Metrobatam, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan koalisi partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) masih belum secara gamblang memberi dukungan kepada Prabowo Subianto untuk pilpres 2019. Kendati demikian ia mengakui sejauh ini baru Gerindra yang resmi mengusung Prabowo.

“Yang baru memberikan dukungan atas pencalonan Pak Prabowo kan baru Gerindra. PKS belum secara vokal, PAN belum secara vokal. Kita masih terus membicarakan tentang wakil presiden,” ujar Muzani yang ditemui di Gedung DPR RI, Senin (9/7).

   

Pernyataan Muzani tersebut merupakan tanggapannya atas nama cawapres yang kabarnya sudah dikantongi oleh Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Berbeda dengan Jokowi dan para partai pendukungnya, Muzani menilai koalisi yang mereka bangun masih perlu waktu.

“Kalau kami kan koalisi ini masih harus dirajut,” imbuhnya.

Muzani mengaku tak khawatir atas pengumuman cawapres Jokowi yang rencananya diumumkan tak lama lagi. Ia justru berharap pengumuman itu dipercepat mengingat sudah banyak partai politik yang menyatakan dukungan mereka ke Jokowi.

Soal pembahasan cawapres untuk Prabowo, Muzani mengklaim masih terbuka banyak kemungkinan. Selain ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didorong oleh Demokrat, ia masih terus bertukar informasi dengan PAN dan PKS.

“PKS tadi saya baru ketemu Pak Sohibul Iman, saya baru ketemu dengan Pak Zul tadi.”

Sebelumnya pada Minggu (8/7) kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengatakan Jokowi sudah mengantongi nama cawapres yang akan mendampinginya. Pernyataan itu keluar setelah Megawati bertemu dengan Jokowi di Istana Batu Tulis, Bogor.

“Pengumuman dilakukan pada momentum tepat, dan dalam cuaca yang cerah, secerah ketika matahari terbit dari timur. Jadi tunggu saja dan sabar”, ujar Megawati dalam keterangannya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (9/7).

Sementara Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan PKS hanya ingin menang di Pilpres 2019. Ia menyebut PKS tidak akan memaksakan kadernya dipilih sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2019.

Hal tersebut tak lepas dari terbukanya peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2019.

“Kami tidak ingin maju, tapi kami ingin menang. Karena ingin menang, semuanya harus rendah hati,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7).

Mardani menuturkan Anies memiliki peluang yang sama dengan sembilan kader PKS yang dijagokan sebagai capres atau cawapres. Anies, kata dia, bisa menjadi cawapres bagi Ketum Gerindra Prabowo Subianto atau menjadi capres bagi politis PKS Ahmad Heryawan.

Meski berpeluang, Mardani mengaku PKS tidak dapat sepihak meminta Anies maju di pilpres. Ia berkata, pencapresan Anies harus mendapat kesepakatan dari mitra koalisi.

Selain dengan Gerindra, Mardani mengaku pembahasan pencapresan Anies dan sejumlah tokoh untuk diusung di Pilpres 2019 akan melibatkan PAN hingga Demokrat yang saat ini semakin berpeluang menjalin koalisi.

“Karena ini belum ada keputusan apapun ada kansnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Mardani tidak mengelak Anies seharusnya menyelesaikan tugasnya lebih dulu sebagai Gubernur DKI ketimbang menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2019. Sebab ia menyebut Anies terlalu dini melepas jabatan tersebut.

“Tetapi di politik ini bukan hitungan matematis ketika ternyata gotak-gatuk hasil ada siapa pemenangnya, ada nama beliau (Anies) muncul pasti ini ada pertimbangan banyak pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menilai Anies lebih relevan menjadi capres apabila ingin diusung di Pilpres 2019.

“Kalau kemudian Anies dimajukan ke tingkat nasional sekadar cawapres, saya kira tidak equal ya antara yang diperjuangkan terus dapatnya cawapres, lebih baik ke capres saja. Begitu logikanya,” ujar Sohibul di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

PKS Nilai Anies Lebih Layak

Presiden PKS Sohibul Iman menilai Anies Baswedan lebih pantas disodorkan menjadi capres dibandingkan cawapres.

Menurutnya, jabatan Gubernur DKI Jakarta yang diemban Anies saat ini sudah strategis di skala nasional. Sehingga Anies dianggap layak ‘menyeberang’ dari Balai Kota ke Istana.

“Gubernur itu hitungan kami dalam politik Indonesia DKI 1 sama dengan RI 3, bahkan sama dengan RI 2, jadi posisinya sudah strategis,” kata Sohibul ditemui di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (9/7).

“Kalau Pak Anies harus ke nasional, saya katakan oke, tapi jangan Cawapres. [Lebih baik] Capres,” tegasnya.

Sohibul meyakini peluang Anies menang sangat tinggi jika maju dalam bursa Pilpres 2019 mendatang.

“Kita gerakan mesin kita semua,” katanya, seraya mengingatkan kembali kinerja PKS yang berhasil turut mendorong Anies memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

Partai Gerindra sementara itu masih menimbang sejumlah kandidat pendamping Prabowo Subianto untuk berkontes di Pilpres 2019. Anies disebut muncul sebagai alternatif untuk menengahi kepentingan koalisi partai politik pengusung.

“(Anies) salah satu yang disebut-sebut. Ada orang yang menyebut ada ini, ada itu. Salah satunya Anies,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani kala ditemui di Gedung DPR RI, Senin (9/7).

Muzani mengatakan opsi mendorong gubernur DKI Jakarta ini masih dalam perdebatan di dalam parpol pengusung Prabowo. Ia pun mengaku nama Anies telah bergaung cukup lama dalam bursa capres dan cawapres dari koalisi Gerindra-PKS-PAN.

Ia mengatakan Gerindra berusaha memahami kehendak PAN dan PKS yang masing-masing ingin menyodorkan kader terbaiknya sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya, menurut Muzani, Pilpres 2019 nanti bakal berpengaruh pada dengan pemilihan legislatif yang digelar secara bersamaan.

Masalahnya saat ini, baik PKS maupun PAN punya kandidat yang cukup beragam untuk disodorkan. Muzani berpandangan perlu ada penerimaan yang baik dari masing-masing partai jika akhirnya terpilih cawapres dari salah satu partai.

Untuk hal ini, Gerindra mengaku butuh waktu. Dan, sambungnya, Anies diperkirakan bisa menjadi jalan tengah dari kebuntuan yang mungkin terjadi meski masih perlu kajian lebih jauh.

“Itu yang sedang kita cek bisa enggak untuk jadi jalan tengah. Tapi kita tunggu kan masih ada waktu beberapa menit,” pungkas Muzani.

Masa pendaftaran capres dan cawapres mulai dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4-10 Agustus 2018. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Pemeliharaan Jaringan Listrik, Ini Wilayah yang Dilakukan Pemadaman di Tanjungpinang dan Bintan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Wilayah cabang Kota Tanjungpinang berencana melakukan pemadaman di seluruh wilayah Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Pemandaman ini tertuang bertujuan...

Kominfo Humas Lingga Apresiasi Program KSP Diskominfo Kepri

Metrobatam.com, Lingga - Laju arus globalisasi dewasa ini semakin tak terbendung, hampir di semua lini kehidupan sudah terintegrasi dengan teknologi tak terkecuali di sektor...

Jangan Kaget, Daik Lingga Tak Ada Warnet

Metrobatam.com, Lingga - Tidak seperti kota lainnya, ibukota Daik Lingga memang terlihat nyaman dan tenteram. Dikategorikan sebagai daerah yang jauh dari hiruk pikuk layaknya kota-kota...

Besok, AJI Tanjungpinang Gelar Aksi Tolak Remisi Pembunuh Wartawan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang akan menggelar aksi menolak pemberian remisi pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, I...

#WelcomeBackBTP Merangsek Jadi Topik Terpopuler di Dunia

Metrobatam, Jakarta - Hastag atau tanda pagar (tagar) #WelcomeBackBTP sempat merangsek jadi topik yang hangat dibicarakan di media sosial skala dunia. Ya, hal ini...

Salam 3 Jari Ahok saat Bebas dari Penjara

Metrobatam, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah resmi bebas dari penjara. Dia melakukan salam tiga jari saat proses administrasi di Rutan Mako Brimob. Dilihat...

Ini 5 Fakta Mengerikan Pemerkosaan dan Pembakaran Inah di Palembang

Metrobatam, Jakarta - Malang nian nasib Inah Antimurti (20). Perempuan janda satu anak ini diperkosa lalu dibakar mayatnya gegara utang piutang. Mayat Inah awalnya ditemukan...

Polisi Tunggu Dewan Pers soal Tabloid Indonesia Barokah

Metrobatam, Jakarta - Polisi menyerahkan kasus beredarnya tabloid Indonesia Barokah ke Dewan Pers lebih dahulu untuk sebelum melakukan penilaian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas...

Soal Pembebasan Ba’asyir, Pemuda Muhammadiyah: Jangan Perkeruh Suasana

Metrobatam, Jakarta - PP Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah menjelaskan secara jelas soal rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, apalagi rencana pembebasan itu sudah diumumkan ke...

Kiai Sepuh NU Isyaratkan All Out Menangkan Jokowi-Ma’ruf

Metrobatam, Surabaya - Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) bersilaturahmi dengan cawapres Ma'ruf Amin di Surabaya. Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar mengatakan kiai Ma'ruf...

KPK OTT Bupati Mesuji, Total 8 Orang Diamankan dan 1 Dus Uang

Metrobatam, Jakarta - Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung, total ada delapan orang dan satu dus barang bukti berupa uang diamankan KPK. Salah...

Menhan Tegaskan Ba’asyir Harus Berikrar Setia NKRI

Metrobatam, Jakarta - Pembebasan bersyarat terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir belum diputuskan karena ketentuan yang belum terpenuhi, yakni ikrar setia kepada NKRI. Menteri Pertahanan...