KPK Dorong KPU Revisi Aturan Calon Kepala Daerah Tersangka

1361

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi peraturan KPU (PKPU) terkait penggantian calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

Dalam aturan saat ini calon kepala daerah menjadi tersangka atau ditahan penegak hukum tidak dapat diganti.

Menurut Saut, revisi terhadap PKPU nantinya harus didasari oleh teori selain ilmu hukum. Sebab, aturan itu bakal mempengaruhi pembangunan hukum, politik, dan demokrasi.

“Betul sebelum inkrah kita tidak bisa mengatakan seseorang bersalah, itu sebabnya perlunya menggunakan teori lain tentang kebijakan publik atau di luar teori penegakan hukum semata,” tulis Saut melalui pesan pendek, Senin (4/2).

Terkait usulan itu, Saut menyebut KPK tidak harus bertemu dengan KPU buat membahas tentang revisi aturan ini. Sebab dia yakin KPU lebih paham soal tindakan apa yang harus diambil.

“Tapi KPK berada pada semangat yang sama dalam hal pelaksanaan pilkada dan pemilu yang berintegritas,” kata Saut.

PKPU merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan calon kepala daerah menjadi tersangka atau telah ditahan penegak hukum tidak dapat diganti. Penggantian calon kepala daerah hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan sakit parah, meninggal dunia, atau telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Di tempat terpisah Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat merevisi Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur mekanisme pergantian calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018. Sebab, KPU tidak boleh merevisi aturan main di tengah rangkaian pelaksanaan Pilkada.

Menurutnya, KPU harus tetap mengacu pada peraturan yang ada, yakni PKPU yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Hal serupa juga berlaku untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya kira itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh KPU atau Bawaslu (mengubah PKPU),” katanya dia, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/4).

Selain itu, lanjut Amali, pihaknya tidak berencana merevisi UU tentang Pilkada demi mengakomodasi pergantian calon kepala daerah yang terjerat korupsi. “Saya kira sudah enggak, karena tahapan sudah jalan. Apalagi Pilkada semua sudah jalan,” ucap dia.

Menurut Amali, Pilkada serentak 2018 akan tetap dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan dalam UU tersebut.

Sebabnya, Pemerintah juga tidak ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) soal pergantian calon kepala daerah.

“Kita tetap untuk Pilkada, patokannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan untuk Pileg dan Pilpres Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 [tentang Pemilu],” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Degeri Tjahjo Kumolo mendorong KPU untuk mengubah PKPU terkait pergantian calon kepala daerah yang terjerat korupsi ketimbang menerbitkan Perppu. “Kemendagri prinsipnya mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU,” ucap Tjahjo, Senin (26/3).

Menurutnya, penerbitan PKPU baru lebih rasional daripada penerbitan Perppu untuk mengatasi masalah maraknya calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

KPU sendiri bakal mengganti PKPU tentang mekanime pergantian calon kepala daerah yang ditetapkan sebagi tersangka jika pemerintah menerbitkan Perppu. “Kami kan selalu berpegang pada aspek legal. Kalau ada perppu, dimungkinkan kita melakukan revisi (PKPU),” ujar Komisioner KPU Viryan di kantornya, Jakarta, Rabu (28/3).

Sejauh ini, sedikitnya telah ada lima calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka adalah Cagub Kalimantan Timur Rita Widyasari, Cagub Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, Cagub Lampung Mustafa, Cabup Subang petahana Imas Aryuminingsih, serta Cabup Jombang petahana Nyono Suharli Wihandoko.

Merujuk dari UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU tentang pencalonan, calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka di tengah pelaksanaan pilkada tidak dapat mengundurkan diri. Partai politik pengusung pun tidak diperkenankan menarik dukungan kepada calon yang diusungnya.

Pergantian hanya dapat dilakukan jika terjadi tiga hal, yakni telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sakit parah sehingga tidak dapat beraktivitas, dan meninggal dunia. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Daftar Tim 11 Ulama Alumni 212 yang Bertemu Jokowi di Bogor

Metrobatam, Jakarta - Tim 11 Ulama Alumni 212 menjelaskan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (22/4). Anggota Penasihat Persaudaraan Alumni...

Tepis Amien Rais, Buya Syafii: Tak Benar Agama untuk Pemilu

Metrobatam, Magelang - Amien Rais mengatakan pentingnya sebuah pengajian disisipi unsur politik. Namun pendapat itu dimentahkan oleh Buya Syafii Maarif. Menurutnya, kegiatan keagamaan tidak...

Semburan Api Ledakan Sumur Minyak di Aceh hingga 100 Meter

Metrobatam, Banda Aceh – Sumur minyak tradisional di Desa Pasir Puteh, Kecamatan Ranto Pereulak, Kabupaten Aceh Timur meledak dan menyemburkan api setinggi 100 meter....

Bertemu Alumni 212, Jokowi Dinilai sebagai Pemimpin Berjiwa Besar

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu 22 April 2018 bertemu perwakilan ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 di salah...

Paspampres Wanita Kawal Jokowi di Perayaan Ekspor Xpander

Metrobatam, Jakarta - Tidak sendirian, saat menyambangi acara seremoni perdana ekspor Mitsubishi Xpander Presiden Joko Widodo terlihat dikelilingi anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) perempuan....

Mahasiswa Gantung Diri Sambil Video Call Mantan Kekasih

Metrobatam, Ketapang - Seorang mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak berinisial Al, ditemukan tak bernyawa di losmen milik saudaranya di Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga...

Jauh Kalahkan Gerindra di Litbang Kompas, PDIP Akui Terbantu Jokowi

Metrobatam, Jakarta - PDIP unggul jauh dari Gerindra di survei Litbang Kompas dengan mendapat elektabilitas 33,3 persen. PDIP menyebut angka itu tak terlepas dari...

Tambang Minyak Ilegal di Aceh Meledak, 18 Orang Tewas

Metrobatam, Jakarta - Jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan tambang minyak ilegal di Dusun Kamar Dingin, Gampong (Desa) Pasir Puteh, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten...

Eks Ketua Pengadilan Tinggi Manado Akui Terima Suap 110 Ribu Dolar dari Politikus Golkar

Metrobatam, Jakarta - Mantan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado‎, Sulawesi Utara, Sudiwardono mengakui menerima uang senilai 110 dolar Singapura dari politikus Golkar non-aktif, Aditya...

Liga Champions: Real Madrid Tekuk Bayern Munich 2-1

Munich - Real Madrid membawa pulang kemenangan dari lawatan ke markas Bayern Munich di leg I semifinal Liga Champions. El Real memetik kemenangan 2-1...

Perpres Tenaga Kerja Asing, Moeldoko: Generasi Muda Jangan Jadi Penakut!

Metrobatam, Makassar - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan agar generasi muda jangan jadi penakut bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA). Hal ini...

Dendam Kesumat Harimau Bonita hingga Serang Manusia

Metrobatam, Pekanbaru - Harimau Bonita saat ini telah dimasukkan ke dalam Pusat Rehabilitas Harimau Sumatera setelah menerkam manusia di Inhil, Riau. Lalu, apa yang...
BAGIKAN