Kasus e-KTP: Rp 2,3 T Kerugian Negara, 2 Tersangka dan 280 Saksi

2697

Metrobatam, Jakarta – Kasus KTP elektronik atau e-KTP telah bergulir sejak tahun 2011. Kini kasus tersebut akan disidangkan hari ini.

Berdasarkan data yang dihimpun detikcom, Kamis (9/3), kasus e-KTP telah bergulir hampir 6 tahun hingga akhirnya disidangkan oleh PN Tipikor. Selain KPK, sebenarnya kasus ini pun pernah diusut oleh Polri dan Kejaksaan Agung.

Megaproyek e-KTP mulanya direncanakan senilai Rp 6,9 triliun. Kemendagri menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun di tahun 2010 untuk proyek yang direncanakan rampung pada 2012 ini.

Setelah ditenderkan, anggaran e-KTP menjadi Rp 5,9 triliun. Ada 5 korporasi yang menjadi pemenang tender di proyek ini.

KPK menetapkan tersangka pertama untuk kasus e-KTP pada 22 April 2014. Tersangka pertama itu adalah eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto.

KPK baru mengumumkan total kerugian negara dalam kasus ini pada 2016, yakni sebesar Rp 2,3 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 250 miliar dikembalikan ke negara oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang.

Total ada 280 orang saksi yang dipanggil KPK sebagai saksi terkait skandal e-KTP ini. KPK lalu menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka yakni eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman pada 30 September 2016.

Kasus ini dilimpahkan oleh KPK ke PN Tipikor pada 1 Maret 2017. Ada 24 ribu lembar berkas kasus dan 122 halaman dakwaan dalam kasus ini.

PN Tipikor dijadwalkan menyidangkan kasus ini pada pukul 09.00 WIB pagi ini. Akan ada sejumlah nama besar yang disebutkan dalam dakwaan nantinya.

Jalani Sidang Perdana
Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Kamis (9/3). Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan proyek KTP elektronik (e-KTP) pada 2011-2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, dugaan penyimpangan terkait pengadaan proyek e-KTP berlangsung dalam tiga tahapan. Pertama yakni proses perencanaan yang berawal dari pertemuan-pertemuan informal di luar rapat pembahasan anggaran. Kemudian saat proses pembahasan yang melibatkan Kemendagri, DPR, maupun pihak swasta. Hingga tahap akhir yakni proses pengadaan itu sendiri.

Proyek pengadaan e-KTP dimenangkan konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dengan nilai proyek mencapai Rp6 triliun. Diduga pelaksanaan tender dalam pengadaan proyek tersebut penuh kecurangan.

Jika ditelusuri ke belakang, penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP bisa dibilang memakan waktu tak sebentar. Sugiharto, pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Kemendagri, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak April 2014. Lembaga anti rasuah kemudian menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman sebagai tersangka pada September 2016.

Adapun 280 saksi telah diperiksa, mulai dari mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi hingga anggota Komisi II DPR RI. Namun penetapan tersangka seolah terhenti pada dua mantan pejabat Kemendagri tersebut. Padahal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Penggelembungan anggaran hingga suap dari proyek tersebut diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk pada anggota DPR.

KPK memastikan sejumlah nama besar turut disebutkan dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum hari ini. Nama penerima aliran dana secara jelas disebutkan, lengkap dengan jumlah uang yang diterima. 14 anggota DPR, termasuk kedua tersangka disebut telah mengembalikan aliran dana ke KPK.

Meski demikian, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menegaskan, pengembalian aliran dana tak lantas menghilangkan unsur pidana dari pihak yang mengembalikan uang. KPK menjamin akan mengusut keterlibatan pihak lain sembari menunggu fakta yang muncul di persidangan.

“Kami pasti akan memproses pihak-pihak lain sepanjang bukti yang berkaitan memenuhi,” ucap Febri.(mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Antisipasi Gejala DBD, Bupati Bintan Himbau Masyarakat Jaga Lingkungan Bersih

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada terkait munculnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, disaat...

Terkait Praperadilan Setnov, KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Bawas MA Terhadap Hakim Cepi

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim Cepi Iskandar, yang menangani praperadilan Ketua...

Dituntut 8 Tahun Penjara, Miryam Haryani Kecewa

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum menuntut politikus Hanura Miryam S Haryani delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidier enam bulan kurungan. Miryam...

Kebakaran Hutan Landa 4 Kecamatan di Aceh Barat

Metrobatam, Aceh Barat - Kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat, Aceh, terus menyebar. Hingga saat ini, ada empat kecamatan yang mengalami kebakaran terparah,...

Setelah 20 Tahun, Penyelundupan Miras dari Malaysia dan Singapura ke Batam Akhirnya Terungkap

Metrobatam, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan KWK, F, dan S telah menyelundupkan...

Pimpinan KPK Rembukan Nasib Aris Budiman dan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggodok hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK soal dugaan pelanggaran etik Direktur Penyidikan...

Berikan Arahan, Hari Ini Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati dan wali kota di...

Kisah Polisi Fiji yang Jabat Posisi Penting Berkat Pendidikan Kepolisian di Indonesia

Metrobatam, Bandung - Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak hanya sukses mencetak pimpinan lembaga kepolisian dalam negeri, namun juga berhasil...

AS Beri Lampu Hijau, Panglima TNI Tunggu Instruksi Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih belum memutuskan untuk kembali berangkat ke Amerika Serikat setelah insiden penolakan sesaat sebelum bertolak, Sabtu...

Ini Rapor Kualitas Transportasi RI di Tingkat Dunia, Memuaskan?

Metrobatam, Jakarta - Sustainable Mobility for All (SuM4All) sebuah lembaga yang dibentuk atas inisiasi Bank Dunia (The World Bank) baru saja merilis publikasi 'Global...

Laporkan KPU ke Bawaslu, Rhoma Singgung Partainya Tommy dan PSI

Metrobatam, Jakarta - Ketum Partai Idaman Rhoma Irama melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gara-gara pendaftaran partainya sebagai peserta Pemilu 2019 ditolak. Rhoma...

Kagetkan Warga, 3 Tornado Waterspout Muncul di Kepulauan Seribu

Metrobatam, Jakarta - Kemunculan angin tornado waterspout mengagetkan warga Kepulauan Seribu. Hal ini dialami oleh warga Pulau Tidung, Hilmansyah, yang tengah menuju Pulau Kelapa. "Tadi...
BAGIKAN