Kader Muda Golkar Minta Setnov Mundur dari Kursi Pimpinan

    Metrobatam, Jakarta – Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya.

    Desakan Ahmad Doli itu tak lepas dari penetapan Setya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/7) malam.

    “Dengan ditetapkannya SN sebagai tersangka saat ini, tidak ada jalan lain. Demi menjaga nama partai, SN harus mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPR RI,” kata Doli dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (18/7).

    Menurut Doli, sebagai kader dengan komitmen tinggi, Setya harus lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi partai, bangsa, dan negara.

    Sejak awal pengusutan korupsi e-KTP, ketika nama Setya disebut dalam dakwaan pada sidang pertama tersangka Irman dan Sugiharto, Doli mengklaim sudah menyarankan agar mantan Bendahara Umum Golkar itu mundur.

    Desak Munaslub, Kader Muda Golkar Minta Setnov MundurAhmad Doli Kurnia. (Dok. Pribadi)

    Langkah tersebut, kata Doli perlu dilakukan demi penyelamatan partai. Sebab, dalam tiga bulan terakhir ini, setiap kali ada persidangan dan pemeriksaan saksi, nama Setya selalu disebut. “Dan secara otomatis, pasti Golkar tersandera dan terbawa-bawa negatif,” ujar Doli.

    Doli pun meminta agar kasus Setya tidak menganggu konsolidasi partai dalam menghadapi agenda-agenda politik strategis ke depan seperti Pilkada serentak 2018 dan juga Pemilu serentak 2019.

    Selain itu, Doli berharap agar jajaran pengurus Golkar mengambil langkah cepat untuk menyikapi status tersangka Setya. Salah satunya dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    “Jadi tidak ada jalan lain DPP dengan semua perangkatnya termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar harus segera melakukan rapat untuk mengambil sikap mempersiapkan Munaslub,” kata Doli.

    KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun.

    Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut peran anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) itu telah mengatur pihak yang akan memenangkan proyek pengadaan e-KTP. “SN diduga telah mengondisikan pemenang pengadaan e-KTP,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7).

    Saat hari penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK, Sekretaris DPP Golkar, Idrus Marham, mengatakan posisinya sebagai Ketua Umum tak akan diganti. Idrus menyatakan hal itu dilakoni karena partainya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunggu putusan inkrah di pengadilan.

    “Berdasar asas praduga tak bersalah tetap ketua umum,” kata Idrus usai bertamu ke kediaman Setya di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semalam (17/7) malam.

    Idrus pun menegaskan DPP Golkar tak akan menggelar Munaslub untuk menunjuk pengganti Setya. Dia menegaskan mesin partai tetap berjalan sesuai dengan hasil Rapimnas pada 2016 silam. “Itu sudah sebuah keputusan,” tegas Idrus.

    “Tidak ada (pengganti kekosongan) Kan ada pelaksana harian. Ada Sekjen. Fungsi sudah dibagi habis.”

    Partai Beringin di Kancah Politik

    Penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik dianggap bakal membawa dampak besar bagi Partai Golkar.

    Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati memprediksi, penetapan Setya sebagai tersangka di kasus korupsi e-KTP akan berpengaruh terhadap konstelasi politik nasional dalam waktu dekat. Dampaknya akan terasa jika jabatan Setya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar diganti seiring dengan status tersangka korupsi yang ia sandang.

    “Intinya, siapa yang menjadi ketua Golkar dan DPR gantikan Setya itu yang juga akan mempengaruhi konstelasi politik nasional. Mungkin juga berpengaruh untuk pileg dan pilpres 2019 nanti,” kata Mada kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/7) malam.

    Menurut Mada, posisi Ketua DPR memegang peranan penting karena selama di bawah kepemimpinan Setya lembaga legislatif itu cenderung lemah mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi.

    Jika jabatan Ketua DPR beralih ke politikus lain seperti Fahri Hamzah atau Fadli Zon, kata Mada, maka pengawasan terhadap eksekutif diyakini akan semakin kuat. Hal itu juga disebut berdampak, walau sedikit, pada progres pembahasan RUU Pemilu dan/atau pemberian pandangan DPR terhadap Perppu Ormas.

    “Idealnya pengganti (Ketua DPR) dari partai pemenang pemilu. Tapi kan juga tergantung proses politik (negosiasi),” katanya.

    Posisi Setya di Golkar juga patut diperhatikan. Walau dipercaya sudah tidak ada lagi kekuatan dominan di partai tersebut, potensi pemilihan Ketua Umum baru untuk menggantikan Setya disebut masih terbuka hingga saat ini.

    Keputusan ada atau tidaknya ketua umum baru bagi Golkar dipercaya akan mempengaruhi posisi partai tersebut di dalam koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi. Mada meyakini, besar kemungkinan Golkar akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi, terlepas dari siapapun figur yang memimpin partai itu nantinya.

    “Yang menarik dan menentukan justru respons internal Golkar, apakah kemudian akan ada Munaslub lagi untuk memilih ketum baru atau seperti apa,” katanya.

    Terlepas dari itu, Mada menilai status tersangka Setya dianggap tak memberi pengaruh signifikan terhadap kesiapan partai itu menghadapi Pilkada 2018.

    Desentralisasi kuasa di internal partai beringin yang timbul pasca orde baru dianggap sebagai faktor utama tak terpengaruhnya persiapan Pilkada dengan penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK Terlebih, ujar Mada, dalam konteks Pilkada masyarakat pemilih tak begitu memperhatikan sosok figur pemimpin partai untuk menentukan calon kepala daerahnya.

    “Dalam pilkada, pemilih cenderung tidak melihat parpol pengusung tapi lebih ke figur kandidat. Masih terkait poin itu, isu korupsi kan masih belum menjadi prioritas bangsa ini. Jadi, pemilih juga tidak menempatkan isu ini sebagai pertimbangan utama menentukan pilihannya,” tuturnya.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Danlantamal IV Pimpin Peringatan Harkitnas ke-110 Tahun 2018

    Metrobatam.com, Tanjungpinang -  Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantmal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin peringatan Hari Kebangkitan Nasional...

    Pemprov Kepri Terima WTP ke 7 dari BPK RI

    Metrobatam.com, Tanjungpinanag - Untuk ketujuh kalinya berturut-turut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Anggota...

    Pj Wako Tanjungpinang Resmi Buka Pasar Murah

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza, MM, Senin (21/5) pagi tadi, resmi membuka Pasar Murah dalam rangka menyambut Hari...

    SBY Ingatkan Reformasi Bisa Kembali Terjadi di Masa Depan

    Metrobatam, Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa reformasi bisa kembali terjadi di masa depan bila amanah reformasi tidak dijalankan dan...

    Jokowi akan Resmikan Kereta Bandara Minangkabau

    Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Senin (21/5) pukul 07.50 WIB, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 bertolak...

    Cerita Kocak Katib NU soal Pertemuan dengan Wapres AS

    Metrobatam, Jakarta - Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf berkunjung ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Wapres Amerika Serikat Michael Richard 'Mike' Pence. Yahya...

    Pria yang ‘Salat’ di Tengah Jalan Bentak Warga: Jangan Divideoin!

    Metrobatam, Jakarta - Pria bergamis yang bikin heboh karena melaksanakan gerakan seperti salat di tengah jalan bergeming meski sudah diklakson-klakson truk kontainer. Tak hanya...

    Hari Ini 20 Tahun Silam: Saat Soeharto Bertekuk Lutut

    Metrobatam, Jakarta - "Reformasi itu apa sih, Cak Nur?" ujar Soeharto pada suatu pertemuan kecil dengan Nurcholis Madjid dan mantan Menteri Sekretariat Negara Saadilah...

    Sarat Muatan Politis, Pemprov Diminta Kaji Ulang Tarawih di Monas

    Metrobatam, Jakarta - Rencana salat tarawih di Monas yang diagendakan Pemprov DKI Jakarta menuai kritikan dari sejumlah pihak. PP Muhammadiyah menyarankan agar salat tarawih...

    Kontroversi Daftar 200 Penceramah Rekomendasi Kemenag

    Metrobatam, Jakarta -Kementerian Agama (Kemenag) merilis daftar rekomendasi 200 penceramah. Daftar tersebut pun menuai kontroversi. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, daftar itu dibuat untuk...

    Rem Blong, Kecelakaan Truk di Brebes Tewaskan 12 Orang

    Metrobatam, Brebes - Kecelakaan lalu lintas di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menelan 12 orang korban jiwa. Sementara sembilan orang lainnya...

    Koopssusgab Bukan Pasukan Permanen, Hanya Dibentuk Sesuai Kebutuhan Tugas

    Metrobatam, Jakarta - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, tak perlu ada yang dikhawatirkan dengan rencana dibentuknya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab)...
    BAGIKAN