KPK: Gubernur Bengkulu Dijanjikan Fee Rp4,7 Miliar

    Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Bengkulu diduga dijanjikan mendapatkan uang Rp4,7 miliar terkait dengan kemenangan perusahaan dalam proyek di provinsi tersebut.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyegelan kantor Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sekaligus rumahnya untuk kepentingan penyidikan. Pihaknya juga sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap itu.

    Menurutnya, ada dugaan pemberian fee dalam kasus itu kepada gubernur sebesar Rp4,7 miliar. “Diduga pemberian uang terkait dengan proyek yang dimenangkan PT SMS. Fee dijanjika Rp4,7 miliar,” kata Alexander dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/6).

    Nama-nama tersangka dalam kasus itu adalah Ridwan Mukti, isterinya Lili Madari dan Rico Diansari alias Rico Can, bos PT RPS, yang diduga berperan sebagai penerima. Lainnya adalah Jhoni Wijaya, Direktur PT SMS sebagai pemberi.

    Pihak pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penerima adalah dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi.

    Sementara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, OTT dilakukan di rumah gubernur dan di kantor perusahaan.

    Selasa ada pemberi ke RDS, antarkan ke rumah gubernur Bengkulu RM, sekitar pukul 9.30. Sekitar pukul 10.00, KPK amankan RDS di jalan. KPK bawa kembali ke rumah RD. Ketemu istri, di rumah tersebut diamankan uang Rp1 miliar,” kata Saut dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (21/6).

    Ridwan Mukti Mundur

    Partai Golkar mengapresiasi langkah Ridwan Mukti mundur dari kursi Gubernur dan Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu.

    “Saya telah menyaksikan di Metro TV beliau menyampaikan permintaan maaf kepada segenap warga masyarakat atas kekhilafan yang telah dilakukannya sampai terjadi OTT istrinya Lily Martiani oleh KPK di rumahnya di Bengkulu. Sekaligus menyatakan pengunduran dirinya sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu dan sekaligus mundur dari jabatan Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dalam siaran pers, Rabu (21/6).

    Sebagai Ketua Dewan Pakar, Agung mengapresiasi pengunduran diri Ridwan Mukti. Namun ia juga merasa prihatin terhadap kasus yang menjerat koleganya di Golkar dan Kosgoro itu.

    “Sebagai sesama kader Partai Golkar dan kader Kosgoro 1957 kita prihatin atas dugaan korupsi yang dilakukan beliau namun disisi lain saya sangat bangga dan terharu atas responnya sebagai bentuk pertanggung jawaban bung RH yang luar biasa kepada publik,” katanya.

    Ia kemudian menyatakan mendukung proses hukum yang adil, objektif tanpa ada unsur politisasi dan intervensi pihak manapun.

    “Kejadian ini sekaligus juga merupakan peringatan kepada kita semua terutama kaders Partai Golkar untuk segera menghentikan dan menghindarkan diri dari segala keterlibatan dalam praktik-praktik Korupsi. Semoga Allah swt senantiasa melindungi kita semua,” pungkasnya.(mb/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T

    Metrobatam, Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Salah satu...

    Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

    Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja...

    Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper

    Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan peluru yang menyasar ke ruang kerja dua anggota DPR...

    Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo

    Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat membela kadernya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief terkait kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam kicaunya Andi...

    Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa

    Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara menanggapi adanya dua sesar aktif di yang berada di Kota Surabaya. Risma mengaku dirinya...

    Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta

    Metrobatam, Jakarta - Salah satu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kembali membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu. Buat memuluskan niatnya, dia mengajukan...

    Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman

    Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia jaya luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Anggota Tim Kampanye Daerah Joko...

    Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat

    Metrobatam, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan...

    Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif

    Metrobatam, Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menyatakan tim sukses (Timses) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan mengikuti...

    Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan

    Metrobatam, Pekanbaru - Satu keluarga dikabarkan tinggal di sebuah hutan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka terpaksa tinggal di...

    Prabowo Tuding Pemerintahan Jokowi Ugal-ugalan Kelola Negara

    Metrobatam, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa mimpi mengembalikan kejayaan Indonesia di masa silam menjadi luntur karena negara dikelola...

    JK: Kampanye Negatif Kadang Tak Bisa Dihindari

    Metrobatam, Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman mempersilakan kader-kadernya melakukan kampanye negatif. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kampanye negatif memang kadang-kadang tak bisa...
    SHARE