Ketua MPR dan DPR Kompak Serahkan Kasus Century ke KPK

Metrobatam, Jakarta – Ketua MPR, Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kelanjutan kasus Bank Century.

Zulkifli menilai KPK merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dan mendapatkan mandat untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

“Kita serahkan kepada KPK aja lah itu, ini biarlah bagian dari KPK untuk melakukan tindak lanjut itu,” kata dia di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengaku kaget dan menyatakan keprihatinannya atas putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang kembali membuka kasus Bank Century yang dinilai merugikan negara sebesar Rp7 triliun itu.

Pasalnya, Zulhas mengetahui bahwa kasus yang diduga melibatkan mantan wakil presiden Boediono tersebut sempat ditutup. “Kan waktu itu saya jadi menteri, wapresnya pak Budiono, saya kira udah selesai waktu itu. Ternyata muncul lagi, tentu prihatin” kata dia.

Senada dengan Zulhas, Ketua DPR Bambang Soesatyo sepakat bahwa putusan PN Jakarta Selatan tersebut harus diserahkan ke KPK sebagai lembaga yang berwenang menindaklanjuti kasus itu sesuai perundang-undangan.

“Poin saya adalah menjaga suasana kondusif di DPR, bahwa kita serahkan sepenuhnya pada KPK untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan itu,” kata Bambang.

Bambang juga meminta kepada pihak pengadilan dan KPK agar tak menyelesaikan kasus ini dengan kegaduhan. Hal itu dimaksudkan agar agenda tahun politik di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 tak terganggu dengan polemik tersebut.

Berkaitan dengan Kepentingan Pemilu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berharap agar keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarat Selatan soal skandal Bank Century dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa melihat siapa yang terlibat dalam kasus itu.

Namun Hasto mengingatkan agar proses hukum tidak dibawa masuk ke dalam ranah politik. “Keputusan pengadilan yang harus kita hormati, bukan suatu keputusan politik. Kami nggak masuk ke ranah politik, proses hukumnya harus ditegakkan atas dasar bukti-bukti material, fakta-fakta persidangan,” kata Hasto di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (11/4).

Kendati demikian, Hasto mengakui jika dirunut dari fase awal, kasus skandal Bank Century ini berkaitan dengan kepentingan.

“Kasus Century itu memang mendapatkan perhatian publik yang sangat luas sebagai bagian dari upaya yang langsung atau tidak langsung terkait dengan kepentingan pemilu saat itu,” kata Hasto tanpa menegaskan tahun pemilu yang ia maksud.

Lebih lanjut, Hasto pun menegaskan PDIP tidak akan melakukan intervensi dalam pengusutan kasus centrury tersebut. “Kita tidak melakukan intervensi apalagi ini keputusan pengadilan,” ujar Hasto. (mb/cnn indonesia/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

2018, Pemko Batam Optimis Kunjungan Wisman Tembus 2 Juta

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam optimis angka wisatawan mancanegara (Wisman) di 2018 ini akan tembus 2 juta kunjungan. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan...

Bupati Bintan Hadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menghadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan Kab Bintan Periode 2017-2022 di Relief Antam Kijang, Kec Bintan...

Masyarakat Desa Pengudang Antusias dan Semangat dalam Kegiatan TMMD ke 103

Metrobatam.com, Bintan - Antusiasme dan semangat masyarakat Desa Pengudang, Kecamatan Telok Sebong terlihat dalam pembangunan jalan didalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke...

Rizal Ramli Polisikan Surya Paloh, Tuntut Ganti Rugi Rp 1 T

Metrobatam, Jakarta - Rizal Ramli melaporkan Ketum NasDem Surya Paloh ke Bareskrim Polri. Rizal menuduh Paloh mencemarkan nama baiknya. Rizal Ramli datang ke Bareskrim bersama...

KPU: Kampanye Negatif Tak Sesuai Aturan

Metrobatam, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan tidak sepakat dengan anjuran taktik kampanye negatif dalam Pemilihan Umum 2019. Menurut dia...

Pemprov Aceh Digugat Rp 1 Triliun Terkait Bisnis Hotel di Menteng

Metrobatam, Aceh - Pemprov Aceh digugat Rp 1 triliun oleh AHM Indonesia terkait kerjasama bisnis hotel di Mentang, Jakarta. Gugatan ini masih bergulir di...

Di Perbakin, Penembak Gedung DPR Bisa Dimaafkan Kalau Tak Sengaja

Metrobatam, Jakarta - Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta, Irjen Setyo Wasisto, melihat tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus peluru nyasar yang dilontarkan...

Terjerat Suap Meikarta, Bupati Bekasi Punya Harta Rp73,4 M

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka suap terkait izin pembangunan proyek Meikarta, unit bisnis...

Viral Video Anak Sekolah Teriak Ganti Presiden, Ini Kata Risma

Metrobatam, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyesalkan video anak sekolah berseragam pramuka berteriak ganti presiden yang viral. Risma tak ingin anak dilibatkan...

Bawaslu Sebut Kampanye Negatif Bisa Kena Sanksi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan kampanye negatif selama tahapan pemilihan umum (Pemilu) dapat dikenai sanksi. Namun, kata Abhan, sanksi...

Mendagri Minta Kepala Daerah di Riau Klarifikasi Deklarasi

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan kepala daerah di Provinsi Riau memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, buat mengklarifikasi dugaan...

PPP Minta Kampanye di Rumah Kiai dan Pesantren Dibedakan

Metrobatam, Jakarta - KPU mengatur tempat pendidikan--termasuk pesantren--dan rumah ibadah tidak boleh dipakai untuk berkampanye. PPP meminta aturan itu dikaji mengingat pesantren merupakan sebuah...
SHARE