Konflik di Laut Cina, Indonesia Harus Pertahankan Perairan Natuna

623

Metrobatam, Jakarta – Konflik Laut Cina Selatan dipastikan akan mengubah sikap politik luar negeri pemerintah Indonesia. Ini terjadi setelah ada insiden yang terjadi di perairan Natuna pada Juni lalu antara Indonesia dan Cina. Atas insiden itu, Indonesia, harus mempertahankan kepemilikan dan hak atas perairan Natuna.

“Kejadian itu sudah mengubah pandangan antara Indonesia dan Cina tentang masalah-masalah di Laut Cina Selatan,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan laut Laksamana (Purn) Ahmad Sucipto Sabtu (30/7), Jakarta.

Insiden antara Indonesia dan Cina terjadi saat militer Indonesia memberi tembakan peringatan atas nelayan Cina yang dianggap memasuki perairan Indonesia. Setelah insiden itu, ada pernyataan dari pihak Cina bahwa Indonesia dan Cina punya masalah overlapping claim di Laut Cina Selatan. “Selama ini tidak pernah muncul kata-kata itu,” kata Sucipto.

Pernyataan Cina bahwa ada masalah overlapping claim itu dipastikan mengubah sikap politik luar negeri Indonesia. Selama ini Indonesia bersikap non-allignment (nonblok) atas sengketa di Laut Cina Selatan dan mengatakan sengketa itu harus ditempuh melalui jalur internasional dengan jalan damai. Menurut Sucipto, setelah adanya pernyataan Cina tersebut, Indonesia tidak bisa lagi mengambil posisi nonblok.

Indonesia, kata Sucipto, harus mempertahankan kepemilikan dan hak atas perairan Natuna. “Pasti kita akan mengubah sikap politik luar negeri kita atas Laut Cina Selatan, entah kapan, tapi pasti ada perubahan,” kata Sucipto. Dan salah satu penguat dari politik luar negeri itu adalah memperkuat tentara dan armada militer. Ini dilakukan untuk mempersiapkan skenario terburuk, yaitu perang.

Sengketa Laut Cina Selatan terjadi antara Cina dan beberapa negara ASEAN. Sayangnya, negara-negara ASEAN gagal menghasilkan komunike bersama atas sengketa tersebut. Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan kegagalan itu membuktikan kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.

Connie mengatakan ASEAN sudah tidak lagi digunakan untuk kepentingan ASEAN, seperti awal didirikan. ASEAN telah berubah dengan masuknya banyak kepentingan negara-negara di luar ASEAN, misalnya melalui ASEAN+3, ASEAN+6, dan lainnya. Ini membuat di antara sesama negara ASEAN terbelah yang didorong kepentingan masing-masing, ada yang pro-Amerika Serikat dan pro-Cina. “Jadi menurut saya kita ubah saja, balik pada ASEAN for ASEAN,” kata Connie.

Pilihan kedua, Connie menyarankan agar Indonesia meninggalkan ASEAN bila organisasi kawasan itu menjadi beban bagi Indonesia dalam menyelesaikan Laut Cina Selatan. Terlebih lagi Indonesia telah menyatakan visinya untuk menjadi poros maritim dunia. “Kenapa kita enggak memperkuat kita sendiri dan tidak membawa beban-beban ASEAN lagi,” kata Connie.(mb/tempo)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...

Pemerintah Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019, PLN Ingin Turun

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Renewabe...

KPK Beri Pengawalan untuk Jamin Keamanan Novel Baswedan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersiapkan pengawalan terhadap Novel Baswedan sekembalinya ke Indonesia usai menjalani perawatan di Singapura selama 10 bulan terakhir....
BAGIKAN