Kader Muda Golkar Minta Setnov Mundur dari Kursi Pimpinan

    1516

    Metrobatam, Jakarta – Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya.

    Desakan Ahmad Doli itu tak lepas dari penetapan Setya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/7) malam.

    “Dengan ditetapkannya SN sebagai tersangka saat ini, tidak ada jalan lain. Demi menjaga nama partai, SN harus mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPR RI,” kata Doli dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (18/7).

    Menurut Doli, sebagai kader dengan komitmen tinggi, Setya harus lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi partai, bangsa, dan negara.

    Sejak awal pengusutan korupsi e-KTP, ketika nama Setya disebut dalam dakwaan pada sidang pertama tersangka Irman dan Sugiharto, Doli mengklaim sudah menyarankan agar mantan Bendahara Umum Golkar itu mundur.

    Desak Munaslub, Kader Muda Golkar Minta Setnov MundurAhmad Doli Kurnia. (Dok. Pribadi)

    Langkah tersebut, kata Doli perlu dilakukan demi penyelamatan partai. Sebab, dalam tiga bulan terakhir ini, setiap kali ada persidangan dan pemeriksaan saksi, nama Setya selalu disebut. “Dan secara otomatis, pasti Golkar tersandera dan terbawa-bawa negatif,” ujar Doli.

    Doli pun meminta agar kasus Setya tidak menganggu konsolidasi partai dalam menghadapi agenda-agenda politik strategis ke depan seperti Pilkada serentak 2018 dan juga Pemilu serentak 2019.

    Selain itu, Doli berharap agar jajaran pengurus Golkar mengambil langkah cepat untuk menyikapi status tersangka Setya. Salah satunya dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    “Jadi tidak ada jalan lain DPP dengan semua perangkatnya termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar harus segera melakukan rapat untuk mengambil sikap mempersiapkan Munaslub,” kata Doli.

    KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun.

    Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut peran anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) itu telah mengatur pihak yang akan memenangkan proyek pengadaan e-KTP. “SN diduga telah mengondisikan pemenang pengadaan e-KTP,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7).

    Saat hari penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK, Sekretaris DPP Golkar, Idrus Marham, mengatakan posisinya sebagai Ketua Umum tak akan diganti. Idrus menyatakan hal itu dilakoni karena partainya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunggu putusan inkrah di pengadilan.

    “Berdasar asas praduga tak bersalah tetap ketua umum,” kata Idrus usai bertamu ke kediaman Setya di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semalam (17/7) malam.

    Idrus pun menegaskan DPP Golkar tak akan menggelar Munaslub untuk menunjuk pengganti Setya. Dia menegaskan mesin partai tetap berjalan sesuai dengan hasil Rapimnas pada 2016 silam. “Itu sudah sebuah keputusan,” tegas Idrus.

    “Tidak ada (pengganti kekosongan) Kan ada pelaksana harian. Ada Sekjen. Fungsi sudah dibagi habis.”

    Partai Beringin di Kancah Politik

    Penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik dianggap bakal membawa dampak besar bagi Partai Golkar.

    Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati memprediksi, penetapan Setya sebagai tersangka di kasus korupsi e-KTP akan berpengaruh terhadap konstelasi politik nasional dalam waktu dekat. Dampaknya akan terasa jika jabatan Setya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar diganti seiring dengan status tersangka korupsi yang ia sandang.

    “Intinya, siapa yang menjadi ketua Golkar dan DPR gantikan Setya itu yang juga akan mempengaruhi konstelasi politik nasional. Mungkin juga berpengaruh untuk pileg dan pilpres 2019 nanti,” kata Mada kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/7) malam.

    Menurut Mada, posisi Ketua DPR memegang peranan penting karena selama di bawah kepemimpinan Setya lembaga legislatif itu cenderung lemah mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi.

    Jika jabatan Ketua DPR beralih ke politikus lain seperti Fahri Hamzah atau Fadli Zon, kata Mada, maka pengawasan terhadap eksekutif diyakini akan semakin kuat. Hal itu juga disebut berdampak, walau sedikit, pada progres pembahasan RUU Pemilu dan/atau pemberian pandangan DPR terhadap Perppu Ormas.

    “Idealnya pengganti (Ketua DPR) dari partai pemenang pemilu. Tapi kan juga tergantung proses politik (negosiasi),” katanya.

    Posisi Setya di Golkar juga patut diperhatikan. Walau dipercaya sudah tidak ada lagi kekuatan dominan di partai tersebut, potensi pemilihan Ketua Umum baru untuk menggantikan Setya disebut masih terbuka hingga saat ini.

    Keputusan ada atau tidaknya ketua umum baru bagi Golkar dipercaya akan mempengaruhi posisi partai tersebut di dalam koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi. Mada meyakini, besar kemungkinan Golkar akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi, terlepas dari siapapun figur yang memimpin partai itu nantinya.

    “Yang menarik dan menentukan justru respons internal Golkar, apakah kemudian akan ada Munaslub lagi untuk memilih ketum baru atau seperti apa,” katanya.

    Terlepas dari itu, Mada menilai status tersangka Setya dianggap tak memberi pengaruh signifikan terhadap kesiapan partai itu menghadapi Pilkada 2018.

    Desentralisasi kuasa di internal partai beringin yang timbul pasca orde baru dianggap sebagai faktor utama tak terpengaruhnya persiapan Pilkada dengan penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK Terlebih, ujar Mada, dalam konteks Pilkada masyarakat pemilih tak begitu memperhatikan sosok figur pemimpin partai untuk menentukan calon kepala daerahnya.

    “Dalam pilkada, pemilih cenderung tidak melihat parpol pengusung tapi lebih ke figur kandidat. Masih terkait poin itu, isu korupsi kan masih belum menjadi prioritas bangsa ini. Jadi, pemilih juga tidak menempatkan isu ini sebagai pertimbangan utama menentukan pilihannya,” tuturnya.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Ini Gagasan dari Urban Nexus ke 7 untuk Pemko Tanjungpinang

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Berakhir sudah kegiatan Regional Workshop Ke 7 Urban nexus yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang selama 3 hari. Oleh Deutsche Gesellschaft...

    Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam Tangkap Kapal Penyeludup Ribuaan Burung Kacer...

    Metrobatam.com, Batam - Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam gagalkan penyeludupan ribuaan Burung Kacer dari Malaysia di Pelabuhan Tikus, Tiban Mentarau, Sekupang...

    Wako Tanjungpinang Lis Darmansyah Tunggu Keputusan Menpan RB Terkait Kurangnya Tenaga Pengajar

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyebutkan bahwa Kota Tanjungpinang saat ini masih kekurangan 465 guru SD maupun SMP. "Setelah kita evaluasi secara total,...

    ‘Presidential Threshold’ Untungkan Parpol Rugikan Capres 2019

    Metrobatam, Jakarta - Undang-undang yang bakal mengatur Penyelenggaraan Pemilu akhirnya disahkan, Jumat (21/7) dini hari WIB. Namun, pengesahan UU Pemilu itu tak terjadi dengan lancar....

    Ada Lagi Ormas Terindikasi Anti-Pancasila, Siapa Dia?

    Metrobatam, Jakarta - Pasca-pembubaran HTI, Polri menemukan ada indikasi ormas-ormas anti-Pancasila. Ormas itu sedang diawasi. Siapa mereka? Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul...

    Diduga Perkosa Anak di Bawah Umur, Bek Sriwijaya FC Ditahan

    Metrobatam, Jakarta - Bek Sriwijaya FC, Marco Sandy Meraudje, ditahan Kepolisian Resor Kota Palembang setelah diduga menganiaya dan memperkosa anak di bawah umur, Kamis...

    Sita 1.161 Ton Beras, Kapolri: Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Metrobatam, Bekasi - Sebanyak 1.161 ton beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Kabupaten Bekasi disita Satgas Pangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian...

    Penundaan Gaji PNS ke-13 jadi Biang Kerok Pelemahan Daya Beli

    Metrobatam, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pelemahan daya beli masyarakat selama Juni 2017. Inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan BI dalam memutuskan...

    Gunung Sinabung Terus Bergejolak, Pemerintah Daerah Tunggu Arahan BNPB

    Metrobatam, Medan - Sudah hampir 1 bulan terakhir Gunung Api Sinabung kembali bergejolak. Bahkan Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi (PVMBG) mencatat Sinabung setiap...

    Trump Mengklaim ISIS Jatuh Sangat Cepat

    Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mulai runtuh. Klaim ini disampaikan...

    BNN Bersama GANN Kota Batam Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

    Metrobatam.com, Batam - GANN adalah singkatan dari Generasi Anti Narkotika Nasional, yaitu sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis massa yang lahir dan berangkat dari keprihatinan...

    41 Rumah Terbakar di Medan, BPBD Dirikan Posko Pengungsian di Masjid

    Metrobatam, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mendirikan posko untuk ratusan korban kebakaran yang terjadi pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat...