KPK Dorong KPU Revisi Aturan Calon Kepala Daerah Tersangka

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi peraturan KPU (PKPU) terkait penggantian calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

Dalam aturan saat ini calon kepala daerah menjadi tersangka atau ditahan penegak hukum tidak dapat diganti.

Menurut Saut, revisi terhadap PKPU nantinya harus didasari oleh teori selain ilmu hukum. Sebab, aturan itu bakal mempengaruhi pembangunan hukum, politik, dan demokrasi.

“Betul sebelum inkrah kita tidak bisa mengatakan seseorang bersalah, itu sebabnya perlunya menggunakan teori lain tentang kebijakan publik atau di luar teori penegakan hukum semata,” tulis Saut melalui pesan pendek, Senin (4/2).

Terkait usulan itu, Saut menyebut KPK tidak harus bertemu dengan KPU buat membahas tentang revisi aturan ini. Sebab dia yakin KPU lebih paham soal tindakan apa yang harus diambil.

“Tapi KPK berada pada semangat yang sama dalam hal pelaksanaan pilkada dan pemilu yang berintegritas,” kata Saut.

PKPU merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan calon kepala daerah menjadi tersangka atau telah ditahan penegak hukum tidak dapat diganti. Penggantian calon kepala daerah hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan sakit parah, meninggal dunia, atau telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Di tempat terpisah Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat merevisi Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur mekanisme pergantian calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018. Sebab, KPU tidak boleh merevisi aturan main di tengah rangkaian pelaksanaan Pilkada.

Menurutnya, KPU harus tetap mengacu pada peraturan yang ada, yakni PKPU yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Hal serupa juga berlaku untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya kira itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh KPU atau Bawaslu (mengubah PKPU),” katanya dia, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/4).

Selain itu, lanjut Amali, pihaknya tidak berencana merevisi UU tentang Pilkada demi mengakomodasi pergantian calon kepala daerah yang terjerat korupsi. “Saya kira sudah enggak, karena tahapan sudah jalan. Apalagi Pilkada semua sudah jalan,” ucap dia.

Menurut Amali, Pilkada serentak 2018 akan tetap dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan dalam UU tersebut.

Sebabnya, Pemerintah juga tidak ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) soal pergantian calon kepala daerah.

“Kita tetap untuk Pilkada, patokannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan untuk Pileg dan Pilpres Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 [tentang Pemilu],” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Degeri Tjahjo Kumolo mendorong KPU untuk mengubah PKPU terkait pergantian calon kepala daerah yang terjerat korupsi ketimbang menerbitkan Perppu. “Kemendagri prinsipnya mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU,” ucap Tjahjo, Senin (26/3).

Menurutnya, penerbitan PKPU baru lebih rasional daripada penerbitan Perppu untuk mengatasi masalah maraknya calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

KPU sendiri bakal mengganti PKPU tentang mekanime pergantian calon kepala daerah yang ditetapkan sebagi tersangka jika pemerintah menerbitkan Perppu. “Kami kan selalu berpegang pada aspek legal. Kalau ada perppu, dimungkinkan kita melakukan revisi (PKPU),” ujar Komisioner KPU Viryan di kantornya, Jakarta, Rabu (28/3).

Sejauh ini, sedikitnya telah ada lima calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka adalah Cagub Kalimantan Timur Rita Widyasari, Cagub Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, Cagub Lampung Mustafa, Cabup Subang petahana Imas Aryuminingsih, serta Cabup Jombang petahana Nyono Suharli Wihandoko.

Merujuk dari UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU tentang pencalonan, calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka di tengah pelaksanaan pilkada tidak dapat mengundurkan diri. Partai politik pengusung pun tidak diperkenankan menarik dukungan kepada calon yang diusungnya.

Pergantian hanya dapat dilakukan jika terjadi tiga hal, yakni telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sakit parah sehingga tidak dapat beraktivitas, dan meninggal dunia. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Data Sementara Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg 2019

Metrobatam, Jakarta - KPU merilis hasil sementara verifikasi administrasi pendaftaran bacaleg DPR RI untuk Pemilu 2019. Hasil ini disampaikan berdasarkan pencocokan antara Sistem Informasi...

Kapitra: Kalau Kapal Perjuangan Sudah Sesak Bisa Mati Semua

Metrobatam, Jakarta - Pengacara Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera menanggapi santai tudingan dari beberapa kelompok Islam yang menuduhnya sebagai...

Said Aqil Singgung Jokowi Soal Kemiskinan dan Konflik Usai Pilkada

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bicara soal kemiskinan dan persatuan bangsa. Said Aqil menyebut, meski...

Coblos Dua Kali di Pilgub, Ketua KPPS Divonis 2 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampar, Riau, Syamsuardi divonis 24 bulan penjara dan denda Rp24 juta karena terbukti bersalah mencoblos...

Ini Nasihat TGB untuk Pihak yang Mengafir-kafirkan karena Politik

Metrobatam, Jakarta - TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bicara soal kritik terhadap dirinya yang mendukung Jokowi. TGB meminta ujaran kebencian dibersihkan...

Wawancara Khusus Dirut Inalum: Habiskan Rp 55 Triliun untuk Rebut Saham Freeport

Metrobatam, Jakarta - Setelah melewati proses negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat mendivestasikan 51% saham ke pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah,...

Viral Kelas Poligami Nasional, Dapat Kaus #2019tambahistri, Langgar UU

Metrobatam, Jakarta - Pengumuman kelas poligami nasional beredar di jejaring WhatsApp dan media sosial. Sejumlah pembicara yang mengisi kelas ini merupakan praktisi poligami. Dalam pengumuman...

3 Anggota TNI Tewas Usai Tenggak Miras, 2 Lagi Dirawat di RS

Metrobatam, Jayapura - Tiga anggota TNI dari Yonif 753 yang bertugas di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua tewas karena mengkonsumsi minuman keras oplosan yakni...

Puluhan Orang Tewas, WhatsApp Batasi Pesan Berantai

Metrobatam, Jakarta - Kasus provokasi dan hoax di India melalui platfrom WhatsApp membuat anak perusahaan milik Facebook ini terus membenahi aplikasinya. Pasalnya, imbas dari...

Mau Ditenggelamkan PA 212, Begini Reaksi 7 Partai

Metrobatam, Jakarta - Pencalonan Kapitra Ampera sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019 berbuntut panjang. Kapitra yang selama ini dikenal berada di...

Inilah Daftar 54 Artis yang Jadi Caleg untuk Pileg 2019, Nasdem Terbanyak

Metrobatam, Jakarta – Pemilihan legislatif (Pileg) tak hanya menjadi milik para politisi, tetapi juga kini menjadi milik para artis. Untuk Pileg 2019, setidaknya ada...

Tokoh PKS dan PA 212 di PDIP, Strategi Redam Isu Anti-Islam

Metrobatam, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi dan pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 melalui Partai...
BAGIKAN