Metrobatam, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta publik membedakan kriminalisasi dengan penegakan hukum. Hal ini menanggapi tudingan kriminalisasi sejumlah pihak atas penetapan tersangka ketua PA 212 Slamet Ma’arif.

“Ya, tentu kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau memang perlu ya dikaji dengan baik,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2).

JK mengingatkan agar proses penegakan hukum itu diterapkan dengan seadil-adilnya. Jika memang perbuatan yang dilakukan melanggar hukum, maka harus ditindak tanpa membeda-bedakan pelakunya.

“Kalau melanggar hukum memang harus diterapkan. Tapi harus adil,” katanya.

Slamet telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelanggaran kampanye di luar jadwal. Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) itu terancam pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta sebagaimana diatur Pasal 492 UU Pemilu, atau penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta dalam Pasal 521 UU Pemilu.

Kasus tersebut terkait dengan orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya, di Jalan Slamet Riyadi, depan kantor BCA KCU Solo-Slamet Riyadi, Gladak, Pasar Kliwon, Surakarta, pada Minggu (13/1).

Slamet menilai dirinya diperlakukan tidak adil oleh penegak hukum. Menurut dia, penetapan tersangka sebagai gambaran ketidakadilan hukum yang tersaji secara gamblang di negeri ini.

Mabes Polri menyatakan penetapan Slamet Maarif sebagai tersangka telah melalui proses kajian. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan kajian itu dilakukan oleh penegak hukum terpadu yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaaan, dan Bawaslu.

Atas penetapan tersangka itu, Slamet merasa diperlukan tidak adil oleh penegak hukum. Dia menilai penetapan tersangka itu sebagai gambaran ketidakadilan hukum yang tersaji secara gamblang di negeri ini.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia,” kata Slamet Maarif kepada CNNIndonesia.com melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Presiden Tak Intervensi Hukum

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo selalu menghindari tindakan intervensi terhadap proses hukum. Pensiunan jenderal bintang empat itu meminta kepada semua pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang tak berdasar.

“Dalam proses bernegara presiden selalu tunjukkan sikap yang sangat jelas di mana selama ini intervensi terhadap persoalan-persoalan hukum betul-betul dihindari,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/2).

Pernyataan Moeldoko sekaligus membantah tudingan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menilai penetapan tersangka Slamet Maarif merupakan wujud nyata upaya kubu petahana melakukan penggerusan suara melalui hukum.

Slamet diketahui juga menjadi Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Moeldoko pun meminta para pihak melakukan introspeksi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses hukum. Menurut Moeldoko, bila memang melakukan kesalahan jangan kemudian menyebut pemerintah intervensi terhadap proses hukum.

“Jangan terus salahkan pemerintah karena pemerintah dalam konteks ini adalah menjauhi dari intervensi itu. Jadi jangan lontarkan sesuatu yang tidak berdasar, menurut saya,” ujar Moeldoko

Moeldoko mengajak semua pihak membangun demokrasi yang bermartabat. Mantan panglima TNI itu tak ingin ketika terjadi sesuatu di tengah masyarakat pemerintah langsung disalahkan dan disebut melakukan rekayasa.

“Semua bisa dibuktikan. Kalau misalkan enggak salah ya enggak salah. Tapi kalau emang salah ya bukan urusan kita, urusan aparat,” tegasnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Pemko Batam dapat Hibah Lahan untuk Bangun BLK

Metrobatam.com, Batam - Perusahaan Citramas Group akan menghibahkan lahan ke Pemerintah Kota Batam untuk pembangunan balai latihan kerja (BLK). Lahan yang disiapkan seluas 5...

Luhut: Saya Hanya Bilang Jangan Ribut di Arena Debat Capres

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait keriuhan di sela-sela debat capres kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Luhut...

Tim Prabowo Sempat Mau Boikot Debat Capres Kedua

Metrobatam, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sempat menyarankan kepada calon presiden Prabowo Subianto memboikot debat capres kedua. Hal ini menyusul keributan para...

PDIP Seret Nama Amien Rais Terkait Isu Lahan Prabowo

Metrobatam, Jakarta - PDIP menyeret nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait polemik isu lahan milik capres Prabowo Subianto yang bergulir sejak debat...

Prabowo Sebut Kasus Ahmad Dhani Dendam Politik, Kejari: Murni Hukum

Metrobatam, Jakarta - Capres Prabowo Subianto menyebut kasus yang melibatkan Ahmad Dhani sebagai bentuk dendam politik. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengatakan kasus tersebut...

Polisi Dalami Dugaan Joko Driyono Terlibat Kasus Lain

Metrobatam, Jakarta - Polisi menyatakan masih mendalami dugaan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono terlibat kasus lain selain dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor....

Gugat Prabowo, ‘Harjo’ Ingin Bongkar Hoaks Selang Cuci Darah

Metrobatam, Jakarta - Advokat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Harimau Jokowi (Harjo) menggugat perdata calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ke Pengadilan Negeri...

Ajudan Kapolres Nyaris Tewas Dikeroyok Warga, 3 Pelaku Ditangkap 2 Kabur

Metrobatam, Jayapura - Ajudan Kapolres Jayawijaya, Briptu Agus Dalyono nyaris tewas setelah dikeroyok warga. Peristiwa itu terjadi di di ruangan laboratorium RSUD Wamena, Senin...

Disoal Dahnil, Mendes Tegaskan Jalan Desa 191 Ribu Km Bukan ‘Simsalabim’

Metrobatam, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mempertanyakan klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembangunan jalan...

‘Pengkhianatan’ Facebook pada WhatsApp

Metrobatam, Jakarta - WhatsApp dibeli Facebook tepat 5 tahun lampau. Kala itu, Jan Koum dan Brian Acton selaku pendirinya ikut bergabung dengan perusahaan milik...

Jokowi Menyerang Prabowo, JK Buka Fakta

Metrobatam, Jakarta - Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyerang Prabowo Subianto dengan besarnya lahan Hak Guna Usaha (HGU) sang rival. Wapres Jusuf Kalla (JK)...

Hashim Jenguk Ahmad Dhani: Dia Mendapat Tekanan yang Berat

Metrobatam, Surabaya - Adik Kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo membesuk terdakwa kasus pencemaran nama baik lewat ujaran 'idiot' Ahmad Dhani di Rutan Klas 1...