Jonan Sebut Freeport Belum Sepakat Soal Pajak

1062

Metrobatam, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, saat ini pemerintah belum menemui titik terang soal pajak yang harus diemban PT Freeport Indonesia usai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Menurutnya, keputusan tersebut masih dirundingkan dan masuk ke dalam empat poin negosiasi antara Freeport dan pemerintah. Selain jaminan penanaman modal, poin-poin lain yang masih dirundingkan adalah pembangunan smelter, divestasi maksimal sebesar 51 persen, dan kelangsungan operasi pasca kontrak habis di tahun 2021.

Oleh karenanya, hingga hari ini, pemerintah belum tahu apakah Freeport mengikuti ketentuan fiskal yang sesuai dengan kontrak (nail down) atau peraturan yang berlaku adalah aturan perpajakan yang berlaku seharusnya (prevailing).

Namun, jika Freeport sudah sepakat mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka sudah seharusnya Freeport memberlakukan fiskal prevailing.

“(Masalah nail down atau prevailing) belum ditentukan, itu bagian dari perundingan,” papar Jonan di Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Adapun menurutnya, pihaknya baru saja bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membahas masalah perpajakan, retribusi daerah, dan royalti yang seharusnya dibayarkan Freeport. Ia berharap, masalah ini rampung Oktober mendatang, berbarengan dengan seluruh poin-poin perundingan tersebut.

“Kami sepakat itu bisa selesai sebelum Oktober,” katanya.

Di samping itu, ia menegaskan bahwa pemerintah juga tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus hanya untuk mengakomodasi stabilisasi investasi Freeport. Namun, pemerintah rencananya memang akan menerbitkan satu peraturan terkait investasi pertambangan, meski ia tak mau menyebut secara detil.

“Pemerintah tidak akan buat satu peraturan khusus untuk satu badan usaha saja. Apapun itu bentuknya,” pungkas Jonan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus dibayarkan Freeport akan mengikuti ketentuan prevailing.

Nantinya, ketentuan perpajakan Freeport tak mengikuti ketentuan kontrak sebelumnya, yang berupa Kontrak Karya (KK) atau bersifat naildown.

“Di Undang-undang secara jelas bahwa perubahan menjadi IUPK berarti menghendaki prevailing law, yang berarti kita akan hitung berdasarkan kewajiban berbasis pada UU Perpajakan saat ini,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Selasa kemarin.

Jika menjadi IUPK, maka Pajak Penghasilan (PPh) badan Freeport akan turun dari 35 persen menjadi 25 persen. Namun, akan ada tambahan pajak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dan Pajak Penjualan (PPn) sebesar 2,3 persen hingga 3 persen.

Selain masalah perpajakan, pemerintah juga akan mendapatkan peningkatan pendapatan dari royalti. Di dalam KK, royalti dari produksi emas dan perak terhitung 1 persen, sementara royalti bagi tembaga tercatat 3,5 persen.

Jika mengacu pada IUPK, maka royalti emas tercatat sebesar 3,75 persen, perak sebesar 3,25 persen, dan tembaga sebesar 4 persen. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Wali Kota Tegal Divonis 5 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara, kepada Wali Kota nonaktif Tegal, Siti Masitha. Dia...

Dikawal 4 Pesawat Tempur, Panglima TNI ke Natuna Tinjau Pangkalan Militer

Metrobatam, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Saat terbang ke sana, Hadi mendapat pengawalan ekstra ketat. Empat...

PKS Luruskan Hoax Kader Komentar ‘Kartini Pemuas Seks Belanda’

Metrobatam, Jakarta - Komentar seseorang bernama Ahmada Al Fatih yang menghina Kartini dikait-kaitkan dengan PKS. Foto seseorang berjas PKS digabungkan dengan komentar itu. Bagaimana...

Menkumham Setuju Hukuman Cambuk Dilakukan di Area Lapas

Metrobatam, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly setuju eksekusi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat di Aceh dila‎ksanakan di...

Dokter RS Premier Ngaku Tak Pernah Beri Rekam Medis Setnov ke Fredrich Yunadi

Metrobatam, Jakarta - Dokter RS Premier Glen S Dunda mengaku, tidak pernah memberi rekam medis terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) kepada pengacara...

Bos First Travel Akui Gaji Rp 1 M dan Beli Restoran di London

Metrobatam, Depok - Hakim menanyai bos First Travel, Andika Surachman soal nilai gajinya yang mencapai Rp 1 miliar tiap bulan. Menurut Andika, gaji sebesar...

Jenazah Wakapolres Labuhanbatu Dimakamkan secara Militer di Kampung Halamannya

Metrobatam, Medan – Wakapolres Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kompol Andi Chandra, yang tewas setelah kapal yang ditumpanginya bersama 6 pejabat utama Polres Labuhanbatu tenggelam di...

Ketua DPRD Kepri Minta KPID Tangkal Penyebaran Hoax Melalui Siaran

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi provinsi Kepri Jumaga Nadeak, meminta agar Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) setempat berperan aktif menangkal penyebaran hoax melalui...

Ditpolairud Polda Kepri MoU dengan DPC INSA Batam Serta Luncurkan Aplikasi Sipopeye Kepri

Metrobatam.com, Batam - Dirpolairud Polda Kepri meluncurkan aplikasi SIPOPEYE KEPRI dan lakukan Penandatanganan (Memorandum of Understanding) MoU bersama DPC INSA Batam, Jumat (20/4/2018) pagi di...

Tiga Penari Erotis di Batam Hanya Pekerja Lepas

Metrobatam, Batam - Tiga penari erotis di Dataran Engku Putri, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pada Sabtu, 14 April 2018 lalu diketahui hanya...

‘Sentilan’ SBY dan Polemik Kasus Century

Metrobatam, Jakarta - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, membuat pernyataan mengejutkan melalui akun media sosial Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, pada Selasa (17/4). SBY menyampaikan...

Asyik Pesta Narkoba, 5 Pelajar Ditangkap di Rumah Kosong

Metrobatam, Pekanbaru - Bukannya mengisi waktu dengan hal positif, sekelompok remaja ini malah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Para remaja yang semua masih...
BAGIKAN