Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Izin itu dipersiapkan untuk tiga perusahaan berbeda.

Atas penerbitan IUP itu KPK menduga Supian yang juga kader PDIP tersebut telah merugikan negara hingga Rp5,8 triliun dan US$711 ribu (setara Rp9,9 miliar dengan asumsi kurs Rp14 ribu). Kerugian negara itu mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar Rp4,58 triliun.

“Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti KTP Elektronik (Rp2,3 triliun) dan BLBI (Rp4,58 triliun),” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/2).

Besaran dugaan kerugian negara dalam kasus yang menerpa Supian ini hanya dikalahkan oleh kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada kasus Century, ditengarai negara mengalami kerugian sebesar Rp7,4 triliun.

Terlepas dari jumlah kerugian negara, Supian kembali menambah panjang kepala daerah yang menjadi pesakitan di KPK. Padahal dia tengah menjalani periode keduanya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Kotawaringin Timur. Periode pertamanya, yakni 2010-2015.

Berdasar informasi yang diperoleh CNNIndonesia.com dari sejumlah sumber, pada periode pertama, setelah dilantik Supian langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang juga menjadi bagian dari tim suksesnya sebagai Direktur dan Direktur Utama PT Fajar Mentaya Abadi. Kolega Supian itu mendapat masing-masing mendapat jatah saham perusahaan sebesar 5 persen.

Perusahaan yang diduduki koleganya itu kemudian diberikan IUP seluas 1.671 hektar. Hal itu tertuang dalam SK IUP yang diterbitkan Supian pada Maret 2011.

Izin itu keluar dari Supian meski dirinya mengetahui bahwa PT Fajar Mentaya Abadi belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, di antaranya Izin lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Alhasil pada November 2011, PT Fajar Mentaya Abadi dapat melakukan kegiatan operasi produksi bauksit dan melakukan ekspor ke China.

Pada November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang melayangkan surat kepada Supian agar menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan oleh PT Fajar Mentaya Abadi. Surat itu tidak diindahkan dan PT Fajar Mentaya Abadi tetap melakukan kegiatan pertambangan hingga 2014.

Selain itu, Supian juga diketahui memenuhi permohonan PT Billy Indonesia dengan menerbitkan SK IUP ekspolorasi pada Desember 2010. SK IUP itu diberikan tanpa melalui proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). PT Billy Indonesia juga diketahui tidak memiliki kuasa pertambangan.

Pada April 2011, Supian juga menerbitkan SK IUP eksplorasi kepada PT Aries Iron Mining. Penerbitan IUP ini pun tanpa melalui proses lelang WIUP. Padahal, seperti halnya PT Billy Indonesia, PT Aries Iron Mining tidak memiliki kuasa pertambangan. Alhasil PT Aries Iron Mining melakukan eksplorasi yang merusak lingkungan.

Tak berhenti di situ pada Februari 2013 Supian menerbitkan SK IUP tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mejadi Izin Usaha Pertambangan Operasi kepada PT Billy Indonesia. Penerbitan SK IUP itu tanpa kelengkapan dokumen AMDAL dari PT Billy Indonesia.

Pada April 2013 Supian turut menerbitkan keputusan izin tentang izin lingkungan kegiatan usaha pertambangan bijih bauksit dan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pertambangan bijih bauksit oleh PT Billy Indonesia. Berdasarkan izin tersebut PT Billy Indonesia melakukan ekspor bauksit.

KPK pun membongkar permasalahan tersebut. KPK pun menetapkan Supian sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi atas perizinan proyek tambang yang dia keluarkan. Atas izin-izin yang dikeluarkan untuk tiga perusahaan berbeda itu, KPK juga menduga telah terjadi kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun dan US$711 ribu.

Atas perbuatannya tersebut, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Wabup Lingga Buka Secara Resmi Musrenbang Kecamatan Katang Bidare

Metrobatam.com, Lingga - Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di gedung pusat oleh - oleh Desa Benan, Jumat (15/2/2019). Berkesempatan hadir...

Polres Tanjungpinang Tangkap Pelaku Setubuhi Anak Bawah Umur

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial H (41) dan M (19) yang melakukan Tindak Pidana Persetubuhan anak dibawah...

2 Pelaku Judi Sie Jie di Kijang Kota Diciduk Polisi

Metrobatam.com, Bintan - Kepolisian Resor Bintan  melalui Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Yudha Suryawardana, S.IP, M.Si  gelar press release terkait pengungkap kasus perjudian yang terjadi di...

Dialog dengan BP Batam, Pelaku Usaha Keluhkan Izin Ekspor dan Sertifikasi SNI

Metrobatam.com, Batam - Badan Pengusahaan Batam melaksanakan dialog dengan para pelaku usaha, Jumat (15/2/2019) siang, di ruang Balairung Sari lantai 3 gedung Bida Utama...

Polda Kepri Tangkap Pengendali Kurir Sabu Antar Provinsi dan Amankan Sabu 2.021 Gram

Metrobatam.com, Batam - Polisi daerah (Polda) Kepri laksanakan Konferensi Pers pengungkapan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu seberat 2.021 gram oleh Kabidhumas Polda Kepri, Kombes...

Sigap, Polsek Tanjungpinang Timur Langsung Bersihkan Pasir di Simpang Batu 8

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebagai bentuk resposif dalam menanggapi keluhan masyarakat Polsek Tanjungpinang Timur membersihkan pasir yang ada di Persimpangan Jalan Raja Haji Fisabilillah, Jumat(15/2)...

Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan 293 Gram Sabu

Metrobatam.com, Batam - Ditresnarkoba Polda Kepri melaksanakan kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Jumat (15/2/2019). Adapun barang bukti yang dimusnahkan yaitu 4 kapsul berisikan sabu...

Polda Kepri Teken MoU Bersama Non dan Lembaga Pemerintah

Metrobatam.com, Batam - Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan Lembaga Pemerintah dan Non Lembaga Pemerintah, Kamis (14 /2/2019) di Hotel Best...

Haedar Nashir: Ambisi Politik Lunturkan Keadaban Bangsa

Metrobatam, Bengkulu - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan belakangan ini keluhuran adab bangsa dilunturkan dengan ambisi politik. Padahal, kata dia,...

Klarifikasi Lengkap Bukalapak dan Achmad Zaky

Metrobatam, Jakarta - Bukalapak dan Achmad Zaky, selaku CEO dan founder e-commerce itu, memberikan klarifikasi resmi terkait keriuhan akibat kata-kata "presiden baru" pada sebuah...

Di Tanwir Muhammadiyah, Jokowi Singgung Jan Ethes hingga PKI

Metrobatam, Bengkulu - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memukul beduk sebagai tanda resmi membuka Tanwir Muhammadiyah, Jumat (15/2). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan 'kedekatannya' dengan...

Pekik ‘Prabowo Presiden’ Terdengar di Masjid Kauman Semarang

Metrobatam, Semarang - Teriakan "Prabowo presiden" sempat terdengar beberapa kali dari dalam Masjid Kauman Semarang, Jumat (15/2), usai calon presiden Prabowo Subianto menunaikan ibadah...