Jokowi: Kita Butuh Panggung Toleransi dalam Berinteraksi

Metrobatam, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masyarakat membutuhkan panggung interaksi yang bertoleransi.

“Menurut saya, kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi. Yang kita butuhkan adalah panggung toleransi dalam berinteraksi,” kata Jokowi dalam sambutannya saat acara penyerahan Strategi Kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Minggu (9/12).

Jokowi menilai kontestasi kata tanpa toleransi dapat memicu perang kata yang berpotensi saling menghujat, penebaran ujaran kebencian, hingga fitnah. Sementara itu, kontestasi ekonomi tanpa toleransi dapat memperlebar ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

“Kontestasi politik tanpa toleransi pun bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan, itu juga hal yang harus dihindari,” kata Jokowi.

Bacaan Lainnya

Dia menambahkan panggung interaksi yang diwarnai toleransi membutuhkan ruang fisik yang inklusif. Selain itu, ruang ekspresi dan kebebasan mimbar akademik hingga media massa dan media sosial dapat juga menjadi panggung toleransi.

Ia pun menegaskan negara dan pemerintahan harus hadir sebagai fasilitator ruang ekspresi sebagai panggung toleransi. Namun, ruang ekspresi tidak hanya dibutuhkan secara fisik di luar tubuh, tetapi juga dalam diri dan pikiran masing-masing orang.

“Ekspresi yang diwarnai toleransi yang diekspresikan juga membutuhkan ruang dalam hati dan pikiran, membutuhkan ruang dalam niat di semua tindakan kita untuk membuka diri, untuk berbagi, dan untuk mengembangkan diri,” kata Jokowi.

Pada rangkaian acara kongres itu, diserahkan pula naskah Strategi Kebudayaan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Strategi Kebudayaan adalah kumpulan pokok-pokok pikiran dari seluruh daerah di Indonesia dalam Sidang Pleno Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Kongres itu sendiri telah berlangsung 5-9 Desember 2018 dan diikuti sekitar 7.000 peserta. Strategi Kebudayaan dibuat sesuai amanat pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan Strategi Kebudayaan yang merupakan kumpulan pokok-pokok pikiran daerah di Indonesia. Nantinya Strategi Kebudayaan akan disahkan oleh Presiden dan berlaku untuk 20 tahun ke depan.

“Saya harap Strategi Kebudayaan akan menjadi dokumen pemajuan kebudayaan nasional untuk 20 tahun ke depan,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Jokowi dalam sambutan sebelum menerima Strategi Kebudayaan itu mengtakan, “Menghadapi kompleksitas lalu lintas budaya, kita harus teguh menjaga peradaban kita sendiri, sekaligus keterbukaan juga untuk berinteraksi”.

Menurutnya seluruh bangsa di dunia semakin lama akan semakin sering berinteraksi dengan bangsa lain. Perkembangan teknologi telah memungkinkan seseorang berpindah dengan cepat.

Begitu juga dengan kemajuan perkembangan komunikasi yang dapat mendiseminasi informasi baik teks, gambar, maupun audio visual secara cepat.

“Fenomena ini membuat lalu lintas dan interaksi budaya semakin padat dan kompleks, baik itu berupa interaksi antarkelompok dan antarbangsa, interaksi antar kearifan termasuk interaksi antara yang lama dengan yang baru,” ujar Jokowi. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait