Kemlu soal Rizieq: Hanya Negara yang Bisa Bersengketa ke PBB

    1816

    Metrobatam, Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI tak berbicara banyak menanggapi pernyataan tim kuasa hukum tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab, yang berencana membawa isu kriminalisasi ulama dan kasus dugaan percakapan berkonten pornografi yang menjerat imam besar FPI itu ke ranah internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan hanya negara yang bisa mengajukan sengketa atau mengangkat isu ke ranah internasional seperti forum PBB atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sekali pun.

    [Mengangkat] isu di PBB itu kan ada mekanisme sendiri. Dari segi substansi dan prosedural itu ada caranya sendiri. Kami tidak tahu apa yang dimaksud oleh yang bersangkutan sehingga tak bisa berkomentar secara detail tentang ini,” kata Arrmanatha di Gedung Kemlu, Jakarta, Kamis (18/5).

    Kami tidak tahu substansi yang dilaporkan pihak yang bersangkutan ini seperti apa. Biasanya mengangkat isu ke PBB itu dalam konteks [sengketa] antar negara. Hanya negara yang bisa angkat isu ini di tingkat seperti ini,” ucapnya menambahkan.

    Tanggapan ini dilontarkan Arrmanatha menyusul pernyataan Ketua Tim Advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera yang mengatakan bahwa pihaknya akan membawa kasus ini ke PBB.

    Kapitra bahkan mengatakan Rizieq sudah bertemu salah satu perwakilan PBB saat berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Dia beralasan kasus yang menimpa Rizieq telah menyorot perhatian internasional hingga pentolan FPI itu sempat ditawarkan datang ke markas PBB di Jenewa, Swiss, untuk merepresentasikan kasus yang menimpanya tersebut.

    “Malahan ada pengacara internasional menawarkan diri untuk membawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda,” ujar Kapitra di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Namun, keinginan tim advokasi Rizieq ini nampaknya mustahil, sebab dalam situs resmi Mahkamah Internasional tertulis, hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam suatu sengketa di lembaga peradilan dunia tersebut.

    Hanya negara anggota PBB dan negara lain yang menjadi anggota Statuta Mahkamah Internasional—dan yang menerima yurisdiksinya di bawah syarat tertentu—bisa mengajukan sengketa ke pengadilan tersebut.

    Kepolisian saat ini masih terus menyelidiki kasus dugaan percakapan mesum yang melibatkan Rizieq dan Ketua Yayasan Solidaritas Cendana Firza Husein.

    Polda Metro Jaya sudah mengirimkan dua kali surat panggilan kepada Rizieq untuk diperiksa sebagai saksi, namun tokoh FPI itu tak kunjung datang memenuhi panggilan polisi.

    Bahkan, seakan lari dari kewajiban hukum, sejak akhir April lalu Rizieq masih berada di Arab Saudi dengan alasan umroh dan menghindari kegaduhan menjelang bulan Ramadan.

    Polri mengimbau Rizieq segera pulang ke tanah air untuk memberikan kesaksian dan mengklarifikasi seluruh dugaan yang menyeret namanya tersebut.(mb/cnn indonesia)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

    Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

    Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

    Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

    Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

    Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

    Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

    Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

    Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

    Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

    Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

    Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

    Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

    PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

    Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

    KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

    Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...

    Pemerintah Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019, PLN Ingin Turun

    Metrobatam, Jakarta - Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Renewabe...

    KPK Beri Pengawalan untuk Jamin Keamanan Novel Baswedan

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersiapkan pengawalan terhadap Novel Baswedan sekembalinya ke Indonesia usai menjalani perawatan di Singapura selama 10 bulan terakhir....
    BAGIKAN