Jubir JK Minta Pengacara Novanto Berhenti Ngoceh

1558

Metrobatam, Jakarta – Kuasa hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi bersikukuh perlu ada izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memeriksa kliennya. Fredrich pun diminta tidak memberikan pernyataan hukum yang menyesatkan.

“Saya lihat si Fredrich tidak berhenti ngoceh, mungkin tujuannya untuk menyesatkan banyak orang. Saat ini hanya Fredrich yang ngotot mengatakan pemeriksaan Novanto oleh KPK harus Izin dulu ke Presiden,” kata juru bicara JK, Husain Abdullah kepada detikcom, Senin (13/11).

Bahkan hal itu juga telah terang-terangan oleh Wapres JK bahwa untuk memeriksa Novanto tidak perlu mendapatkan izin dari Jokowi. “Sekarang hukum dari langit mana yang dipakai Fredrich yang menyebutkan untuk memeriksa majikannya KPK butuh izin?” tanya Husain.

“Saya tanya anak saya yang baru selesai di fakultas hukum pun menegaskan tidak perlu izin untuk memeriksa Ketua DPR dalam kasus pidana korupsi,” sambungnya.

Bahkan, hampir semua pendapat hukum juga memberikan komentar serupa soal tidak perlunya izin Jokowi soal kasus yang dihadapi Novanto.

Pengacara Sarankan Tak Hadir

Dalam berbagai kesempatan Fredrich menyarankan Novanto tidak menghadiri panggilan KPK karena dalam surat panggilan tersebut tidak terdapat atau tercantum izin Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Kita berikan saran tidak hadir karena KPK tidak punya wewenang untuk memanggil,” kata Fredrich di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (12/11).

Penyidik KPK memang menjadwalkan pemanggilan Novanto pada Senin (13/11) besok. Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo (Direktur Utama PT Quadra Solution).

Saran untuk tidak hadir itu disebut Fredrich lantaran KPK tidak belum mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Fredrich juga menyebut KPK melanggar UUD 1945 bila memanggil Novanto.

“Itu adalah UUD 1945. Tolong satu hal dicatat. UUD 1945 Pasal 20A, itu bilang anggota dewan memiliki hak untuk bicara, hak untuk bertanya, untuk mengawasi, dan punya imunitas. Tolong, kita semua mengerti bahasa Indonesia. Pasti tahu imunitas itu apa,” kata Fredrich.

“Justru yang sekarang saya tanyakan, KPK tidak taat dan tidak patuh sama hukum. Terutama dia melakukan pembangkangan terhadap UUD. Mereka inkostitusional,” ujar Fredrich menambahkan.

Untuk tersangka yang sama, Novanto sebelumnya pernah dipanggil pada 30 Oktober dan 6 November. Namun, Novanto selalu absen dengan mengirimkan surat ke KPK sebagai alasannya.

Lagi-lagi Tak Penuhi Panggilan

Setya Novanto lagi-lagi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, karena dalam surat panggilan tersebut tidak terdapat atau tercantum izin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo). Alasan yang digunakan adalah terkait izin presiden,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Senin (13/11).

Alasan ketidakhadiran Novanto ters‎ebut dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Khususnya, terkait pemanggilan anggota dewan dalam pemeriksaan tindak pidana.

Diketahui sebelumnya, Setya Novanto dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Dia akan diperiksa untuk tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo, pada hari ini.

Setya Novanto sendiri merupakan tersangka ‎dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Novanto kembali dijerat KPK setelah sebelumnya sempat memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka. Enam tersangka tersebut yakni, dua mantan‎ pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, seorang pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dua anggota DPR, Markus dan Setya Novanto, serta Dirut PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Tinjau GBK, Menteri Basuki: Ini Dibangun Pakai Pajak Kok Dirusak?

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah fasilitas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) rusak usai final Piala Presiden 2018. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat...

Ketua DPR Minta Motif Penyerangan Pemuka Agama Diusut Tuntas

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta polisi bergerak cepat mengusut tuntas kekerasan terhadap Kiai Hakam Mubarok, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Karangasem Paciran,...

Usai Pesta Miras, Pemuda Ini Ditemukan Mengambang di Sungai

Metrobatam, Lumajang - Usai pesta miras bersama teman-temannya, Muhamad Saiful Rizal (19) ditemukan tewas mengambang di tepi sungai Kali Mujur, Dusun Parasgoang, Desa Pandanarum,...

Bos First Travel Jalani Sidang Perdana

Metrobatam, Jakarta - Bos First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Depok. Ketiganya didakwa dalam kasus...

Tersebar Inisial Artis Lain Diduga Pengguna Narkoba, Ini Kata Polisi

Metrobatam, Jakarta - Siapa sangka, tiga artis diciduk dalam satu minggu kemarin karena narkoba. Setelah Fachri Albar, Roro Fitria, dan Dhawiya, tersebar inisial artis...

Pesawat Iran Jatuh, KBRI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban

Metrobatam, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Iran memastikan tidak ada penumpang WNI dalam daftar penumpang atau manifest pesawat yang jatuh di pusat...

Gunung Sinabung Erupsi 5 Km, Warga Diminta Waspada

Metrobatam, Jakarta - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu 5 kilometer. Warga diminta waspada dengan erupsi...

Mabes Polri Bahas Kepulangan Rizieq Shihab

Metrobatam, Jakarta - Mabes Polri akan menggelar rapat membahas antisipasi kepulangan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab, Senin (19/2). Berdasarkan Surat Telegram...

Setelah Parpol Dapat Nomor Urut, Ini Tahapan Pemilu 2019

Metrobatam, Jakarta - Sebanyak 14 parpol lolos dan mendapat nomor urut untuk Pemilu 2019. Bagaimana tahapan selanjutnya untuk Pemilu serentak? Sebelumnya, ada 14 parpol yang...

PKS Tetap Dukung Tersangka KPK Mustafa di Pilkada Lampung

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli, meskipun Mustafa telah berstatus tersangka dan...

Anies Dicegah ke Podium karena Namanya Tak Dicatat Panitia, Fahri Sewot

Metrobatam, Jakarta - Media sosial hari Minggu diramaikan dengan video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicegah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) jelang pemberian piala oleh...

Indonesia Segera Punya Pasar Ikan Modern di Muara Baru

Metrobatam, Jakarta - Indonesia akan memiliki pasar ikan modern. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan pembangunan Pasar Ikan Muara Baru...
BAGIKAN