Jika DPR Menolak, KPU Tetap Larang eks Koruptor ‘Nyaleg’

    1380

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bakal memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD dalam peraturan KPU (PKPU). Larangan itu tetap dimuat sekalipun DPR menolak aturan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) di parlemen.

    KPU diketahui berencana melarang eks koruptor menjadi caleg DPR dan DPRD pada Pemilu 2019. Larangan tersebut tertera dalam rancangan PKPU yang hingga kini masih dibahas bersama Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu.

    “Kami akan tetap memutuskan seperti itu,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/4).

    Wahyu menyatakan forum tertinggi KPU dalam pengambilan keputusan adalah rapat pleno KPU. Dalam rapat pleno, KPU telah memutuskan untuk mencantumkan larangan tersebut dalam rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Pemilu 2019.

    “Sehingga suara kelembagaan seperti itu. Kalau kita mengacu pada kondisi sekarang ini, usulan yang dirapat plenokan adalah seperti itu,” papar Wahyu.

    Wahyu menilai hasil RDP dengan Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu tidak bersifat mengikat. KPU sekadar diwajibkan hadir dalam RDP membahas PKPU.

    Terlebih, kata Wahyu, KPU pun memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan menuangkannya ke dalam PKPU. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Jangan berpikir RDP ini mencari kesepakatan. Itu kan harus menghormati masing-masing lembaga. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada titik temu? Ya kami akan kembali kepada tugas masing-masing,” katanya.

    Wahyu menyarankan kepada pihak-pihak yang tidak setuju dengan larangan tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung di kemudian hari. Tentu jika KPU benar-benar mencantumkan larangan eks koruptor menjadi caleg dalam PKPU.

    “Misalnya, jika kita berandai-andai memaksakan itu maka silakan bagi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan KPU bisa mengajukan melalui Mahkamah Agung,” kata Wahyu.

    Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengamini bahwa KPU berwenang menafsirkan undang-undang dan menuangkannya ke dalam PKPU. Dengan kata lain, KPU berwenang mencantumkan larangan eks koruptor menjadi caleg meski tidak eksplisit dijelaskan dalam undang-undang.

    KPU pun tetap bisa memuat larangan itu meski Komisi II DPR tidak setuju. Namun ada risiko yang harus ditanggung.

    “Kalau mau bikin sendiri, silakan. Tanpa harus konsultasi. Tapi itu pasti akan digugat orang,” kata Zainudin.

    Zainudin lalu menyarankan agar KPU kembali kepada undang-undang dalam merancang peraturan berikut larangan-larangan di dalamnya. Apabila dalam undang-undang tidak ada larangan bagi eks koruptor menjadi caleg DPR dan DPRD, maka sebaiknya KPU tidak perlu memuat larangan tersebut dalam PKPU.

    “Saya pribadi prinsipnya setuju tapi kita juga tidak mau menabrak undang-undang,” ucap Zainudin. (mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

    Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

    Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

    Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

    Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

    Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

    Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

    Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

    Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

    Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

    Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

    Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

    Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

    Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

    Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

    Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

    Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

    Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

    Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

    Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

    Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...

    Helikopter Jatuh di Morowali, 1 Orang Tewas

    Metrobatam, Jakarta - Sebuah helikopter jatuh di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Satu orang tewas dalam insiden itu, tetapi...
    BAGIKAN