Kader Muda Golkar Minta Setnov Mundur dari Kursi Pimpinan

    1522

    Metrobatam, Jakarta – Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya.

    Desakan Ahmad Doli itu tak lepas dari penetapan Setya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/7) malam.

    “Dengan ditetapkannya SN sebagai tersangka saat ini, tidak ada jalan lain. Demi menjaga nama partai, SN harus mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPR RI,” kata Doli dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (18/7).

    Menurut Doli, sebagai kader dengan komitmen tinggi, Setya harus lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi partai, bangsa, dan negara.

    Sejak awal pengusutan korupsi e-KTP, ketika nama Setya disebut dalam dakwaan pada sidang pertama tersangka Irman dan Sugiharto, Doli mengklaim sudah menyarankan agar mantan Bendahara Umum Golkar itu mundur.

    Desak Munaslub, Kader Muda Golkar Minta Setnov MundurAhmad Doli Kurnia. (Dok. Pribadi)

    Langkah tersebut, kata Doli perlu dilakukan demi penyelamatan partai. Sebab, dalam tiga bulan terakhir ini, setiap kali ada persidangan dan pemeriksaan saksi, nama Setya selalu disebut. “Dan secara otomatis, pasti Golkar tersandera dan terbawa-bawa negatif,” ujar Doli.

    Doli pun meminta agar kasus Setya tidak menganggu konsolidasi partai dalam menghadapi agenda-agenda politik strategis ke depan seperti Pilkada serentak 2018 dan juga Pemilu serentak 2019.

    Selain itu, Doli berharap agar jajaran pengurus Golkar mengambil langkah cepat untuk menyikapi status tersangka Setya. Salah satunya dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    “Jadi tidak ada jalan lain DPP dengan semua perangkatnya termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar harus segera melakukan rapat untuk mengambil sikap mempersiapkan Munaslub,” kata Doli.

    KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun.

    Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut peran anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) itu telah mengatur pihak yang akan memenangkan proyek pengadaan e-KTP. “SN diduga telah mengondisikan pemenang pengadaan e-KTP,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7).

    Saat hari penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK, Sekretaris DPP Golkar, Idrus Marham, mengatakan posisinya sebagai Ketua Umum tak akan diganti. Idrus menyatakan hal itu dilakoni karena partainya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunggu putusan inkrah di pengadilan.

    “Berdasar asas praduga tak bersalah tetap ketua umum,” kata Idrus usai bertamu ke kediaman Setya di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semalam (17/7) malam.

    Idrus pun menegaskan DPP Golkar tak akan menggelar Munaslub untuk menunjuk pengganti Setya. Dia menegaskan mesin partai tetap berjalan sesuai dengan hasil Rapimnas pada 2016 silam. “Itu sudah sebuah keputusan,” tegas Idrus.

    “Tidak ada (pengganti kekosongan) Kan ada pelaksana harian. Ada Sekjen. Fungsi sudah dibagi habis.”

    Partai Beringin di Kancah Politik

    Penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik dianggap bakal membawa dampak besar bagi Partai Golkar.

    Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati memprediksi, penetapan Setya sebagai tersangka di kasus korupsi e-KTP akan berpengaruh terhadap konstelasi politik nasional dalam waktu dekat. Dampaknya akan terasa jika jabatan Setya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar diganti seiring dengan status tersangka korupsi yang ia sandang.

    “Intinya, siapa yang menjadi ketua Golkar dan DPR gantikan Setya itu yang juga akan mempengaruhi konstelasi politik nasional. Mungkin juga berpengaruh untuk pileg dan pilpres 2019 nanti,” kata Mada kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/7) malam.

    Menurut Mada, posisi Ketua DPR memegang peranan penting karena selama di bawah kepemimpinan Setya lembaga legislatif itu cenderung lemah mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi.

    Jika jabatan Ketua DPR beralih ke politikus lain seperti Fahri Hamzah atau Fadli Zon, kata Mada, maka pengawasan terhadap eksekutif diyakini akan semakin kuat. Hal itu juga disebut berdampak, walau sedikit, pada progres pembahasan RUU Pemilu dan/atau pemberian pandangan DPR terhadap Perppu Ormas.

    “Idealnya pengganti (Ketua DPR) dari partai pemenang pemilu. Tapi kan juga tergantung proses politik (negosiasi),” katanya.

    Posisi Setya di Golkar juga patut diperhatikan. Walau dipercaya sudah tidak ada lagi kekuatan dominan di partai tersebut, potensi pemilihan Ketua Umum baru untuk menggantikan Setya disebut masih terbuka hingga saat ini.

    Keputusan ada atau tidaknya ketua umum baru bagi Golkar dipercaya akan mempengaruhi posisi partai tersebut di dalam koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi. Mada meyakini, besar kemungkinan Golkar akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi, terlepas dari siapapun figur yang memimpin partai itu nantinya.

    “Yang menarik dan menentukan justru respons internal Golkar, apakah kemudian akan ada Munaslub lagi untuk memilih ketum baru atau seperti apa,” katanya.

    Terlepas dari itu, Mada menilai status tersangka Setya dianggap tak memberi pengaruh signifikan terhadap kesiapan partai itu menghadapi Pilkada 2018.

    Desentralisasi kuasa di internal partai beringin yang timbul pasca orde baru dianggap sebagai faktor utama tak terpengaruhnya persiapan Pilkada dengan penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK Terlebih, ujar Mada, dalam konteks Pilkada masyarakat pemilih tak begitu memperhatikan sosok figur pemimpin partai untuk menentukan calon kepala daerahnya.

    “Dalam pilkada, pemilih cenderung tidak melihat parpol pengusung tapi lebih ke figur kandidat. Masih terkait poin itu, isu korupsi kan masih belum menjadi prioritas bangsa ini. Jadi, pemilih juga tidak menempatkan isu ini sebagai pertimbangan utama menentukan pilihannya,” tuturnya.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Bupati Bintan Tegaskan ASN Wajib Memakai Pakaian Melayu Setiap Jum’at

    Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos kembali menegaskan soal kewajiban bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten...

    CNT BC Batam Tangkap Pembawa Narkoba dari Malaysia di Pelabuhan Batam Center

    Metrobatam.com, Batam - Beragam cara dilakukan oleh oknum penyelundup narkoba dalam memasukkan barang haramnya ke wilayah Indonesia.  Salah satunya modus paling populer ialah dengan cara...

    Tim Terpadu Razia Juru Parkir Liar dan Kendaraan Parkir Sembarangan di Kota Batam

    Metrobatam.com, Batam - Tim terpadu merazia juru parkir liar dan kendaraan yang parkir sembarangan di beberapa titik Kota Batam, Selasa (26/9). Tim terdiri dari Dinas...

    Panlih Wagub Kepri, Tidak Terpengaruh Terkait Kisruh Berkas Cawagub Kepri

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Panitia Pemilihan Wakil Gubernur (Panlih Wagub) Kepri tidak terpengaruh terkait kisruh berkas calon Wagub Kepri, Isdianto dan Agus Wibowo, yang diajukan...

    BPJS TK Tanjungpinang dan Kejari Tanjungpinang akan Sosialisasi dengan 238 Perusahaan Yang Menunggak Iuran

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang bersama Kejari Tanjungpinang akan melakukan Sosialisasi 238 Perusahaan yang menunggak iuran. Sosialisasi ini sendiri...

    Bupati Bintan Benahi dan Ciptakan Sistim Pelayanan Kesehatan E-Puskesmas

    Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos mengutarakan bahwa keinginannya untuk melakukan pembenahan dan menciptakan Pelayanan Kesehatan yang berbasis teknologi informasi akan...

    BPS Kepri Gelar Sosialisasi dengan Tema “Perlambatan Ekonomi Kepri dan Eksternalisasi Statistik Sektoral”

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi dengan tema "Perlambatan Ekonomi Kepri dan Eksternalisasi Statistik Sektoral" di ruang serbaguna...

    Istri Sebut Aris ‘Gila’ Setelah Kalah Pilkada, Dokter Jiwa: Butuh Pemeriksaan Ahli

    Metrobatam, Jakarta, Istri pendiri situs nikahsirri.com, Rani, menyebut suaminya, Aris Wahyudi, mengalami sedikit gangguan jiwa karena kalah dalam Pilkada Banyumas pada 2008. Namun Dokter...

    Dari 127 Gunung Api di Indonesia, 49 Gunung Berstatus Level I, Ini Daftarnya

    Metrobatam, Jakarta - Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Becana Geologi (PVMBG), dari 127 gunung api aktif di Indonesia, 69 gunung dipantau secara menerus...

    Banyak Identitas Palsu di 2.700 Klien Situs Nikah Siri, MUI: Itu Bisnis Zina Terselubung

    Metrobatam, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengaku kesulitan mengumpulkan informasi terkait klien atau pencari mempelai di situs nikahsirri.com, karena banyak yang menggunakan identitas...

    Dalam Sebulan, Nikahsiri.com Gaet 2.700 anggota dan 300 Perempuan Siap ‘Jajakan Diri’

    Metrobatam, Jakarta - Cuma butuh waktu sebulan bagi situs Nikahsirri.com untuk menggaet sekitar 2.700 orang anggota, dan 300 mitra atau perempuan yang siap 'menjajakan...

    Pembatalan Nikah Muzdhalifah Dikabulkan Pengadilan Agama, Ini Kata Khairil Anwar

    Metrobatam, Jakarta - Muzdhalifah mengajukan pembatalan pernikahannya di Pengadilan Agama Tangerang. Pembatalan pernikahan tersebut juga sudah dikabulkan oleh pengadilan. Setelah Muzdhalifah buka suara mengenai hal...
    BAGIKAN