Komisi III DPRD Kepri Dan BALP Pemprov Kepri Studi Banding ke Bandung

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Komisi III DPRD Provinsi Kepri bersama dengan BALP (Biro Administrasi Layanan Pengadaan) Pemerintah Provinsi Kepri, melaksanakan studi banding ke Pemerintah Kota (Pemko) Bandung, yang bertujuan untuk melihat proses layanan pengadaan secara elektronik dan pencatatan aset yang terintegritas, Kamis, (19/10/2017).

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemko Bandung, Dharmawan, mengatakan, bahwa Kota Bandung telah menggunakan aplikasi BIRMS (Bandung Integrated Resource Management System).

“BIRMS ini menggunakan fasilitas elektronik berbasis WEB, diciptakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, serta sinkronisasi dalam tata kelola penerintahan,” kata Dharmawan.

Selain itu dijelaskan, bahwa dengan BIRMS, pemerintah, masyarakat serta rekanan pemerintah, dapat memantau secara langsung dari proses perencanaan pembangunan, hingga pelaksanaan pembangunan dapat di pantau secara online melalui WEB.

“BIRMS ini sendiri memiliki sembilan sub bagian, yaitu e-Revenue, e-City Planning, e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Contract, e-Progress, e-Project Performance dan e-Asset,” jelasnya.

Menanggapi penjelasan yang disampaikan oleh Kabag Layanan Pengadaan Pemkot Bandung Dharmawan, Anggota Komisi III DPRD Pemprov Kepri, Sahmadin Sinaga, mengatakan bahwa sistem tersebut tersebut merupakan alih teknologi untuk menuju pemerintahan e-Goverment.

“Dengan penggunakan sistem tersebut, pasti ada pergeseran atau kemajuan yang didapat, nah sejauh mana pergeseran tersebut?,” tanya Sahmadin.

Anggota Komisi III yang lain, Irwansyah, mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Kepri khususnya di Biro Administrasi Layanan Pengadaan, akan mencoba mengaplikasikan sistem tersebut.

“Dengan penggunaan aplikasi tersebut, terkait dengan APBD, seberapa cepat ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) dapat melakukan tugasnya?,” tanya Irwansyah.

Selain Sahmadin Sinaga dan Irwansyah, Suryani, yang juga Anggota Komisi III DPRD Kepri, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri sebagai provinsi baru, yang baru menerapkan e-Planning terkendala dengan SKPD yang kadang terlambat memberikan data. Sedangkan untuk e-Revenue dalam aplikasi BIRMS, Suryani menanyakan tentang fungsinya, apakah bisa digunakan untuk memprediksi atau menetukan pendapatan daerah tahun berikutnya.

Kepala BALP Pemprov Kepri, Misbardi, menjelaskan bahwa studi banding ini dilakukan atas rekomendasi dari KPK, karena dengan aplikasi tersebut dirasa dapat menekan atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan, penggunaan anggaran. Selain itu, Komisi III DPRD Kepri dan Pemprov Kepri juga berharap, agar Bagian Layanan Pengadaan Pemko Bandung dapat memberikan sistem aplikasi tersebut secara gratis untuk pengembangan sistemnya.

Menanggapi pertanyaan Anggota Komisi III DPRD Kepri, Dharmawan, menjelaskan, bahwa sistem aplikasi ini sendiri dibangun sejak lama, dan telah memakan anggaran yang cukup besar untuk pengembangannya. Ia menjelaskan, bahwa dengan semakin berkembangnya BIRMS tersebut, sangat berpengaruh terhadap kinerja Pemko Bandung yang semakin maju.

Selain itu Dharmawan mengatakan, semua pihak dapat memantau secara langsung dari proses e-revenue hingga e-asset yang otomatis, jika terjadi penyimpangan akan terdereksi secara langsung. Pihaknya juga secara legowo akan membantu Pemprov Kepri dalam mengembangkan sistem di Biro Administrasi Layanan Pengadaan.

Dalam studi banding tersebut turut hadir Anggota Komisi III Surya Makmur, Raja Bakhtiar, Saproni, Hj Raja Astagena, Asep Nurdin, Suryani, Irwansyah dan Sahmadin Sinaga.

 

Budi Arifin

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE