudian kalau mau gugat ya gugat itu Gubernur, bukan kami,” kata Zainudin yang biasa disapa Capt Din itu.

Capt Din kembali menegaskan, ia masih tetap berpegang kepada SK Gubernur yang telah melengeserkan Asyura dari Ketua DPRD dan juga sudah disahkan di dalam rapat paripurna.

(Mb/Haluankepri/gan)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bawa Sabu 1.038 Gram, Calon Penumpang Lion Air JT 373 Diamankan Petugas Bea Cukai...

Metrobatam.com, Batam - Dua calon penumpang pesawat Lion air JT 373 Batam diamankan petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim Batam, Minggu (22/7/2018) pada pukul...

Hendak Edarkan Shabu 1/2 Kg di Bukittinggi, 2 Pelaku Ditangkap Polisi

Metrobatam.com, Bukittinggi - Melalui kerjasama masyarakat dan serta hasil penyelidikan jajaran Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi, maka pada hari Kamis tanggal (19/7) pukul 22.30 Wib...

Wiranto Siapkan Lapas Koruptor di Pulau Terpencil

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordintaor Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut posisi Lembaga Permasyarakatan yang berada di kawasan perkotaan menjadi masalah utama penggunaan...

Ajukan PK, Jero Wacik Berharap Bebas dari Kasus Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1787K/PID.SUS/2016. Dalam...

Tommy Tuding KKN Makin Parah, PKB: Penegakan Hukum Kini Lebih Baik

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) menuding praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) makin parah. PKB menyebut penegakan...

Sebut AHY Anak Kecil, Prabowo Tegur Arief Poyuono

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesalkan pernyataan Wakil Ketua umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang meremehkan kualitas seorang Agus Harimurti...

Jaksa KPK Ajukan Banding atas Vonis Dokter Bimanesh

Metrobatam, Jakarta - Jaksa KPK mengajukan banding atas vonis dokter Bimanesh Sutarjo. Bimanesh Sutarjo sebelumnya divonis 3 tahun penjara. "Hari ini, kami menyatakan banding," ucap...

12 Poin Temuan Ombudsman soal Kesiapan Asian Games 2018

Metrobatam, Jakarta - Ombudsman mengumumkan hasil survei kesiapan penyelenggaraan Asian Games 2018. Ada 12 poin yang perlu dikebut untuk diperbaiki. Ombudsmen melakukan survei H-40 dari...

Balas Dendam, Pedagang Mi Ayam Hujani Ujang Putih dengan 11 Tusukan

Metrobatam, Lubuk Linggau - Lantaran dendam, seorang pedagang mi ayam bernama Jemedi (25), warga Kota Lubuklinggau menghujani Putonaki alias Ujang Putih dengan 11 tusukan...

BMKG Prediksi Gelombang Hingga 6 Meter Bakal Sambangi Pantai di Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Potensi gelombang tinggi beberapa hari ke depan menimbulkan risiko di perairan selatan Indonesia. Gelombang tertinggi di sejumlah wilayah selatan ini diperkirakan...

Dana Otsus Rp56 Triliun Lebih, Kemiskinan di Aceh Justru Meningkat

Metrobatam, Banda Aceh – Provinsi Aceh tercatat menerima Rp56,67 triliun dana otonomi khusus dari pemerintah pusat sejak 2008 hingga 2018. Ironinya, uang sebanyak itu...

Pemkab Bintan Siapkan Rp2 Milyar Bantu Operasional Sekolah

Metrobatam.com, Bintan - Mulai tahun 2018 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar 2 Milyar Rupiah dalam rangka...
BAGIKAN