Metrobatam, Jakarta – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyatakan Kejaksaan Agung bisa memanggil paksa Agum Gumelar atas pengakuannya seputar kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis prodemokrasi pada 1998 silam.

“Dalam skema HAM, Jaksa Agung bisa memanggil paksa Pak Agum untuk dimintai keterangan,” kata Anam saat menjadi salah satu pembicara dalam program Layar Pemilu Terpercaya di CNNIndonesia TV, Rabu (13/3) malam.

Pengakuan Agum disebut Anam menarik karena ada sesuatu yang baru. Anam berkata anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengaku mengetahui bagaimana para aktivis dibunuh dan dibuang.

Menurut Anam, Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab terkait pengakuan Agum. Itu karena status Agum sebagai anggota Wantimpres.

“Apa follow up-nya? Ya, buat tim. Tim Kepresidenan untuk mencari di mana mereka berada saat ini,” ujar Anam.

Anam juga menegaskan pengakuan Agum melahirkan konsekuensi hukum. Dalam skema penegakan HAM, Anam berkata Jaksa Agung bisa memanggil paksa Agum untuk dimintai keterangannya.

Kewenangan pemanggilan paksa oleh Jaksa Agung karena berkas penyelidikan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998 saat ini ada di tangan Kejaksaan Agung.

“Atau dalam konteks pidana, orang yang mengetahui kejahatan berlangsung, apalagi Pak Agum dulu orang yang punya kewenangan. Lepas dari perdebatan ini sah atau tidak, tapi dia adalah orang punya kewenangan waktu itu. Itu bisa dimintai tanggung jawab,” ujar Anam.

“Di KUH Pidana kita ada klausul bahwa yang namanya pejabat publik, pejabat negara, PNS punya kewajiban untuk membuka kasus dan lain sebagainya. Ini polisi juga bisa bergerak kalau dalam konteks pidana biasa,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut Anam berkata mandeknya kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98 turut dipengaruhi oleh sikap Presiden, DPR, dan Kejaksaan Agung. Dengan kata lain, ketiga sama-sama berperan membuat kasus tersebut jalan di tempat.

Untuk anggota DPR, kata Anam, para wakil rakyat sejak mengeluarkan rekomendasi Pansus Orang Hilang, tak pernah lagi mengontrol rekomendasi itu.

“Berapa kali misalnya Jaksa Agung dipanggil oleh DPR. ‘Ini gimana rekomendasinya’ misalnya begitu,” tutur Anam.

Presiden pun berperan membuat mandek kasus itu karena tak pernah menanyakan Jaksa Agung soal kelanjutan proses hukumnya.

“Dalam konteks itu memang yang dilihat ini berkontribusi semuanya atas kemandekan kasus ini. Kalau kita mau meletakkan kasus ini menjadi kebutuhan kita akan keadilan, misal dalam keadilan bagi Pak Prabowo biar enggak dituduh terus dalam konteks politik ini dimajukan. Diuji di pengadilan. Ini kan gak pernah dilakukan,” kata Anam. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kapolda Kepri Tinjau Langsung Pengamanan Penghitungan Surat Suara di PPK

Metrobatam.com, Batam - Kapolda Kepri mengunjungi lokasi penghitungan suara di PPK Batam Kota, PPK Sagulung dan PPK Sekupang dalam rangka meninjau langsung pengamanan penghitungan...

40 WNA Asal Tiongkok dan Taiwan Sindikat Penipuan Ditangkap di Semarang

Metrobatam.com, Semarang - Sebanyak 40 warga negara asing asal Tiongkok dan Taiwan yang merupakan anggota sindikat penipuan internasional ditangkap petugas keimigrasian di sebuah rumah...

Babinsa Kelurahan Tanjungpinang Barat Ikut Antarkan Jenasah Wak Tole ke TPU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dandim 0315/Bintan Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa melalui Babinsa Kelurahan Tanjungpinang Barat Serda Marsiin ikut mengantarkan Jenasah Musran. Pria...

Ini Daftar Makanan yang Sebaiknya Tidak Dimasukan di Ruangan Pembeku di Kulkas

Metrobatam.com, (Mb) - Freezer membuat bahan makanan jadi awet lebih lama sehingga bisa dikonsumsi kapan pun Anda inginkan. Makanan yang dimasak bisa disimpan untuk...

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Rumahnya di Kelurahan Tanjungpinang Barat

Metrobtam.com, Tanjungpinang - Musran (64) Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di Kediaman adik ipar di Jalan Usman Harun plantar Hasan Awang, RT 3...

Dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Demokrat, Rina Febriani Raih Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Rina Febriani, Calon Anggota Legislatif Caleg nomor urut 9 dari Partai Demokrat, dipastikan duduk sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilhan...

Jusri Sabri Berpeluang dapat Kursi DPRD Kota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tanjungpinang, dari PDIP, Jusri Sabri, berpeluang mendapatkan kursi dewan kota. Hasil penghitungan suara sementara, pria penggiat...

Konsumsi BBM dan LPG Sumbagut Meningkat Selama Periode Pemilu

Metrobatam.com, Batam - Masih dalam rangka semangat pelaksanaan Pemilu 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I melaksanakan pengamanan pasokan BBM dan LPG melalui Satuan...

Pemko Batam Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Selam

Metrobatam.com, Batam - Delapan warga Pulau Abang terlihat mendengarkan penjelasan instruktur selam dari Max’s Dive Centre (MDC) saat berlatih di kolam renang Hotel Vista,...

Bayar Klaim Faskes, Kesehatan Batam Gelontorkan Rp 91 Miliar

Metrobatam.com, Batam - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam telah menyelesaikan pembayaran klaim yang jatuh tempo terhitung 8 April. Jumlah klaim yang...

KPU : 2.249 TPS akan Melaksanakan Pemungutan Suara Susulan

Metrobatam.com, Jakarta - KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan karena keterlambatan distribusi logistik dan terkendala...

Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019

Metrobatam.com, Bintan - Usai menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Jalan Alumina, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan, Rabu (17/4) pagi, Bupati...