Metrobatam, Jakarta, CNN Indonesia — Amnesty International Indonesia pesimistis Presiden Joko Widodo akan menghentikan eksekusi hukuman mati, khususnya dalam kasus peredaran narkotika

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan isu hukuman mati masih begitu populer di masyarakat, terutama kelompok-kelompok agama. Sementara Jokowi yang kembali maju di Pilpres 2019, butuh menjaga elektabilitasnya.

“Tidak mungkin (menghentikan hukuman mati), kalau Jokowi masih menimbang popularitas, gaya pengambilan keputusannya masih populis, tidak mungkin bertabrakan dengan aspirasi kelompok itu,” kata Usman usai peluncuran laporan berjudul Hukuman dan Eksekusi Mati 2017 di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta, Kamis (12/4).

Laporan Hukuman dan Eksekusi Mati 2017 menyimpulkan eksekusi mati yang pernah dilakukan Pemerintahan Jokowi pada 2016 tidak mampu mengurangi kasus peredaran narkoba.

Usman menyebut pada 2016, kasus narkoba mencapai 807 kasus. Namun setelah eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba, jumlah kasus narkoba malah meningkat 57,6 kali lipat.

“Pada 2016 ada hukuman mati bagi terpidana narkoba. Tapi kasus yang terjadi malah meningkat dari 807 di 2016, menjadi 46.537 di 2017, artinya tidak ada korelasi,” Usman menjelaskan.

Di kesempatan yang sama, Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menyayangkan bila Pemerintah dan DPR masih dengan bangga mendukung hukuman mati.

Menurutnya, jumlah ancaman terhadap warga malah bertambah meski sudah diterapkan hukuman mati. Karena itu, ia pun menyebut hukuman mati hanya alat gagah-gagahan politisi semata menjelang musim politik.

“Ini alat politik gagah-gagahan paling mudah bagi DPR (dan Pemerintah) menunjukkan ke publik bahwa mereka bekerja,” ungkapnya.

Usman menambahkan seharusnya Pemerintah Indonesia belajar dari tidak efektifnya hukuman mati. Terlebih lagi ada tren global yang mulai meninggalkan hukuman mati.

Dalam laporan Hukuman dan Eksekusi Mati 2017, dicatat eksekusi hukuman mati di seluruh dunia menurun 17 persen dari 3.117 di 2016 menjadi 2.591 di 2017. Lalu ada dua negara yang menghapuskan hukuman mati dari regulasi mereka, yaitu Guinea dan Mongolia.

Sebenarnya, imbuh Usman, Jokowi bisa menjadi pelopor penghapusan hukuman mati di Indonesia jika ada kesadaran. Karena penghapusan hukuman mati di banyak negara diawali dari kesadaran elite politik, bukan dari konsensus bersama.

“Presiden Indonesia harus punya kesadaran ada masalah dalam hukuman mati dan harus berinisiatif mengubahnya. Karena harus diawali oleh kepemimpinan politik, tanpa konsensus populer,” ujarnya.

Pada 2016 ada tiga narapidana mati dari total 18 terpidana yang eksekusi mati. Seluruhnya adalah terpidana mati kasus narkoba.

Selama 2017 tidak ada eksekusi mati, namun dalam catatan Amnesty International Indonesia ada 47 vonis hukuman mati yang dijatuhkan untuk terpidana di Indonesia. Hingga akhir 2017, total ada 262 orang terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Rayakan OTT Bupati Irvan, Warga Tumpah Ruah di Alun-alun Cianjur

Metrobatam, Cianjur - Warga bergelombang mendatangi Alun-alun Cianjur usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Cianjur. Tanpa dikomando, massa dari berbagai penjuru ini mendatangi...

Perakit iPhone Rogoh Rp 14,5 T untuk Pindahkan Pabrik ke Batam

Metrobatam, Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China ternyata membawa berkah juga kepada Indonesia. Perusahaan yang berinvestasi di China mulai melirik...

Kemendagri Terbitkan Aturan Penggunaan Jilbab untuk PNS

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus...

Dukung MK, MUI Sarankan Usia Ideal Wanita Menikah 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi...

Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh ulama dan pengurus pondok pesantren se-Aceh, Jumat (14/12) di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Jokowi...

Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati/Walikota di seluruh daerah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan blanko e-KTP...

Jantung Manusia Tertinggal, Southwest Airlines Harus Kembali ke Bandara

Seattle - Sebuah pesawat penumpang AS yang sedang menempuh penerbangan dariSeattle keDallas dipaksa untuk kembali mendarat karena ditemukan jantung manusia di pesawat itu. Southwest Airlines...

Peserta Pesta Seks di Sleman Bayar Hingga Rp 1,5 Juta, Dapat Apa?

Metrobatam, Sleman - Polda DIY menyebutkan peserta pesta seks di sebuah homestay di Sleman, membayar hingga Rp 1,5 juta. Apa yang didapat para peserta...

Tahun Depan Keluarga Miskin Bisa Dapat Bantuan Rp 10 Juta

Metrobatam, Jakarta - Kabar gembira buat keluarga miskin di Indonesia. Mulai 2019 pemerintah akan melipatgandakan bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH). Hal itu juga...

PoliticaWave: Jokowi Ungguli Prabowo dalam Percakapan Medsos

Metrobatam, Jakarta - PoliticaWave menyebut bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli pasangan nomor urut 02...

Jalur Solok-Padang Terputus, Tim Kebut Bersihkan Material Longsor

Metrobatam, Padang - Longsor memutuskan akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok, sejak Kamis (13/12) malam. Pembersihan material longsor dikebut pagi ini. Titik longsor...

Analisis: Bara Api di Polsek Ciracas Mengancam Sinergitas TNI-Polri

Metrobatam, Jakarta - Proses penegakan hukum yang jauh api dari panggang diduga kuat melatarbelakangi insiden perusakan dan pembakaran di Markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur...