Kasus e-KTP, Mahfud MD: Ini Pertaruhan KPK dan Masa Depan Bangsa

2833

Metrobatam, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai adanya pengembalian dana dari sejumlah pihak terkait kasus korupsi e-KTP cukup untuk membuktikan kecurigaan KPK terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi . Mahfud yakin lembaga antirasuah itu telah mengantongi bukti kuat sehingga membawa perkara ini ke meja hijau.

“Dengan ada yang mengembalikan dana-dananya berarti kan memang ada itu tindakannya. Saya kira bukti-bukti yang dimiliki KPK sudah kuat ya,” ujar Mahfud kepad detikcom, Rabu (8/3).

Ia berharap proses peradilan perkara e-KTP bebas pertimbangan kepentingan politik. Kata Mahfud, sikap KPK dalam upaya menjerat ‘tikus-tikus’ megaproyek e-KTP menentukan nasib lembaga independen tersebut dan masa depan Indonesia.

“Kalau saya, hukum ya hukum. (Hukum) Harus ditegakkan tanpa mau didikte kekuatan politiK. Saya berharap tidak ada pertimbangan politik dalam kasus ini. Misalnya dipengaruhi momentum politik seperti pilkada, euforia politik.” kata Mahfud.

“Ini pertaruhan bagi KPK dan masa depan bangsa,” imbuh dia. Ia lantas berkomentar perihal terseretnya nama-nama baik dari pihak eksekutif, legislatif dan politisi dalam kasus ini.

“Kalau untuk yang nama-namanya disebut dan tidak mengakui, mereka juga tidak mengatakan dengan tegas mereka bersih. Yang dikatakan ya ‘Kita lihat saja nanti’, ‘Kita serahkan semua ke KPK’,” Mahfud menutup perbincangannya dengan detikcom.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka yang sama-sama merupakan pejabat Kemendagri, yakni Irman (mantan Dirjen Dukcapil) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ada banyak nama tokoh besar dalam kasus itu. Dia bahkan mengatakan semoga nantinya saat surat dakwaan kasus tersebut dibacakan dan tidak terjadi guncangan politik. Namun, lagi-lagi, Agus enggan membeberkan nama-nama itu.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah hanya sedikit memberikan petunjuk tentang siapa mereka. “Nanti akan muncul di dakwaan. Ada sekitar 200 lebih saksi yang kita periksa dan ada banyak nama di sana. Ada tiga cluster besar dalam kasus e-KTP ini, dan ketiganya itu mulai dari sektor politik, birokrasi, dan swasta,” ungkap Febri.

Penyidik KPK sebelumnya juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dalam kasus itu. Nama-nama seperti Setya Novanto, Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin, Agun Gunandjar, Chairuman Harahap, Agus Martowardojo, hingga Yasonna Laoly (tidak hadir) pun dipanggil untuk dimintai keterangan.

Febri menyatakan, sepanjang 2016, KPK telah menerima pengembalian uang dari berbagai pihak terkait dengan kasus itu. Total pengembalian uang senilai Rp 250 miliar, dengan rincian Rp 220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorsium serta Rp 30 miliar dari perorangan. Pengembalian dari perorangan itu berasal dari 14 orang, termasuk anggota DPR.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kesal Kena Tilang, Pegawai Dinas PU Ini Matikan Aliran Air ke Asrama Polisi

KAYONG UTARA, – Kesal karena ditiling polisi, seorang pegawai kontrak di UPT Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, sengaja merusak sistem...

Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berbahaya di Dunia Bagi Perempuan

London - Jakarta berada di peringkat sembilan dalam daftar kota besar atau megacity yang paling berbahaya di dunia untuk perempuan, berdasarkan survei Yayasan Thomson...

Cerita Mengerikan Perempuan yang Lolos dari Kelompok ISIS

Baghdad - Komunitas Syiah Turkmenistan di Irak menjadi sasaran penganiayaan brutal oleh kelompok yang menamakan diri negara Islam (ISIS). Seorang perempuan, yang meminta untuk tidak...

PR PLN: Terangi 104 Desa di Kepri yang Belum Teraliri Listrik

Metrobatam, Batam - Ternyata masih cukup banyak desa terpencil Kepulauan Riau (Kepri) yang masih belum teraliri listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat saat ini...

Innalillahi! Diduga Ditusuk, Ketua DPRD Kolaka Utara Meninggal Dunia

Metrobatam, Kendari - Ketua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Musakkir Sarira meninggal dunia akibat luka tusuk, Rabu. Kasubbid Pidana Polda...

Ketua DPRD: Tak Ada Aturan Wajibkan Paripurna Istimewa untuk Anies

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta agar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi segera membuat Paripurna Istimewa untuk...

Wiranto: Usulan Pembentukan Densus Tipikor Bukan soal Politik

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) sama sekali tidak...

Dokumen Rahasia AS Ungkap Upaya Penggulingan Sukarno dan PKI

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat disebut mengetahui rangkaian upaya Angkatan Darat (AD) untuk menghancurkan Partai Komunis negara (PKI) dan menggulingkan Sukarno mulai tahun...

Sri Mulyani Angkat Isu Perpindahan Dana WNI Rp 18,9 T di Forum Dunia

Washington - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat membicarakan persoalan uang 81 Warga Negara Indonesia (WNI) senilai Rp 18,99 triliun yang ditransfer dari Guernsey...

KPU Tutup Pendaftaran, Dokumen 13 Partai Belum Lengkap

Metrobatam, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan 13 Partai Politik (Parpol) berstatus belum memenuhi kelengkapan dokumen peserta pemilu 2019 hingga...

Radikalisme Agama Ancam Keberagaman Indonesia

Metrobatam, Pangkal Pinang - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mewaspadai penyebaran paham radikal atas...

Sajikan Gadis Belia, Prostitusi di Lhokseumawe Dikelola 2 Wanita

Metrobatam, Lhokseumawe - Kakak beradik di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh ditangkap anggota Satreskrim Polres Lhokseumawe. Keduanya diduga merupakan mucikari yang telah menjual...
BAGIKAN