Metrobatam, Jakarta – Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebut ada proses pe-nonjob-an atau pencopotan jabatan secara paksa dalam perombakan jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Di DKI adalah proses pe-nonjob-an secara paksa tanpa ada argumentasi yang jelas, sesuai dengan pelanggaran PP nomor 53 tahun 2010,” kata Sumarsono saat dikonfirmasi, Rabu (18/7).

Menurut Sumarsono, dalam proses pergantian jabatan seharusnya ada alasan yang harus disampaikan sehingga pejabat terkait dicopot.

Sumarsono menyampaikan ada sejumlah kriteria atau alasan yang bisa dijadikan dasar dalam mencopot seseorang dari jabatannya. Misalnya pelanggaran disiplin, kinerja yang kurang baik, dan sebagainya.

Jika ada dugaan seorang pejabat melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin, pejabat tersebut bisa disidang untuk kemudian diberikan sanski.

Sumarsono lalu mengatakan andai pelanggaran yang dilakukan terhitung berat, maka sanksi yang diterima adalah pemberhentian.

“Jadi kalau berhenti itu sangat berat,” ujar pria yang pernah menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta saat Pilgub di provinsi tersebut pada 2017 silam.

Terkait dengan kinerja seorang pejabat, Sumarsono menuturkan biasanya dilihat melalui perhitungan performa serta upaya pencapaian target.

Sumarsono menjelaskan jika kedua hal tersebut tidak dijadikan dipertimbangkan, proses perombakan jabatannya menyalahi aturan.

“Kalau itu tidak dilakukan ya pasti KASN [Komisi Aparatur Sipil Negara] akan turun,” ucap Sumarsono.

Ia pun menambahkan alasan pencopotan seorang pejabat dari jabatannya juga harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Selain itu, kata Sumarsono dalam melakukan perombakan jabatan, pejabat yang dicopot dari jabatan juga harus mendapatkan kejelasan soal posisinya yang baru.

Jika tidak, lanjutnya, maka pejabat tersebut secara tidak langsung menjadi tanpa tugas alias nonjob.

Nantinya, hasil penyelidikan KASN tersebut bisa diperkuat Kemendagri sehingga rekomendasi dari hasil penyelidikan komisi tersebut bisa segera dilaksanakan oleh Anies. Sumarsono pun menyebut rekomendasi yang dikeluarkan KASN wajib dijalankan Anies.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal 120 ayat 5 undang-undang tersebut dikatakan hasil rekomendasi KASN bersifat mengikat.

“Di undang-undang itu jelas bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi KASN, jika tidak kan berarti pelanggaran,” kata Sumarsono.

Tidak Diberitahu Dicopot

Sebelumnya, Ketua KASN Sofian Effendi menganggap pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI tidak sah.

Pihaknya saat ini tengah menyelidiki proses pergantian Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD), dan empat wali kota yang dilakukan Anies. Diketahui, Anies mengganti lima wali kota dan satu bupati di DKI Jakarta.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Mangara Pardede mengaku diberitahu soal pencopotannya lewat telepon Anies Baswedan dan belum menerima SK.

Seorang mantan kepala dinas menceritakan kisah pencopotannya oleh Anies. Ia mengaku tak diberi tahu sama sekali oleh Anies maupun jajarannya jika bakal diganti. Bahkan ia masih melaksanakan hajatan besar DKI Jakarta di hari-hari terakhir sebelum pencopotan.

Sang mantan kepala dinas itu mengaku hanya mendapat undangan untuk mendengarkan arahan Anies di Balai Kota pada 12 Juli pukul 12.00 WIB. Pada saat yang bersamaan ternyata ada pelantikan sejumlah wali kota dan kepala dinas.

Ketika hendak masuk itulah dia mengaku disetop dan diberitahu pengarahan untuk para pejabat yang dicopot ditunda sehari setelahnya.

“Saya enggak boleh masuk. ‘Loh, memang saya dicopot?’ Saya tanya begitu,” ucap mantan kepala dinas yang enggan disebut namanya saat dihubungi, Selasa (17/7).

Kepalang tanggung, sang kepala dinas itu tidak punya pilihan lain. Ia akhirnya tetap mengunjungi Balai Agung di Balai Kota Jakarta untuk menyaksikan pelantikan sejumlah pejabat DKI. Dia lalu baru tahu dan yakin dicopot setelah dihubungi sekretaris dinas yang didapuk Anies menjadi pelaksana tugas.

“Loh saya enggak tahu mau dicopot, kok kamu ditunjuk sebagai PLT,” imbuhnya mengulang pertanyaannya kepada sang sekretaris dinas.

Cerita lain diungkap Kepala Satpol PP DKI jakarta Yani Wahyu Purwoko yang jabatannya telah akan diseleksi terbuka alias dilelang. Yani mengatakan saat ini ia masih menjabat Kepala Satpol PP. Sementara salah satu syarat pelelangan jabatan, menurutnya, posisi tersebut harus kosong.

“Ya, bagaimana dilelang, wong saya saja belum dua tahun. Saya kan masih setahun masih menjabat, orangnya ada. Kok dilelang? Saya masih ada kok dilelang?” ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/7).

Panggil Anies

Menanggapi kisruh pencopotan pejabat ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan anggota dewan tak menutup kemungkinan akan memanggil Anies. Pemanggilan tersebut, kata Prasetyo akan dilakukan jika Komisi ASN membutuhkan koordinasi dengan DPRD untuk membahas perombakan itu.

“Kalau Komisi ASN perlu kordinasi dengan DPRD kita akan laksanakan (pemanggilan),” kata Prasetyo, Senin (16/7).

Sementara itu, Rabu (18/7), Anies meminta KASN tak memanaskan situas akibat perombakan sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Menurut saya yang dingin lah. Teman-teman enggak usah kompor-komporin, KASN juga enggak usah panas-panasin, mau kenceng-kencengan,” kata Anies, di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (18/7).

Menurutnya, perombakan jabatan tersebut dilakukan guna melakukan penyegaran organisasi.

Kendati demikian, Anies mengakui seharusnya proses rotasi itu dilakukan berbarengan dengan proses lelang jabatan terbuka.

Lebih dari itu, Anies menganggap ‘drama’ yang terjadi saat ini justru bisa membantu dirinya dalam melakukan penilaian terhadap para stafnya.

“Dalam melakukan assessment atas karakter-karakter staf kita, mana yang tabah, mana yang tenang, mana yang siap selalu bekerja,” ujarnya soal keputusannya merombak dan melakukan lelang atas sejumlah jabatan. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Korcab IV DJA I Adakan Pelatihan Ecoprint Advance

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Koordinator Cabang IV (Korcab IV) Daerah Jalasenastri Armada I (DJA I) mengadakan salah pelatihan ecoprint advance di Aula Yos Sudarso, Markas...

Apel Gelar Pasukan, Pemkab-TNI-Polri Bintan Bersinergi

Metrobatam.com, Bintan - Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019 dilangsungkan di Lapangan Demang Lebar Daun Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Jum'at pagi (22/3). Hampir 12...

Pengurus “Lasqi” Resmi Dilantik, Pemkab dan Kemenag Lingga Beri Dukungan

Metrobatam.com, Lingga - Pengurus DPD Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, periode 2019-2023 resmi dilantik oleh Ketua DPW Lasqi Provinsi Kepri,...

Kodim 0315/Bintan Bersama Perkumpulan Jember Bersatu Gelar Kegitan Jum’at Berkah

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kepedulian yang tinggi merupakan bentuk nyata yang dimiliki oleh TNI karena TNI ada dan besar bersama rakyat. Sesuai dengan Mottonya Bahwa...

Gubernur Kepri Buka MTQ ke-XIII Tingkat Kecamatan Bukit Bestari

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2019 bertempat di Lapangan...

Wiranto: Jangan Takut dengan Pergerakan Massa Pemilu 2019

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan masyarakat tak perlu takut terhadap isu-isu maupun pergerakan massa jelang Pemilu...

TNI Akui Terbitkan Pelat Mobil yang Dipakai Relawan Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen Dedi Iswanto menyatakan plat bernomor 3005-00 yang digunakan Mitsubishi Pajero dalam acara relawan Prabowo Subianto...

MA Perberat Vonis Fredrich Yunadi Jadi 7,5 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis advokat Fredrich Yunadi menjadi 7,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair...

Temui Wiranto, AHY Beri Dukungan Agar Pemilu Aman, Damai dan Jujur

Metrobatam, Jakarta - Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Menko Polhukam Wiranto. AHY menyampaikan rekomendasi ke Wiranto terkait...

Wiranto: 453 Ribu Personel TNI-Polri Amankan Pemilu 2019

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan lebih dari 453 ribu personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan...

DMI Nilai Insiden Masjid Banyumas Bukti Sentimen Kian Parah

Metrobatam, Jakarta - Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyampaikan keprihatinannya terkait aksi orang tak dikenal mengacak-acak salah satu masjid di Banyumas, Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal...

Viral Mobil Berpelat TNI Diduga Dipakai Relawan Prabowo-Sandi

Metrobatam, Jakarta - Penampakan sebuah mobil bermerek Mitsubishi Pajero mendadak viral di media sosial. Mobil berpelat nomor milik TNI, 3005-00, itu disebut dipakai oleh...