Kabupaten Kepulauan Anambas Raih WTP Perdana dari BPK RI

287

Metrobatam.com, Anambas –  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepri, dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual tahun anggaran 2015.

Bahkan, Bupati KKA Abdul Haris didaulat memberikan sambutan mewakili kepala daerah yang lain pada penyerahan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, Kamis (9/6).Abdul Haris mengatakan, kepastian WTP didapat pada Kamis (9/6) setelah penyerahan opini dari kepala  BPK Perwakilan Provinsi Kepri Isman Rudy.

“Alhamdulillah WTP ini merupakan yang perdana sejak daerah ini dimekarkan,” ujar Haris melalui ponselnya, Jumat (10/6).

Haris menceritakan, pada awal dimekarkan tahun 2009, Anambas mendapatkan penilaian Disclaimer atau tanpa opini. Setelah itu berturut-turut Anambas mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Puncaknya pada tahun 2016 ini akhirnya perjuangan Anambas sudah mendapatkan WTP,” katanya penuh semangat.

Kendati demikian, orang nomor 1 KKA ini mengungkapkan keberhasilan naik kelas ini merupakan hasil kerja keras semua jajarannya. Haris memuji kinerja Bagian Keuangan dan Bagian Aset dan SKPD lain yang mendukung, serta BPK yang telah memberikan petunjuk dan arahan bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

“Artinya semua kerja keras dan kerja sama untuk mengikuti semua aturan dan arahan serta  pentunjuk yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga Anambas mendapatkan WTP perdana sejak dimekarkan,” terangnya.

Haris bertekad akan mempertahankan opini WTP tersebut. Namun,  tak dapat dipungkiri mempertahankannya harus dengan kerja keras dari semua lini, terutama Bagian Keuangan, Aset dinas-dinas lainnya.

Juga paling penting, kata dia, adalah pegawasan oleh Inspektorat harus intens terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Saya berharap kerapian dalam pencatatan pengelolaan keuangan daerah itu, dan  yang paling penting agar WTP dapat dipertahankan,” imbuhnya.

Haris juga berpesan dalam penganggaran  harus transparan.  Bahkan, dalam penyusunan  anggaran, harus sesuai dengan sistem pemeriksaan. Haris mengingatkan kepada semua kepala SKPD agar hati hati dalam membuat program kerja dan kegiatan. Jangan sampai salah.

“Baca dua tiga kali, jangan copy paste. Kadang salah, yang lama dengan baru itu ada perbedaan, akhirnya setelah disahkan terjadi kesalahan pada nomenklatur, maka salahlah menjalankan anggaran itu,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kata Haris, yang tidak diinginkan BPK itu tidak rapi dan tidak patuh dengan undang-undang. kepatuhan terhadap undang-undang  dalam penganggaran menjadi poin penting. Beberpa aspek penilaian tersebut antara lain, manajemen kas, aset,  kepatuhan, tertib administrasi dan lainnya.

“Ini yang  menjadi tolak ukur. Jika kita tunduk dan patuh dalam administrasi, Insya Allah Pemda akan selamat dari indikasi korups,” kata Haris.

(mb/haluankepri/yud)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bakamla Selamatkan Rombongan Kemendes yang Terombang-Ambing 8 Jam di Perairan Tarakan, Ini Kronologinya

Metrobatam, Jakarta - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menyelamatkan sebagian rombongan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang...

Ini Istana Bos First Travel yang Terlilit Utang Rp 80 M dan Tipu Calon...

Metrobatam, Jakarta - Polisi telah menetapkan bos First Travel, Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Devitasari Hasibuan, sebagai tersangka kasus penipuan perjalanan umrah. Meski diketahui...

Seperti Ini Bahagianya Warga di Perbatasan yang Akhirnya Bisa Nikmati Listrik

Metrobatam, Atambua - Sudah dua tahun ini listrik hadir di Desa Naekake, salah satu desa di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Timur Leste di Provinsi Nusa...

Kecewa Kontrak Kerja Tidak Diperpanjang, Mantan Pegawai Bakar Kampus Universitas Malikussaleh

Metrobatam, Aceh Utara – Pelaku pembakaran Gedung Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), di Gampong (Desa) Kecamatan Muara Baru, Kabupaten Aceh Utara, berinisial S mengaku kecewa...

Bekuk 5 Bandar Narkoba di Aceh Utara, BNN Sita 40 Kg Sabu

Metrobatam, Lhokseumawe - Badan Narkotika Nasional (BNN) membekuk 5 bandar narkoba di Aceh. Sebanyak 40 kilogram sabu disita dalam penangkapan tersebut. Awalnya, penangkapan dilakukan terhadap...

FPI Doakan Musuh Rizieq Shihab Dihancurkan, Anis Doakan Rizieq Panjang Umur

Metrobatam, Jakarta - Massa Front Pembela Islam (FPI) mendoakan semua musuh dan orang yang memfitnah Rizieq Shihab dalam perayaan hari ulang tahun ke-19 FPI. Berdasarkan...

Korban First Travel Minta Pemerintah Bantu Kembalikan Uang Jemaah

Metrobatam, Jakarta - Jemaah korban dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel meminta pemerintah turun tangan membantu pengembalian dana jemaah yang sudah disetorkan. Hingga saat...

Zaskia Gotik Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Malam Ramah Tamah dan Hiburan Rakyat Kabupaten Bintan 2017 sempena HUT Kemerdekaan RI ke 72 berlangsung sangat meriah. Hal itu terlihat,...

DPRD Kepri Sahkan Ranperda Keuangan dan Administrasi DPRD

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota...

Dibandingkan Batam, Turis Singapura Pilih Liburan ke Johor Baru Malaysia

Metrobatam.com, Batam - Masyarakat Singapura ternyata masih memilih Johor Baru, Malaysia sebagai destinasi akhir pekan mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan Singapura yang...

Curhat Jemaah First Travel di DPR: Uang Habis hingga Ibu Meninggal

Metrobatam, Jakarta - Korban jemaah umrah First Travel mengadu ke Komisi VIII DPR. Korban mengadu dengan kerugian yang bervariasi bahkan ada keluarganya yang meninggal...

Ketua MUI: Indonesia Bukan Darul Islam

Metrobatam, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin menyata0kan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dari berbagai golongan masyarakat, hingga akhirnya merdeka...