Isdianto Jadi Wakil Gubernur Kepri

1860
Isdianto, wakil gubernur terpilih menandatangani hasil Pansus yang dilakukan DPRD Kepri.(KOMPAS.COM/IST)

Metrobatam.com,  Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri akhirnya menetapkan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri setelah terpilih secara aklamasi pada sidang paripurna Pemilihan Wakil Gubernur Kepri di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kepri Dompak, Tanjungpinang, Kamis (7/12).

Seperti dikutip dari Haluankepri, terpilihnya Isdianto sebagai Wagub Kepri sudah ditebak sejak awal kemunculannya. Dari beberapa calon wagub yang digadang-gadang akan dimajukan, hanya Isdianto yang dianggap memenuhi syarat administrasi.

Paripurna pemilihan wagub dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH, didampingi Wakil Ketua I dan II DPRD Kepri Riski Faisal dan Husnizar Hood.

“Setelah melalui proses panjang tahapan pemilihan wakil Gubernur Kepri, menetapkan saudara Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021,” ungkap Jumaga dihadapan 34 anggota DPRD Kepri yang hadir.

Ia juga menyampaikan, tahapan demi tahapan dalam proses pemilihan Wagub ini telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. “Semuanya telah sesuai aturan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, Jumaga menjelaskan ada dua nama yang awalnya harus diajukan Gubernur Kepri ke DPRD Kepri, yaitu Isdianto dan Agus Wibowo. Namun, dalam prosesnya, hanya Isdianto yang memenuhi syarat.

Mundurnya Agus Wibowo karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta oleh Panitia pemilihan (Panlih). Sampai batas waktu yang ditentukan Panlih DPRD Kepri meminta pergantian Agus Wibowo oleh Gubernur Kepri.

Dan Gubernur pun belum juga mengirimkan nama calon yang diharapkan akan bersaing bersama Isdianto menjadi Wakil Gubernur Kepri. Akhirnya, Panlih dan DPRD Kepri mengambil sikap dengan memutuskan hanya menetapkan satu calon tunggal Wagub Kepri.

“Penentuan penetapan satu salon tunggal ini, juga telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk mengambil kebijakan dalam menentukan langkah selanjutnya melakukan pemilihan Wakil Gubernur Kepri ini,” ungkap Jumaga pada paripurna yang dihadiri Sekda Kepri H TS Arif Fadillah mewakili Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang berhalangan hadir.

Jumaga menjelaskan, pemilihan dilakukan secara aklamasi karena sebelumnya berdasarkan laporan dari Pansus dan juga semua anggota DPRD Kepri yang hadir meminta untuk dilakukan secara aklamasi.

“Sebelumnya pada paripurna saya tawarkan dihadapan anggota DPRD Kepri yang hadir apakah pemilihan dilakukan secara aklamasi atau demokrasi. Semua menjawab tanpa adanya interupsi untuk dilakukan aklamasi. Karena dalam aturan berdemokrasi seperti itu dan akhirnya karena tidak ada interupsi maka pemilihan ini murni aklamasi,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, semua anggota dewan setuju. Pada paripurna keamrin ada tiga partai yang tidak masuk, yaitu PKB, NasDem dan Partai Hanura.

Setelah paripurna pemilihan Wagub selesai, maka selanjutnya penetapan Wagub Kepri diajukan melalui Gubernur ke Presiden RI melalui Mendagri. “Jadi dengan penetapan ini, hasilnya tinggal SK dari Presiden dan setelah itu baru dilakukan pelantikan,” katanya.

Terkait jika adanya gugatan di kemudian hari, lebih lanjut Jumaga mengatakan bahwa hasil penetapan tersebut tidak bisa dituntut. Sebab, penetapan pemilihan Wagub Kepri tersebut digelar dalam paripurna.

“Putusan paipurna tidak bisa di-PTUN-kan, karena putusan ini adalah putusan masyarakat. Namun kalau putusan Ketua DPRD Kepri sendiri boleh digugat. Oleh karena itu, kalau tidak mau interupsi, jangan dipojokkan yang salah dan benar,” imbuh Jumaga.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri terpilih Isdianto mengungkapkan rasa syukurnya setelah dinyatakan terpilih menjadi Wakil Gubernur Kepri. “Alhamdulillah semua sudah selesai, dan saya merasa senang dengan penetapan ini,” ujar Isdianto seusai paripurna yang dijaga puluhan pengamanan dari Kepolisian ini.

Terkait dengan ketidakhadiran Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Gubernur atas terpilihnya sebagai Wagub Kepri. “Semalam (Rabu, red), saya sempat meminta restu kepada Gubernur Kepri. Tetapi kalau pagi ini, belum ada komunikasi. Insya Allah saya akan sowan kepada beliau,” kata Isdianto dengan senyum sumringah.

Meski terpilih secara aklamasi, mantan Kadispenda Kepri itu belum bisa berbangga dulu. Karena, hasil keputusan akhir ini baru dapat dikatakan sah setelah mendapat persetujuan Presiden yang disampaikan melalui Mendagri.

Sementara, itu anggota DPRD Kepri dari dua partai Pengusung PKB dan Nasdem tidak tampak hadir dalam paripurna pemilihan Wagub Kepri tersebut.

Ketua DPW PKB Kepri Abdul Basyid mengatakan, ketidakhadiran ketiga anggota DPRD Kepri dari PKB yakni Rocky Marciano Bawole, Sirajudin Nur dan H Maaz Ismail dalam paripurna tersebut dikarenakan kebijakan partai yang melarang anggotanya untuk menghadiri paripurna tersebut.

“Kami melarang anggota untuk hadir karena menurut kami pemilihan Wagub ini tidak sah dan menyalahi aturan yang berlaku,” ungkap Basyid.

Namun demikian, pihaknya pun tidak akan memberikan sanksi atau ancaman apapun kepada anggotanya yang hadir. “Tidak ada ancaman atau sanksi-sanksi, hanya ini komitmen kami bersama atas nama partai,” ungkap Basyid kembali.

Sementara itu, untuk partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem yang juga Gubernur Kepri H Nurdin Basirun tidak hadir dalam paripurna ini dikarenakan sedang berada di Jakarta. “Pak Gubernur sedang menghadiri rapat bersama Presiden yang tidak boleh diwakilkan. Sehingga saya yang diminta hadir mewakili beliau di paripurna ini,” kata Sekda Arif.

Arif juga mengatakan bahwa terkait dengan terpilihnya Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri melalui aklamasi, Gubernur Kepri akan mendukung keputusan yang diputuskan dewan. “Kalau beliau mengikuti saja, sesuai aturan main yang ada, yang paling penting sesuai aturan,” tegas Arif.

Ditambahkan Arif, jadi siapapun yang terpilih diharapkan dapat mengisi kekosongan jabatan Wagub Kepri. Dan dapat mempercepat pembangunan yang ada di Kepri.

“Semuanya tetap sama, tetap berjalan normal saja. Karena yang terpenting sesuai UU nomor 23, pemerintah dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan saat ini pemerintahan sudah berjalan normal lah,” ujarnya.

Paripurna pemilihan Wagub Kepri masa jabatan 2016-2021 ini juga dihadiri masing-masing ketua umum partai seperti Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri H M Soerya Respationo, Ketua DPD Partai Golkar Kepri Ansar Ahmad, Ketua DPW PPP Kepri Andi Anhar Chalid, Wakil Walikota Tanjungpinang H Syahrul, Raden Hari Tjahyono, Kapolda Kepri, Danrem 03/WP, Danlanal, Danlanud berserta seluruh kepala OPD dan FKPD di lingkungan Provinsi Kepri.

 

Haluankepri

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

BMKG : Gempa Jabar akibat tumbukan Lempeng Indo Australia-Eurasia

Metrobatam.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengatakan gempa bumi dengan magnitudo 7,3 pada Jumat (15/12) pukul 23.47 WIB disebabkan aktivitas zona subduksi...

Bupati Bintan Serahkan Bantuan Kapal dan Asuransi Nelayan

Metrobatam.com, Batam - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos didampingi Wakil Bupati Bintan Drs Dalmasri Syam, Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara menyerahkan bantuan...

Dukun Pengganda Uang Kubur 2 Korbannya, 1 Dikubur Dalam Keadaan Masih Hidup

Metrobatam, Batang - Seorang pria di Batang, Jawa Tengah yang mengaku bisa menggandakan uang mengubur dua korbannya. Salah seorang korban terungkap dikubur dalam keadaan...

Dubes Saudi Harapkan Moratorium Pengiriman TKI Dicabut

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berlaku sejak...

Biadab, Pembunuh Sadis Ini Masih Perkosa Korbannya yang Sudah Mati

Metrobatam, Serang - Empat pelaku pembunuhan sadis di Serang ditangkap polisi. Jejak mereka terungkap usai jenazah korban, S, ditemukan warga di Sungai Cibongor, Cikeusal...

Soal Kumpul Kebo Tak Bisa Dipidana, Ketua MK: Despiritualisasi Hukum

Metrobatam, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan KUHP harus disesuaikan dengan semangat kebangsaan Indonesia. KUHP yang diimpor dari Belanda dinilai sangat...

Dedi Mulyadi: Golkar Terbuka Evaluasi Dukungan Pilkada Jabar

Metrobatam, Jakarta - Golkar tidak menutup kemungkinan menarik dukungannya terhadap Ridwan Kamil pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 2018. Hal itu disampaikan...

Bawa Ribuan Butir Ekstasi dan Sabu, Oknum TNI Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jambi - Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil mengamankan tiga orang laki-laki yang diduga membawa ribuan butir pil ekstasi dan sabu-sabu. Informasi...

Konflik Belum Usai, PKS Ajukan Kasasi Pemecatan Fahri Hamzah

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap tenang menyikapi keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding mereka terkait pemecatan terhadap Fahri Hamzah. Partai...

Partai Tommy Soeharto Tak Lolos Administrasi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan Partai Berkarya dan Partai Garuda dalam tahapan penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun...

Danlantamal IV Jalin Sinergitas dengan Kapolda Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., menjalin sinergitas dengan Kepala Kepolisian...

Bea Cukai-Kepolisian Tetapkan Tersangka 50 Ribu Botol Miras Ilegal Via Batam dari Singapura

Metrobatam.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Jenderal Bea-Cukai menetapkan tersangka dalam kasus penyelundupan 50 ribu botol minuman keras ilegal dari Singapura. Tersangka berinisial BT (43)...
BAGIKAN