Jika DPR Menolak, KPU Tetap Larang eks Koruptor ‘Nyaleg’

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bakal memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD dalam peraturan KPU (PKPU). Larangan itu tetap dimuat sekalipun DPR menolak aturan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) di parlemen.

    KPU diketahui berencana melarang eks koruptor menjadi caleg DPR dan DPRD pada Pemilu 2019. Larangan tersebut tertera dalam rancangan PKPU yang hingga kini masih dibahas bersama Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu.

    “Kami akan tetap memutuskan seperti itu,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/4).

    Wahyu menyatakan forum tertinggi KPU dalam pengambilan keputusan adalah rapat pleno KPU. Dalam rapat pleno, KPU telah memutuskan untuk mencantumkan larangan tersebut dalam rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Pemilu 2019.

    “Sehingga suara kelembagaan seperti itu. Kalau kita mengacu pada kondisi sekarang ini, usulan yang dirapat plenokan adalah seperti itu,” papar Wahyu.

    Wahyu menilai hasil RDP dengan Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu tidak bersifat mengikat. KPU sekadar diwajibkan hadir dalam RDP membahas PKPU.

    Terlebih, kata Wahyu, KPU pun memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan menuangkannya ke dalam PKPU. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Jangan berpikir RDP ini mencari kesepakatan. Itu kan harus menghormati masing-masing lembaga. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada titik temu? Ya kami akan kembali kepada tugas masing-masing,” katanya.

    Wahyu menyarankan kepada pihak-pihak yang tidak setuju dengan larangan tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung di kemudian hari. Tentu jika KPU benar-benar mencantumkan larangan eks koruptor menjadi caleg dalam PKPU.

    “Misalnya, jika kita berandai-andai memaksakan itu maka silakan bagi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan KPU bisa mengajukan melalui Mahkamah Agung,” kata Wahyu.

    Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengamini bahwa KPU berwenang menafsirkan undang-undang dan menuangkannya ke dalam PKPU. Dengan kata lain, KPU berwenang mencantumkan larangan eks koruptor menjadi caleg meski tidak eksplisit dijelaskan dalam undang-undang.

    KPU pun tetap bisa memuat larangan itu meski Komisi II DPR tidak setuju. Namun ada risiko yang harus ditanggung.

    “Kalau mau bikin sendiri, silakan. Tanpa harus konsultasi. Tapi itu pasti akan digugat orang,” kata Zainudin.

    Zainudin lalu menyarankan agar KPU kembali kepada undang-undang dalam merancang peraturan berikut larangan-larangan di dalamnya. Apabila dalam undang-undang tidak ada larangan bagi eks koruptor menjadi caleg DPR dan DPRD, maka sebaiknya KPU tidak perlu memuat larangan tersebut dalam PKPU.

    “Saya pribadi prinsipnya setuju tapi kita juga tidak mau menabrak undang-undang,” ucap Zainudin. (mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Mahkamah Konstitusi Tegaskan Pengurus Parpol Dilarang Jadi DPD di Pemilu 2019

    Metrobatam.com, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menegaskan peraturan yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah mulai berlaku sejak...

    490 Anak di Kepri Positif Terjangkit Penyakit Campak dan Rubella

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam kurun tiga tahun terakhir, tercatat 490 anak di Provinsi Kepri positif terjangkit penyakit campak dan rubella dengan rincian campak 270...

    Pemko Tanjungpinang Segera Pecat 11 ASN Terlibat Tindak Pidana Korupsi

    Metrobatam.com, Tanjunfpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang segera memecat 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi. Sekda Kota Tanjungpinang, Riono di Tanjungpinang, Rabu menyatakan, putusan tersebut...

    Bupati Bintan Apri Sujadi Tegaskan Penerimaan CPNS 2018 Bebas Calo

    Metrobatam.com, Bintan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kepulauan Riau resmi membuka penerimaan formasi CPNS Tahun 2018 dengan kuota sebanyak 250 formasi. Dari jumlah itu,...

    Masyarakat dan Aparat Harus Solid, Bekerjasama dan Bersinergi untuk Pemilu Damai

    Metrobatam.com, Batam - Masyarakat dan aparat keamanan serta unsur pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau harus solid. Pesan ini disampaikan Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap...

    204 Pejabat JFT Provinsi Kepri Dilantik

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dengan masing-masing rincian sesuai jabatan yang diemban, sebanyak 204 orang ASN dilantik sebagai pejabat Jabatan Fungsional Tertentu...

    Kementerian Pariwisata RI Apresiasi Moon Cake Festival 2018

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Penyelenggaraan Moon Cake Festival 2018 yang kembali digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata Republik...

    Gubernur Kepri Minta Para Wartawan Jadi Garda Terdepan Perangi Hoax

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan dirinya merasakan betul kehadiran dan peran serta wartawan dalam pembangunan. Para wartawan terus menyampaikan berbagai pesan...

    Bhinneka Life Gelar Literasi Perencanaan Keuangan Guru SLTA di Bukittinggi

    Metrobatam.com, Bukittinggi - Perusahaan asuransi jiwa dengan jaringan operasi luas di Indonesia, Bhinneka Life menyelenggarakan kegiatan literasi perencanaan keuangan bagi puluhan guru mata pelajaran...

    Jabatan Danyonmarhanlan IV TPI Diserahterimakan

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Jabatan Komandan Batalyon Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) IV TPI diserahterimakan dari Mayor Mar Yudo Herdyanto, M.Tr.Hanla., kepada Komandan Pasmar (Danpasmar) 1 Brigjen...

    Abdul Basyid Has : Hari PMI adalah Hari Kesalehan Sosial

    Metrobatam.com, Batam - Memperingati hari Palang Merah Indonesia (PMI), Abdul Basyid Has, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghimbau masyarakat untuk...

    Aklamasi, Zakmi Piliang Terpilih Jadi Ketua PWI Tanjungpinang – Bintan

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Zakmi Piliang dari Tanjungpinang Pos terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan, Periode 2018-2021, pada pemilihan yang di Hotel Pelangi, Lt...
    BAGIKAN