Kemenko Polhukam Ajak Parpol Tingkatkan Indeks Demokrasi

1006

Metrobatam, Denpasar – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengajak partai politik berpartisipasi maksimal untuk meningkatkan indeks demokrasi Indonesia melalui optimalisasi hak inisiatif, kaderisasi dan dana operasional.

“Kami mengajak partai politik, mari melaksanakan, berupaya sekuat tenaga agar ada perbaikan dari kelemahan-kelemahan di masa depan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayor Jenderal TNI Yoedi Swastono saat memberi sambutan pada Seminar Nasional Evaluasi Pilkada Tahun 2017 dalam Rangka Menyongsong Pilkada Serentak Gelombang III 2018 di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (18/5).

Menurut Mayjen Yoedi, beberapa waktu lalu di Denpasar digelar forum komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia dengan mengundang jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di wilayah Indonesia Tengah.

Ia menjelaskan dalam forum tersebut disepakati bahwa dari 28 indikator penilaian indeks demokrasi, satu-satunya institusi yang berperan penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia adalah partai politik.

Jenderal bintang dua itu menyebutkan peran serta parpol perlu dioptimalkan karena masih tergolong rendah yakni dari hak inisiatif, kaderisasi dan dana operasional yang rendah.

Khusus terkait hak inisiatif oleh wakil rakyat, lanjut dia, lebih banyak disebabkan hal yang sederhana yakni ketertiban administrasi yang tidak tercatat di sekretariat dewan sehingga menjadi titik lemah berdasarkan pengamatan di daerah.

Paling tinggi angka hak inisiatif nasional, lanjut dia, mencapai hanya 29 bahkan ada di daerah tertentu yang mencapai 16. Dalam kesempatan itu, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Daerah di Bali dan masyarakatnya karena indeks demokrasi di daerah setempat mencapai tiga digit di atas target nasional sebesar 75 hingga tahun 2019.

Atas pencapaian itu Kemenko Polhukam memberikan penghargaan kepada Bali. Sedangkan secara nasional tahun 2016 indeks demokrasi Indonesia mencapai 72,82 atau turun dari 73,04 tahun 2014.

“Bukan karena situasi demokrasi semakin menurun, tetapi ada dua indikator yang dirubah atau diganti sehingga terjadi penurunan mencolok. Jika ada indikator sama terjadi kenaikan 73,28,” imbuhnya.

Dirinya berharap hal tersebut menjadi bahan evaluasi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak gelombang III tahun 2018. Terkait evaluasi pilkada sebelumnya, masih perlu perbaikan di antaranya pasangan calon tunggal di daerah, politik uang, kurang netral dan profesional para penyelenggara pemilu dan isu SARA.

“Dan tidak kalah penting maraknya pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan berita tidak benar atau hoax,” tandas Yoedi.(mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bupati Bintan Segera Terapkan 3 Inovasi di Bidang Kesehatan

Metrobatam.com, Bintan - Guna memaksimalkan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan, maka Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mencetuskan 3 inovasi terbaru...

Riset Intelijen Media: Isu PKI Banjiri Medsos, Jokowi dan Panglima TNI Paling Banyak Disebut

Metrobatam, Jakarta - Percakapan tentang isu Partai Komunis Indonesia (PKI) ramai diperbincangkan "netizen" di media sosial, bahkan kembali meningkat tajam sepanjang September 2017 dan...

Waduh! Kekeringan di Karawang Meluas, 33.325 Warga Kesulitan Air Bersih

Metrobatam, Karawang - Kekeringan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas hingga di 33 desa. Akibatnya sebanyak 30. 325 jiwa terkena dampak kekeringan. Warga...

Edan! Dikira Taksi Online, Mobil Merah Ini Digulingkan Massa

Metrobatam, Batam - Keberadaan taksi online ternyata masih belum bisa diterima oleh kelompok tertentu. Baru-baru ini sebuah kejadian miris terjadi Kota Batam, Kepulauan Riau...

Usut Korupsi E-KTP, KPK Periksa 7 Saksi dari Perekayasa BJIK hingga Sopir Terdakwa

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh orang saksi dalam kasus megakorupsi pengadaan e-KTP. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya...

Isi e-Money Kena Biaya, OJK: Bank kan Cari Untung Tapi Harus Terukur

Metrobatam, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, pembatasan fee isi ulang e-money agar para perbankan tidak mengambil untung secara sembarangan melainkan harus terukur. Hal...

Ini Isi Surat Penetapan Ridwan Kamil Jadi Cagub Jabar oleh Golkar

Metrobatam, Jakarta - Partai Golkar mengesahkan dan menetapkan Ridwan Kamil berpasangan dengan Daniel Muttaqien maju ke Pilgub Jabar 2018. Keputusan tersebut sudah direstui oleh...

Enam Bulan Jelang Pensiun, Panglima TNI Gatot Nurmantyo Minta Saran Senior

Metrobatam, Jakarta - Enam bulan jelang pensiun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta saran kepada para senior dan sesepuh di institusinya. Ia meyakini bahwa...

Novanto Tetapkan Emil Jadi Cagub Jabar, NasDem Menyambut Baik

Metrobatam, Jakarta - Ketum Golkar Setya Novanto membuat langkah mengejutkan dengan menunjuk Ridwan Kamil sebagai cagub Jawa Barat (Jabar) 2018. NasDem menyambut baik, meski...

Polisi Sita 2 Ribu Pil PCC di Medan, 2 Pengedar Ditangkap

Metrobatam, Medan - Polisi menyita 2 ribu lebih pil PCC di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dari pengungkapan itu, polisi menangkap dua pengedar pil. "Kedua tersangka...

Polisi Akan Panggil Sejumlah Nama yang Terlibat Kasus Saracen

Metrobatam, Jakarta - Kepolisian bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan penelusuran soal aliran dana ke Sindikat Saracen. Dari hasil penyidikan...

Pria India Ini Pemilik 145 Gelar Pendidikan dalam 30 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Dibandingkan dengan VN Parthiban, mendapatkan satu gelar pendidikan S1 selama 4 tahun bukanlah hal yang sulit. Parthiban adalah seorang profesor yang mengajar...
BAGIKAN