Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsisten menerapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Dalam aturan itu memuat larangan bekas narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.

“Kami harap KPU konsisten menegakkan PKPU yang sudah dibuat tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/7).

KPU telah membuka masa pendaftaran caleg untuk DPR, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kabupaten sejak 4 Juli sampai hari ini.

Febri mengatakan pihaknya juga kerap memberikan pemahaman kepada calon legislatif maupun calon kepala daerah tentang tindak pidana korupsi sebelum mengikuti kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menurut Febri, pemahaman itu penting diterima para calon penyelenggara negara agar mengetahui mana pidana korupsi atau bukan.

“Itu kan penting diketahui sejak awal, agar nanti tidak ada lagi alasan, ‘Saya tidak tahu terima, saya kira menerima hadiah itu sebagai kebaikan’, seperti yang muncul beberapa kali ini,” ujarnya.

Sampai saat ini, kata Febri pihaknya belum diminta KPU menjelaskan kepada caleg terkait tindak pidana korupsi. Febri mengatakan ingin memastikan apakah sudah ada permintaan dari KPU atau belum terkait hal ini.

“Biasanya kami lakukan koordinasi lebih lanjut. Belajar dari pengalaman sebelumnya selalu diminta menjelaskan ke cakada atau caleg,” kata dia.

Sebelumnya, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh sejumlah pihak, salah satunya politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati.

Wa Ode menggugat aturan baru yang dibuat KPU untuk Pemilu 2019 itu lantaran haknya sebagai warga negara dikebiri. Wa Ode mengingatkan anggota KPU bahwa dirinya selaku terpidana kasus suap dan pencucian uang telah menjalani hukuman penjara atas kesalahannya itu.

KPU sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang mendaftarkan bakal caleg mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak serta bandar narkoba kepada masyarakat. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kota Batam Masuk Kriteria Kota Peduli HAM

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) untuk kriteria kota peduli dan cukup...

Danlantamal IV Pimpin Upacara Peringatan Hari Nusantara

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari...

Maraknya Pencurian Aset Gardu PLN Batam Sebabkan Listrik Padam

Metrobatam.com, Batam - Beberapa waktu ini marak terjadi pencurian aset gardu dan material listrik yang menyebabkan pelanggan mengalami gangguan padam dan kerugian material PLN...

KPU Kota Batam : Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Kota Batam Berkurang 25.603 Orang

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 untuk pemilu 2019 sebanyak 650.876...

La Nyalla: Saya Bukan Timses, Hanya Ingin Tebus Dosa ke Jokowi

Metrobatam, Jakarta - La Nyalla Mattalitti mengaku tidak mendapatkan tugas khusus apapun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengaku ingin...

Disdukcapil Padang Pariaman Akui Tercecernya E-KTP karena Kelalaian Pegawai

Metrobatam, Pariaman - Ditemukannya e-KTP dalam karung bekas dekat permukiman warga di Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) karena kelalaian...

Guru Honorer Siap-siap Diangkat Jadi ‘PNS’

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah dan Komisi X DPR RI kembali mencari jalan keluar untuk mengatasi guru honorer THK-2 (Tenaga Honorer Kategori 2) yang nasibnya...

Tjahjo: Kisruh e-KTP Tak Ada Hubungan dengan DPT Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kisruh soal KTP elektronik atau e-KTP, mulai dari tercecernya seribuan e-KTP di Padang Pariaman, Sumatera...

Bencana Hidrologi Musim Hujan Kepung Sumatra

Metrobatam, Jakarta - Bencana hidrologi akibat curah hujan tinggi terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Di Provinsi Aceh, jembatan penghubung Desa Babah Lhung dan...

PDIP Tunggu Aksi Sandiaga yang Mau Pindahkan Markas ke Jawa Tengah

Metrobatam, Jakarta - Cawapres 02 Sandiaga Uno memindahkan markas pemenagan mereka ke Jawa Tengah dengan alasan ingin lebih dikenal di kandang rival. PDIP menunggu...

PUPR: 120 Hunian Sementara Siap Dihuni Korban Gempa Palu

Metrobatam, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan 120 unit hunian sementara siap ditempati warga terdampak gempa Palu, Sulawesi...

BP Batam Tidak Jadi Bubar, Ini Penjelasan Menko Perekonomian Darmin

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution buka-bukaan mengenai hasil rapat terbatas terkait pengembangan ekonomi Batam, Rabu (12/12). Berbicara di kantornya, Darmin mengemukakan...