Metrobatam, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, saat ini pemerintah belum menemui titik terang soal pajak yang harus diemban PT Freeport Indonesia usai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Menurutnya, keputusan tersebut masih dirundingkan dan masuk ke dalam empat poin negosiasi antara Freeport dan pemerintah. Selain jaminan penanaman modal, poin-poin lain yang masih dirundingkan adalah pembangunan smelter, divestasi maksimal sebesar 51 persen, dan kelangsungan operasi pasca kontrak habis di tahun 2021.

Oleh karenanya, hingga hari ini, pemerintah belum tahu apakah Freeport mengikuti ketentuan fiskal yang sesuai dengan kontrak (nail down) atau peraturan yang berlaku adalah aturan perpajakan yang berlaku seharusnya (prevailing).

Namun, jika Freeport sudah sepakat mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka sudah seharusnya Freeport memberlakukan fiskal prevailing.

“(Masalah nail down atau prevailing) belum ditentukan, itu bagian dari perundingan,” papar Jonan di Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Adapun menurutnya, pihaknya baru saja bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membahas masalah perpajakan, retribusi daerah, dan royalti yang seharusnya dibayarkan Freeport. Ia berharap, masalah ini rampung Oktober mendatang, berbarengan dengan seluruh poin-poin perundingan tersebut.

“Kami sepakat itu bisa selesai sebelum Oktober,” katanya.

Di samping itu, ia menegaskan bahwa pemerintah juga tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus hanya untuk mengakomodasi stabilisasi investasi Freeport. Namun, pemerintah rencananya memang akan menerbitkan satu peraturan terkait investasi pertambangan, meski ia tak mau menyebut secara detil.

“Pemerintah tidak akan buat satu peraturan khusus untuk satu badan usaha saja. Apapun itu bentuknya,” pungkas Jonan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus dibayarkan Freeport akan mengikuti ketentuan prevailing.

Nantinya, ketentuan perpajakan Freeport tak mengikuti ketentuan kontrak sebelumnya, yang berupa Kontrak Karya (KK) atau bersifat naildown.

“Di Undang-undang secara jelas bahwa perubahan menjadi IUPK berarti menghendaki prevailing law, yang berarti kita akan hitung berdasarkan kewajiban berbasis pada UU Perpajakan saat ini,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Selasa kemarin.

Jika menjadi IUPK, maka Pajak Penghasilan (PPh) badan Freeport akan turun dari 35 persen menjadi 25 persen. Namun, akan ada tambahan pajak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dan Pajak Penjualan (PPn) sebesar 2,3 persen hingga 3 persen.

Selain masalah perpajakan, pemerintah juga akan mendapatkan peningkatan pendapatan dari royalti. Di dalam KK, royalti dari produksi emas dan perak terhitung 1 persen, sementara royalti bagi tembaga tercatat 3,5 persen.

Jika mengacu pada IUPK, maka royalti emas tercatat sebesar 3,75 persen, perak sebesar 3,25 persen, dan tembaga sebesar 4 persen. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai KPU BC Tipe B Batam Naik 100 Persen

Metrobatam.com, Batam - Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau melonjak...

Batam Terima DIPA Tahun 2019 Rp1,1 Triliun

Metrobatam.com, Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. DIPA diserahkan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau,...

KAL Mapor Berhasil Padamkan Api di MV. Aventador yang Terbakar di Perairan Batuampar

Metrobatam.com, Batam - Salah satu unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Mapor II-4-64...

Rayakan OTT Bupati Irvan, Warga Tumpah Ruah di Alun-alun Cianjur

Metrobatam, Cianjur - Warga bergelombang mendatangi Alun-alun Cianjur usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Cianjur. Tanpa dikomando, massa dari berbagai penjuru ini mendatangi...

Perakit iPhone Rogoh Rp 14,5 T untuk Pindahkan Pabrik ke Batam

Metrobatam, Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China ternyata membawa berkah juga kepada Indonesia. Perusahaan yang berinvestasi di China mulai melirik...

Kemendagri Terbitkan Aturan Penggunaan Jilbab untuk PNS

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus...

Dukung MK, MUI Sarankan Usia Ideal Wanita Menikah 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi...

Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh ulama dan pengurus pondok pesantren se-Aceh, Jumat (14/12) di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Jokowi...

Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati/Walikota di seluruh daerah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan blanko e-KTP...

Jantung Manusia Tertinggal, Southwest Airlines Harus Kembali ke Bandara

Seattle - Sebuah pesawat penumpang AS yang sedang menempuh penerbangan dariSeattle keDallas dipaksa untuk kembali mendarat karena ditemukan jantung manusia di pesawat itu. Southwest Airlines...

Peserta Pesta Seks di Sleman Bayar Hingga Rp 1,5 Juta, Dapat Apa?

Metrobatam, Sleman - Polda DIY menyebutkan peserta pesta seks di sebuah homestay di Sleman, membayar hingga Rp 1,5 juta. Apa yang didapat para peserta...

Tahun Depan Keluarga Miskin Bisa Dapat Bantuan Rp 10 Juta

Metrobatam, Jakarta - Kabar gembira buat keluarga miskin di Indonesia. Mulai 2019 pemerintah akan melipatgandakan bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH). Hal itu juga...