Jonan Sebut Freeport Belum Sepakat Soal Pajak

Metrobatam, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, saat ini pemerintah belum menemui titik terang soal pajak yang harus diemban PT Freeport Indonesia usai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Menurutnya, keputusan tersebut masih dirundingkan dan masuk ke dalam empat poin negosiasi antara Freeport dan pemerintah. Selain jaminan penanaman modal, poin-poin lain yang masih dirundingkan adalah pembangunan smelter, divestasi maksimal sebesar 51 persen, dan kelangsungan operasi pasca kontrak habis di tahun 2021.

Oleh karenanya, hingga hari ini, pemerintah belum tahu apakah Freeport mengikuti ketentuan fiskal yang sesuai dengan kontrak (nail down) atau peraturan yang berlaku adalah aturan perpajakan yang berlaku seharusnya (prevailing).

Namun, jika Freeport sudah sepakat mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka sudah seharusnya Freeport memberlakukan fiskal prevailing.

“(Masalah nail down atau prevailing) belum ditentukan, itu bagian dari perundingan,” papar Jonan di Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Adapun menurutnya, pihaknya baru saja bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membahas masalah perpajakan, retribusi daerah, dan royalti yang seharusnya dibayarkan Freeport. Ia berharap, masalah ini rampung Oktober mendatang, berbarengan dengan seluruh poin-poin perundingan tersebut.

“Kami sepakat itu bisa selesai sebelum Oktober,” katanya.

Di samping itu, ia menegaskan bahwa pemerintah juga tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus hanya untuk mengakomodasi stabilisasi investasi Freeport. Namun, pemerintah rencananya memang akan menerbitkan satu peraturan terkait investasi pertambangan, meski ia tak mau menyebut secara detil.

“Pemerintah tidak akan buat satu peraturan khusus untuk satu badan usaha saja. Apapun itu bentuknya,” pungkas Jonan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus dibayarkan Freeport akan mengikuti ketentuan prevailing.

Nantinya, ketentuan perpajakan Freeport tak mengikuti ketentuan kontrak sebelumnya, yang berupa Kontrak Karya (KK) atau bersifat naildown.

“Di Undang-undang secara jelas bahwa perubahan menjadi IUPK berarti menghendaki prevailing law, yang berarti kita akan hitung berdasarkan kewajiban berbasis pada UU Perpajakan saat ini,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Selasa kemarin.

Jika menjadi IUPK, maka Pajak Penghasilan (PPh) badan Freeport akan turun dari 35 persen menjadi 25 persen. Namun, akan ada tambahan pajak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dan Pajak Penjualan (PPn) sebesar 2,3 persen hingga 3 persen.

Selain masalah perpajakan, pemerintah juga akan mendapatkan peningkatan pendapatan dari royalti. Di dalam KK, royalti dari produksi emas dan perak terhitung 1 persen, sementara royalti bagi tembaga tercatat 3,5 persen.

Jika mengacu pada IUPK, maka royalti emas tercatat sebesar 3,75 persen, perak sebesar 3,25 persen, dan tembaga sebesar 4 persen. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

BPJS Kesehatan Fasilitasi Peningkatan Kompentensi Dokter

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebagai badan hukum publik yang lebih dari empat tahun mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan...

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Pengurus Parpol Dilarang Jadi DPD di Pemilu 2019

Metrobatam.com, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menegaskan peraturan yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah mulai berlaku sejak...

490 Anak di Kepri Positif Terjangkit Penyakit Campak dan Rubella

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam kurun tiga tahun terakhir, tercatat 490 anak di Provinsi Kepri positif terjangkit penyakit campak dan rubella dengan rincian campak 270...

Pemko Tanjungpinang Segera Pecat 11 ASN Terlibat Tindak Pidana Korupsi

Metrobatam.com, Tanjunfpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang segera memecat 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi. Sekda Kota Tanjungpinang, Riono di Tanjungpinang, Rabu menyatakan, putusan tersebut...

Bupati Bintan Apri Sujadi Tegaskan Penerimaan CPNS 2018 Bebas Calo

Metrobatam.com, Bintan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kepulauan Riau resmi membuka penerimaan formasi CPNS Tahun 2018 dengan kuota sebanyak 250 formasi. Dari jumlah itu,...

Masyarakat dan Aparat Harus Solid, Bekerjasama dan Bersinergi untuk Pemilu Damai

Metrobatam.com, Batam - Masyarakat dan aparat keamanan serta unsur pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau harus solid. Pesan ini disampaikan Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap...

204 Pejabat JFT Provinsi Kepri Dilantik

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dengan masing-masing rincian sesuai jabatan yang diemban, sebanyak 204 orang ASN dilantik sebagai pejabat Jabatan Fungsional Tertentu...

Kementerian Pariwisata RI Apresiasi Moon Cake Festival 2018

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Penyelenggaraan Moon Cake Festival 2018 yang kembali digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata Republik...

Gubernur Kepri Minta Para Wartawan Jadi Garda Terdepan Perangi Hoax

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan dirinya merasakan betul kehadiran dan peran serta wartawan dalam pembangunan. Para wartawan terus menyampaikan berbagai pesan...

Bhinneka Life Gelar Literasi Perencanaan Keuangan Guru SLTA di Bukittinggi

Metrobatam.com, Bukittinggi - Perusahaan asuransi jiwa dengan jaringan operasi luas di Indonesia, Bhinneka Life menyelenggarakan kegiatan literasi perencanaan keuangan bagi puluhan guru mata pelajaran...

Jabatan Danyonmarhanlan IV TPI Diserahterimakan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Jabatan Komandan Batalyon Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) IV TPI diserahterimakan dari Mayor Mar Yudo Herdyanto, M.Tr.Hanla., kepada Komandan Pasmar (Danpasmar) 1 Brigjen...

Abdul Basyid Has : Hari PMI adalah Hari Kesalehan Sosial

Metrobatam.com, Batam - Memperingati hari Palang Merah Indonesia (PMI), Abdul Basyid Has, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghimbau masyarakat untuk...
BAGIKAN