Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengejar buronan Agus Mulyana yang merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas listrik di Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam. Agus sendiri telah ditetapkan masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus korupsi tersebut.

Menurut Febri, hal itu merupakan kelanjutan dari kegiatan Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak) KPK di Kepulauan Riau. Lembaga antirasuah sebelumnya juga sudah membantu Polda Kepri dalam penanganan perkara korupsi.

“Salah satu kasus yang telah inkracht namun belum dapat dilakukan eksekusi karena terpidana masuk DPO termasuk yang akan didukung. Korsupdak KPK akan membantu pencarian DPO dalam korupsi pengadaan fasilitas listrik di Bandara Internasional Hang Nadim,” papar Febri di Jakarta, Kamis (5/4).

Terkait Korsupdak dengan Kejati Kepri, Febri menyebut saat ini terdapat 31 perkara tipikor yang secara umum penanganannya berjalan lancar.

Selain itu, jelas Febri, supervisi ini juga merupakan upaya untuk optimalisasi penanganan perkara dalam rangka menjalankan fungsi trigger mechanism. Menurut dia, KPK akan mendukung pencarian keterangan ahli, asset tracing, hingga bantuan pencarian buron (DPO).

“Tadi tim KPK diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Aspidsus, dan jajaran,” ucap Febri.

Ia melanjutkan, kerja sama yang kuat antara KPK, Polri, dan Kejaksaan akan semakin memperkuat upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi, kasus korupsi di daerah saat ini mengalami peningkatan.

“Keterbukaan dan sinergi seperti yang dilakukan di Kepri ini diharapkan dapat menekan perilaku korup di sana. Hal yang sama juga dilakukan di sejumlah daerah lain,” ucap Febri.

Di Kepri sendiri, KPK sebelumnya juga “turun tangan” atau membantu polda setempat dalam menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi. Salah satunya adalah perkara penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Karimun Pinang Jaya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam.

Guna membantu penanganan kasus ini, Tim Korsup Penindakan KPK memfasilitasi beberapa ahli dan melakukan gelar supervisi terpadu di Polda Kepulauan Riau.

Kasus tersebut menjadi salah satu kasus yang dibahas Tim Korsup Penindakan KPK dan Polda Kepri dalam rapat koordinasi di Mapolda Kepri. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas sekira 70 kasus korupsi yang ditangani Polda Kepri selama rentang 2010–2018.

Dari jumlah tersebut, Polda Kepri mengungkapkan menghadapi kendala dalam menuntaskan lima kasus, termasuk kasus dugaan korupsi di BPN Batam. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai KPU BC Tipe B Batam Naik 100 Persen

Metrobatam.com, Batam - Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau melonjak...

Batam Terima DIPA Tahun 2019 Rp1,1 Triliun

Metrobatam.com, Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. DIPA diserahkan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau,...

KAL Mapor Berhasil Padamkan Api di MV. Aventador yang Terbakar di Perairan Batuampar

Metrobatam.com, Batam - Salah satu unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Mapor II-4-64...

Rayakan OTT Bupati Irvan, Warga Tumpah Ruah di Alun-alun Cianjur

Metrobatam, Cianjur - Warga bergelombang mendatangi Alun-alun Cianjur usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Cianjur. Tanpa dikomando, massa dari berbagai penjuru ini mendatangi...

Perakit iPhone Rogoh Rp 14,5 T untuk Pindahkan Pabrik ke Batam

Metrobatam, Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China ternyata membawa berkah juga kepada Indonesia. Perusahaan yang berinvestasi di China mulai melirik...

Kemendagri Terbitkan Aturan Penggunaan Jilbab untuk PNS

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus...

Dukung MK, MUI Sarankan Usia Ideal Wanita Menikah 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi...

Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh ulama dan pengurus pondok pesantren se-Aceh, Jumat (14/12) di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Jokowi...

Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati/Walikota di seluruh daerah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan blanko e-KTP...

Jantung Manusia Tertinggal, Southwest Airlines Harus Kembali ke Bandara

Seattle - Sebuah pesawat penumpang AS yang sedang menempuh penerbangan dariSeattle keDallas dipaksa untuk kembali mendarat karena ditemukan jantung manusia di pesawat itu. Southwest Airlines...

Peserta Pesta Seks di Sleman Bayar Hingga Rp 1,5 Juta, Dapat Apa?

Metrobatam, Sleman - Polda DIY menyebutkan peserta pesta seks di sebuah homestay di Sleman, membayar hingga Rp 1,5 juta. Apa yang didapat para peserta...

Tahun Depan Keluarga Miskin Bisa Dapat Bantuan Rp 10 Juta

Metrobatam, Jakarta - Kabar gembira buat keluarga miskin di Indonesia. Mulai 2019 pemerintah akan melipatgandakan bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH). Hal itu juga...