Korupsi e-KTP, Andi Narogong Dituntut 8 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa korupsi e-KTP, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier enam bulan kurungan.

Andi dinilai terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

“Menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai Pasal 3 UU Tipikor,” ujar jaksa Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/12).

Lihat juga: Setnov Disebut Terima Jutaan Dolar di Tuntutan Andi Narogong

Jaksa juga menetapkan Andi sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Andi dinilai memenuhi persyaratan sebagai JC, karena bersikap kooperatif dengan mengungkap pihak-pihak yang berperan penting dalam proyek e-KTP di muka persidangan.

“Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan pimpinan KPK pada 5 Desember 2017,” ujar jaksa.

Jaksa juga menuntut Andi membayar uang pengganti sebesar US$ 2,15 juta dan Rp1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, kata jaksa, Andi telah mengembalikan uang sebesar US$350 ribu ke KPK.

“Pengembalian uang tersebut harus dihitung untuk mengurangi kewajiban pembayaran uang pengganti,” ucap jaksa.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan perbuatan Andi berdampak masif pada pengelolaan data kependudukan yang berakibat hingga saat ini.

Andi juga dianggap menyalahgunakan wewenang dan kedudukan sejumlah pejabat yakni Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Irman, Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP Sugiharto, dan Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggraeni.

“Terdakwa menggunakan pengaruh dan wewenang untuk mengarahkan proses pengadaan dan anggaran,” kata jaksa.

Penyalahgunaan wewenang ini, lanjut jaksa, dilakukan dengan mengintervensi pembentukan tiga konsorsium peserta lelang proyek e-KTP yakni Murakabi, Astra Graphia, dan PNRI. Andi kemudian berperan dalam membantu kemenangan salah satu konsorsium yakni PNRI setelah berkoordinasi dengan Setnov dan pejabat Kemdagri.

Andi sebelumnya didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP dengan memperkaya sejumlah pihak. Sejumlah nama mulai dari pejabat Kemdagri, panitia proyek, hingga anggota DPR disebut menerima jatah tersebut.

Andi juga didakwa memperkaya korporasi yakni Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, dan manajemen bersama konsorsium PNRI dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Pesan Wagub Kepri Saat Safari Ramadan Di Masjid Al Takwa

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto menggelar safari ramadan sekaligus buka puasa bersama dan pembagian santunan kepada anak yatim di...

Musim Mudik Lebaran 2018, Pemudik dari Batam Diprediksi Naik 5 Persen

Metrobatam.com, Batam - Jumlah penumpang pada musim mudik lebaran 2018 diprediksi naik 5 persen ke angka 277.901 orang. Prediksi ini dibuat berdasarkan rata-rata persentase...

THM di Batam yang Langgar Aturan Dapat SP1

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam mengeluarkan aturan yang sama selama beberapa tahun terakhir terkait jam operasional usaha rekreasi dan jasa hiburan serta spa...

Pj Wako Tanjungpinang Safari Ramadhan di Masjid Al Munawwarah

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ramadhan tahun ini dimanfaatkan Penjabat Walikota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM, untuk berkeliling dari masjid ke masjid melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan....

Harkitnas 2018, Pj Wako Tanjunginang : Terus Jaga Persatuan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Penjabat Walikota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM bertindak sebagai pembina upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Halaman Kantor Walikota Tanjungpinang,...

Diduga Swalayan Pinang Lestari Jual Mentega Planta yang Larang Diedar oleh BPOM

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Diduga Swalayan Pinang Lestari Tanjungpinang Jual Mentega Plantayang dilarang diedarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kasi pengawasan dan penindakan BPOM...

Bupati Bintan Himbau Pengusaha Hiburan Hormati Bulan Suci Ramadhan

Metrobatam.com, Bintan - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bintan, mengeluarkan Surat Edaran No. 460/Kesra/2018 tentang Himbauan Penertiban Dalam Rangka Bulan Suci Ramadhan 1439 H kepada...

Di Kepri, BPJS-TK Baru Cover 38 Persen Total Pekerja

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Hingga saat ini masih banyak pekerja formal atau pun informal yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (dulu...

NU: Anies Urus Pemerintahan DKI Saja, Tarawih Bisa Jalan Sendiri

Metrobatam, Jakarta - Rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar salat tarawih berjemaah di Monas batal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memindahkan lokasi tarawih ke Masjid...

Viral Sobekan Alquran di Jaksel, PBNU: Itu Adu Domba, Jangan Emosi

Metrobatam, Jakarta - Video potongan kertas yang disebut lembaran Alquran tersobek-sobek dan berserakan di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Wasekjen PBNU...

Jokowi Tegaskan Perpres TKA untuk Perketat Perizinan Pekerja Asing di Indonesia

Metrobatam, Padang - Selepas memberikan sambutan penyerahan sertifikat hak atas tanah wakaf di Padang, Sumatra Barat, warga undangan yang sebagian besar terdiri atas pengurus...

PKS Bantah Tuduhan Dukung Terorisme: Bunuh Semut Saja Tak Boleh

Metrobatam, Jakarta - Faizal Assegaf melaporkan sejumlah elite PKS karena dituduh mendukung radikalisme dan terorisme di Indonesia. PKS pun menepis tudingan tersebut. "Ya nggak, atuh...
BAGIKAN