JK Anggap Aneh Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Boediono

1102

Metrobatam, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ada kejanggalan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap praperadilan kasus Bank Century. Kemarin, hakim PN Jaksel dalam putusannya memerintahkan KPK menetapkan mantan wakil presiden Boediono dan sejumlah nama lain sebagai tersangka.

Nama lain yang disebutkan adalah Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, dan Raden Pardede.

“Saya belum baca putusannya, tapi bagi saya agak aneh juga itu. Jarang ada keputusan seperti itu,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (11/4).

Gugatan praperadilan kasus Bank Century dengan Nomor 24/ Pid.Prap/2018 /PN Jaksel diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

Sementara JK menyebut praperadilan umumnya menyidangkan perkara yang sedang berlangsung. “Saya bukan ahli hukum, tapi bagaimana, enggak jelas (putusan ini), tidak seperti biasanya,” katanya.

Kendati demikian, JK meminta semua pihak menghormati putusan PN Jaksel soal kasus tersebut. Ia menyerahkan tindakan selanjutnya kepada KPK. “Tentu semua harus hormati hukum, tapi hukum juga harus jelas, kenapa terjadi putusan demikian,” ucap JK.

Lihat juga: Pil Pahit dari Restu ‘Likuiditas’ Boediono untuk Bank Century

KPK telah menyatakan bakal mempelajari terlebih dulu putusan praperadilan PN Jaksel. Lembaga anti rasuah itu mengklaim komitmen mengungkap setiap kasus sepanjang terdapat bukti yang cukup, termasuk dalam kasus Bank Century.

Di sisi lain, Boediono belum memberikan keterangan resmi atas putusan PN Jaksel kemarin.

Saat penyelamatan Bank Century, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dia kala itu merestui pemberian FPJP kepada Bank Century sebesar Rp689,39 miliar dan ikut menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam auditnya pada 2009 melihat sejumlah kejanggalan dalam proses penyelamatan Bank Century yang dilakukan BI. Salah satu yang krusial, yakni BI diduga melakukan perubahan aturan permodalan bank guna memuluskan Bank Century menerima FPJP.

PBI Nomor 10/26/PBI/2008 yang mensyaratkan bank harus memiliki rasio kecukupan modal (Capital to Adequaty Ratio/CAR) minimal 8 persen diubah menjadi PBI Nomor 10/30/2008 yang mensyaratkan CAR hanya perlu positif.

Ketentuan CAR dibuat guna memastikan bank yang menerima FPJP sehat dan sanggup mengembalikan pinjamannya ke Bank Indonesia. Namun, yang terjadi kondisi Bank Century justru memburuk.

Akhirnya, pada 29 November 2008, Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Penetapan tersebut hanya selang beberapa hari dari pemberian FPJP yang dilakukan BI pada tanggal 14, 17, dan 18 November 2008.

KPK Segera Bahas Putusan PN Jaksel

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyatakan bahwa pihaknya akan membahas putusan PN Jaksel terkait kasus Century itu.

“Bagaimana kelanjutannya. Nanti kita akan bahas di tingkat pimpinan dan tentunya juga penyidik dan penuntut,” kata Saut di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 11 April 2018 malam.

Putusan PN Jaksel sendiri memerintahkan memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk.

“Menarik, jadi apa yang disampaikan oleh Pengadilan kemarin bertitik tolak dari putusannya Budi Mulya. Budi Mulya di putusannya kan menyebut 10 nama itu. Nah sebenarnya buat KPK sendiri kami diminta tidak diminta bahkan April tahun kemarin Jaksa Penuntut kami sudah mengelompokkan 10 orang ini perannya seperti apa,” papar Saut.

Saut menegaskanin, pihaknya akan tetap melanjutkan kasus Bank Century, baik diminta ataupun tidak. “Jadi, diminta tidak diminta sepertinya KPK tidak dalam poissi untuk menghentikan itu, apalagi dalam putusan Budi Mulya tidak disebut. Ini hanya soal bagaimana kami bisa mengerahkan resource KPK dengan cepat,” jelasnya.

PN Jaksel memerintahkan KPK untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya menyebutkan menolak eksepsi termohon KPK untuk seluruhnya.

“Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yg diajukan MAKI lawan KPK dalam kasus korupsi Century, maka tidak ada alasan lagi KPK untuk tidak menetapkan tersangka baru dalam kasus Century,” kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Senin 9 April lalu.

Ia menyebutkan mereka yang layak menjadi tersangka baru yakni semua nama yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya, yakni Boediono, Muliaman D Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, Raden Pardede dan lain-lain. (mb/cnn indonesia/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

DPRD Bintan akan Tinjau Pembendungan Bibir Pantai oleh Melia Resort Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bintan akan turun untuk melihat pembendungan bibir pantai yang dilakukan oleh Melia Resort Bintan. Hal tersebut ucapkan...

Bupati Bintan Kunker ke Tambelan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam, MM melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan...

Terungkap! Total Korban Abu Tours 96 Ribu Jemaah Umrah

Metrobatam, Makassar - Total jemaah yang menjadi korban Abu Tours mencapai 96.601 orang, sebelumnya disebut 86 ribu. Sedangkan uang yang dikumpulkan Abu Tours dari...

Indonesia Bakal Punya ‘Shinkansen’ Made in Madiun

Metrobatam, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) terus berupaya untuk mengembangkan industri perkeretaapian lokal menjadi lebih maju dan modern. Salah satu...

Ketua KPK Keluhkan Dosen Kampus Negeri Cenderung “Membela” Terdakwa Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluh mereka kesulitan mencari ahli dari kalangan dosen universitas negeri untuk membantu pembuktian kasus...

Jum’at Keliling, Polsek Batam Kota Lakukan Kegiatan Memakmurkan Masjid

Metrobatam.com, Batam -  Jumat (20/04/2018) pada pukul 12.15 WIB bertempat di Mesjid Al Hidayah Perum Kopkar PLN Kel Belian Kec Batam kota-Kota Batam telah...

Bos IMF: Kami Melihat Indonesia Jauh Lebih Baik Sekarang

Washington DC - Ekonomi dunia tengah dalam kondisi pemulihan dengan prospek yang cerah, meski mmiliki risiko yang tetap perlu diwaspadai. Risiko itu terkait potensi...

MA Perberat Hukuman Dua Terdakwa Korupsi e-KTP Jadi 15 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperberat hukuman dua terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto. Keduanya dijatuhi vonis menjadi...

Debat Jaksa KPK vs Fredrich: Dari Bakpao Hingga Sesendok Burjo

Metrobatam, Jakarta - Adu argumen kerap mewarnai persidangan Fredrich Yunadi. Mantan pengacara Setya Novanto itu hampir selalu menentang segala tudingan jaksa KPK padanya. Seringkali perdebatan...

Kisah Pilu TKW Aini yang Tak Jumpa Keluarga Sejak 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Tangis TKW Nur Aini (55) pecah saat melihat wajah keluarganya lewat sambungan video call dari kantor KBRI Riyadh, Arab Saudi. Nenek...

Ini Penjelasan Lengkap Menaker soal Polemik Perpres Tenaga Kerja Asing

Metrobatam, Jakarta - Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menuai polemik hingga berbuntut wacana pansus di DPR....

KPU: Tak Ada Alasan untuk Kembalikan Pilkada ke DPRD

Metrobatam,,Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan tidak ada alasan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD atau tidak dipilih secara...
BAGIKAN